Oleh: Bung Antor
Desa atau udik merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampong (Madura), kampung (Banten, Jawa Barat, Papua, Kutai Barat, dan Kalimantan Timur), dusun (Yogyakarta) gampong (Aceh) Banjar (Bali) atau jorong (Sumatera Barat).
Desa diatur dan di pimpin oleh Kepala Desa, dapat disebut juga dengan nama lain misalnya Kepala Kampung atau Petinggi di Kalimantan Timur, Klebun di Madura, Pambakal di Kalimantan Selatan, Kuwu di Cirebon, dan Hukum Tua di Sulawesi Utara.
Desa yang kebanyakan berada di pedalaman atau wilayah terpencil merupakan sistem pemerintahan paling bawah diantara provinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan. Bambang Utoyo salah satu ahli desa menyebut bahwa desa merupakan tempat sebagian besar penduduk yang bermata pencaharian di bidang pertanian dan menghasilkan bahan makanan.
Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, terdapat total 514 kabupaten dan kota. Dari jumlah total 514 tersebut terdiri dari 416 kabupaten dan 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.490 kelurahan, dan 74.957 desa yang ada di Indonesia.
Dengan data desa yang jumlahnya terbilang banyak, maka kemajuan Indonesia sangat ditentukan oleh pengembangan dan pembangunan desa-desa di Indonesia, baik itu pengembangan sumber daya manusianya atau pembangunan infrastruktur secara berkala.
Selain pengembangan sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur (jalan, fasilitas umum, jembatan, dll), pengawasan pengelolaan keuangan, pemberdayaan potensi desa berdasarkan klasifikasi (pengelompokan) menurut aktivitas dan tingkat perkembangannya, serta penguatan lembaga kemasyarakatan desa yang ada di desa-desa di Indonesia juga sangat dibutuhkan.
Setelah dicari akar permasalahannya, pemerintah belum bisa beralih dan masih menggunakan cara berpikir lama, yaitu Indonesia membangun desa, wajar saja jika pemerintah pusat/provinsi/kabupaten atau kota masih kurang memperhatikan perkembangan yang ada di desa. Padahal cara berpikir lama (Indonesia Membangun Desa) itu sudah diganti dengan cara berpikir baru (Desa Membangun Indonesia), mengapa? Agar bisa memulai dari hal-hal kecil yang ada di desa untuk membangun Indonesia.
Mari ulas satu persatu tentang kemajuan Indonesia yang berawal dari desa. Pertama, pengembangan sumber daya manusia, dalam hal ini pemerintah (pusat/provinsi/kabupaten/kota) masih sangat minim terkait pengembangan SDM, "pemerataan pendidikan dan persamaan hak dalam memperoleh pendidikan yang layak".
Dengan dibuktikan kurangnya informasi yang utuh dan menyeluruh tentang pentingnya pendidikan, juga pola pikir (mindset) masyarakat yang menganggap bahwa pekerjaan atau pernikahan dini jauh lebih penting ketimbang pendidikan, lebih-lebih pendidikan tinggi (kuliah). Disini pemerintah belum bisa hadir memberikan solusi yang tepat.
Pola pikir tersebut tidak berhenti disitu saja, tetapi merambat pada keterbatasan ekonomi masyarakat yang hampir secara keseluruhan ekonominya menengah ke bawah. Sehingga beranggapan bahwa kuliah yang terlintas dalam benaknya hanya biaya yang sangat mahal, inilah yang menjadi permasalahan, lebih-lebih informasi beasiswa (bantuan biaya pendidikan) masih terbatas, dan tidak tepat sasaran.
