Indonesia Dapat Terancam Badai Krisis Moneter Jika Fundamental Ekonomi Nasional Lemah

Model targeting bukan hanya berlaku untuk menteri-menteri negara, tetapi juga untuk jabatan lembaga negara seperti Jaksa Agung, Kapolri dan Ketua Badan Intelijen Negara. Tidak terkecuali badan usaha milik negara (BUMN) baik pusat maupun daerah jika tidak untung atau merugi terus menerus, maka pimpinan BUMN/BUMD wajib diganti dalam waktu yang sangat cepat, digantikan dengan model targeting tersebut.

Jika birokrasi sudah dapat diatasi dengan model targeting tersebut untuk selanjutnya Presiden juga menertibkan para pelaku swasta nasional juga wajib menyesuaikan, ditertibkan untuk senantiasa waspada untuk tertib hukum misalnya tertib dalam hal membayar pajak, dalam spektrum pajak apapun. 

Tender-tender baik yang bersumber dari dana APBN untuk belanja pembangunan, maupun dana APBN yang peruntukannya untuk dana stimulus seluruhnya harus sistemik dan tertib hukum. Para pelaku tender baik yang berasal dari perseroan kontraktor mapun yang berasal dari profesi (dokter, pengacara) diwajibkan membayar pajak. Jika bukti tertib membayar pajak tidak ada maka otomatis tender batal demi hukum. Paket-paket model kebijakan ekonomi nasional seperti tergambar tersebut diatas, jika tidak segera dilakukan oleh Presiden maka akan sulit mewujudkan  percepatan penguatan pondasi ekonomi nasional.

Defisit neraca perdagangan dengan luar negeri yang selalu menghantui perolehan divisa negara perlu segera diakhiri dengan pola targeting tersebut. 

Duta besar- duta besar yang bertugas di luar negeri wajib ditarget untuk memberikan suatu informasi yang proporsional terukur dan terpercaya dalam bentuk laporan berdasarkan riset yang memadai. Riset yang dapat dimanfaatkan untuk penyerapan peluang pasar bagi produksi dalam negeri untuk kepentingan ekspor baik barang maupun jasa. 

Jika Duta Besar tidak memiliki kemampuan untuk itu dalam model targeting harus diganti dengan cepat oleh Presiden. Tidak menutup kemungkinan para duta besar yang bertugas diluar negeri hanyalah akan menambah beban APBN yang pada akhirnya justru sebaliknya merugikan negara dalam perspektif percepatan penguatan pondasi ekonomi nasional.

Penutup

Hipotesa , Indonesia dapat terancam badai krisis moneter jika fundamental ekonomi nasional akan terus menerus melemah, sehingga sangat rentan oleh tekanan yang berasal dari eksternal baik, disebabkan oleh dampak dari kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Central Amerika Serikat (The Federal Reserve) serta ditambah adanya sentimen perang dagang Amerika Serikat dengan China. 

Dalam kondisi seperti itu nilai rupiah akan tergelincir secara akrobatik terhadap nilai dolar AS, terkecuali Indonesia mampu memperbaiki secara signifikan fundamental ekonomi nasional.

Artikel Lainnya : OpiniHardi