Peran Militer dalam Pemerintahan: Langkah Maju atau Mundur?

Bagaimana Menjaga Keseimbangan?

Langkah yang diambil pemerintah perlu dikawal agar tidak menjadi bumerang bagi tatanan pemerintahan Indonesia. Beberapa solusi yang dapat diterapkan:

1. Mekanisme Pengawasan Kuat: DPR, media, dan masyarakat sipil harus memastikan ada transparansi dalam setiap program yang melibatkan militer.
2. Batasan yang Jelas: Jika perwira aktif diizinkan menjabat dalam posisi sipil, harus ada aturan ketat mengenai batasan tugas dan akuntabilitas mereka.
3. Penguatan Lembaga Sipil: Pemerintah sebaiknya tetap memperkuat lembaga sipil agar keterlibatan militer tidak menjadi dominan.
4. Model Kolaborasi Baru: Pemerintah dapat mengadopsi sistem di negara-negara Skandinavia, di mana militer terlibat dalam program publik tetapi tetap berada di bawah kendali sipil yang kuat.

Kesimpulan: Menuju Tata Kelola yang Sehat

Peningkatan peran militer dalam pemerintahan sipil bukanlah sesuatu yang otomatis baik atau buruk. Yang paling penting adalah bagaimana hal ini diatur, diawasi, dan dijalankan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Kita perlu memastikan bahwa reformasi yang telah diperjuangkan sejak 1998 tidak mundur begitu saja. Tata kelola yang sehat adalah sistem yang mampu beradaptasi tanpa kehilangan esensinya.

Bagaimana menurut Anda? Apakah Indonesia membutuhkan peran lebih besar dari militer dalam urusan sipil, ataukah kita harus lebih berhati-hati agar tidak mengulang sejarah? Mari berdiskusi!

Tag: #Militer #Pemerintahan #Indonesia #Reformasi