Politik Pasca Pilkada Serentak

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 270 daerah di Indonesia telah usai. Meskipun belum diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) perihal siapa saja pemenang pilkada serentak 2020, tetapi berdasarkan hitung cepat (Quick Count), kita semua sudah mengetahui pasangan-pasangan calon (paslon) yang memenangi kostestasi Pilkada serentak kali ini.

Para pemenang tentu saja berbangga hati sambil menepuk dada bahwasannya perjuangan mereka akhirnya membawa mereka pada kemenangan. Sementara paslon-paslon yang kalah harusnya berjiwa besar untuk menerima kekalahan dan tak sungkan untuk memberikan ucapan selamat dan proficiat kepada kompetitornya yang menang. Sebab, kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Karena itu, janganlah berhenti berjuang. Masih ada pilkada  di masa-masa mendatang.

Politik bagi-bagi jatah dan dampaknya

Setelah Pilkada selesai, tugas pemimpin terpilih selanjutnya adalah membagi-bagi kue-kue kekuasaan kepada para tim sukses (timses) dan pihak-pihak yang selama kampanye berjuang sampe titik darah penghabisan untuk mencuri hati masyarakat pemilih. Hal ini memang sangat wajar dalam politik. Sebab, para pekerja patut mendapat upah. Para timses patut mendapat jatah kursi dari pemimpin-pemimpin yang terpilih.

Sekadar flash back, kita melihat pembagian kursi-kursi kekuasaan yang dilakukan Jokowi setelah memenangkan Pilpres 2019 yang lalu. Jokowi membagi kue-kue kekuasaan kepada partai-partai pengusung dan pendukung dalam Pilpres tersebut.

Dan hal itulah yang sangat tampak dan kental dari Kabinet Indonesia Maju ala Jokowi-Ma'ruf. Bahwa sebagian besar anggota kabinet adalah titipan-titipan partai koalisi yang berjuang dengan susah payah selama masa kampanye. Terlepas dari fakta bahwa banyak yang tidak berkompeten di bidangnya.

Dampak terburuk dari politik bagi-pagi jatah ini adalah bahwa pembangunan di daerah akan selalu stagnan alias berjalan di tempat. Masalah-masalah pokok yang terjadi di daerah seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan masalah-masalah lainnya yang diangkat dan didengungkan secara keras dan tegas selama kampanye, semacam tidak terurus.

Kenapa demikian? Ya, tentu karena pemimpin-pemimpin terpilih seringkali tidak menempatkan orang-orang yang tepat pada posisi yang tepat. Mereka mengangkat orang-orang yang tidak memiliki kapasitas dan integritas yang mumpuni.

Sehingga, jangan heran jika banyak daerah di seluruh Indonesia yang barangkali masih dikategorikan sebagai daerah yang tertinggal. Terutama daerah-daerah yang berada di luar pulau Jawa. Masih ada kesenjangan dan jurang yang begitu dalam antara orang-orang miskin dengan orang-orang kaya.

Selain karena rendahnya kapasitas dan integritas dari pemegang kekuasaan, kecendererungan untuk korup juga bisa menjadi faktor penyebab kenapa banyak daerah yang tidak mengalami perkembangan signifikan.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa selama ini, banyak sekali Kepala-Kepala Daerah yang terjerat kasus korupsi. Padahal, gaji mereka setiap bulannya sangat besar. Mereka tidak pernah puas dengan gaji gede tersebut. Kerakusan akan uang dan kekuasaan justru merusak moral dan akal sehat para pemimpin.

Pekerjaan rumah pemimpin terpilih

Banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang terpilih selama lima tahun ke depan. Misalnya bagaimana memudahkan pelayanan publik, seperti pelayanan pendidikan, pelayanan peradilan, pelayanan pasar, pelayanan kelalulintasan, dan pelayanan lainnya. Selama ini, pelayanan-pelayanan publik seperti itu masih rumit dan berbelit-belit.

Di samping itu, pemimpin-pemimpin terpilih juga harus melakukan terobosan-terpbosan baru, yang arah dan tujuannya hanya dan untuk kesejahteraan masyarakat, dan bukan untuk kesejahteraan keluarga dan golongan-golongan tertentu.

Untuk itu, visi-misi yang sudah dibuat dengan sangat rapi harus segera diimplementasikan setelah mereka dilantik menjadi pejabat yang sah secara hukum. Jangan sampai visi-misi tersebut hanya dijadikan sebagai pajangan di rumah-rumah jabatan.

Sebab, masyarat akan selalu menilai dan menagi janji-janji yang selama kampanye diungkapkan secara lantang. Masyarakat sudah muak dengan janji-janji manis para pemimpin selama ini. Oleh karena, pemimpin baru, harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa mereka tidak salah dalam memilih pemimpin.

Masyarakat begitu antusias untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (PTS) meskipun pandemi Covid-19 belum berakhir. Menurut perkiraan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, tingkat partisipasi pemilih dalam pemungutan suara Pilkada 2020 sekitar 60-70  persen (CNNIndonesia, 10/12/2020). Tingkat partisipasi ini tergolong cukup baik karena Pilkada ini diselenggarakan di tengah pandemi.

Antusiasme masyarat tersebut mestinya dibayar tuntas oleh para pemimpin terpilih. Maksudnya, kerinduan masyarakat akan adanya perubahan harus segera diwujudkan oleh pemimpin-pemimpin terpilih.

Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan sebagai alat dan sarana dalam meraih kekuasaan. Masyarakat hanya dimanfaatkan ketika Pilkada. Setelah Pilkada selesai, masyarakat dibiarkan menderita dan tak tak berdaya.

Sedang pemimpin terpilih melaju dengan cepat bersama cukong-cukong politik dan pengusaha-pengusaha besar yang memberikan sumbangan yang begitu besar selama masa kampanye.

Akhirnya, saya menyampaikan selamat dan proficiat kepada para pemimpin terpilih. Selamat juga buat masyarakat pemilih yang telah berjuang untuk datang ke TPS untuk menggunakan haknya dalam berdemokrasi. Semoga Pikada serentak membawa perubahan yang juga serentak terjadi di 270 daerah yang mengadakan Pilkada di tahun 2020. SEMOGA