Indonesia Menuju Swasembada Pangan: Langkah Ambisius Menghentikan Import di 2025

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, baru-baru ini mengumumkan komitmen Indonesia untuk menghentikan impor pangan pada tahun 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan swasembada pangan sebagai prioritas utama pemerintah dalam meningkatkan kemandirian bangsa.

Langkah ini mencerminkan keberanian pemerintah untuk menghadapi tantangan besar dalam sektor pertanian dan pangan. Dengan mengedepankan strategi optimalisasi, Indonesia berupaya mengurangi ketergantungan pada impor beras yang selama ini menjadi salah satu komoditas utama yang diimpor.

Latar Belakang Kebijakan

Indonesia telah lama bergantung pada impor beras untuk memenuhi kebutuhan nasional. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sepanjang Januari hingga Oktober 2024, Indonesia mengimpor 3,48 juta ton beras senilai 2,15 miliar dolar AS. Mayoritas impor tersebut berasal dari negara-negara seperti Thailand, Vietnam, dan Myanmar.

Namun, di tengah lonjakan harga pangan global, pemerintah memandang pentingnya kemandirian pangan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional. Presiden Prabowo telah meminta agar target swasembada pangan yang semula ditetapkan pada 2028 dimajukan menjadi 2027.

“Presiden Prabowo ingin kita bergerak lebih cepat. Tahun depan kita harus bisa mengurangi impor secara signifikan dan sepenuhnya menghentikan impor pada 2025,” ungkap Zulkifli Hasan dalam sebuah pernyataan resmi

.

Strategi Menuju Swasembada Pangan

1. Peningkatan Produksi Dalam Negeri
   Pemerintah melalui Kementerian Pertanian tengah mengoptimalkan produktivitas lahan pertanian. Langkah ini melibatkan modernisasi alat-alat pertanian, penyediaan bibit unggul, dan pelatihan bagi petani untuk meningkatkan hasil panen.

2. Pengendalian Impor Secara Bertahap
   Zulkifli Hasan menyebutkan bahwa jika impor masih dilakukan, jumlahnya akan diminimalkan dan hanya digunakan sebagai cadangan strategis. Pemerintah juga tengah mengatur kebijakan untuk memastikan beras impor tidak mendistorsi harga pasar domestik.

3.