Mulai dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang yang pada kesempatan itu diwakili oleh Korwas; Yayasan Ardhya Garini, khususnya Pengurus Cabang Lanud El Tari; teachers alias guru-guru yang penuh sabar membimbing anak-anak belajar dan bermain; pada orang tua dan anak-anak peserta didik.
"Terima kasih," kata Supriyanti. "Hari ini TK Angkasa melepas 38 dari 45 anak sebagai alumni. Sedangkan 7 lainnya bukan karena tidak lulus, tapi karena usia belum memenuhi syarat."
Korwas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang mengapresiasi kinerja yang dilakukan TK Angkasa Lanud El Tari Kupang. Menurutnya, yayasan hingga pengelola sekolah telah bekerja dengan baik sehingga bisa mendidik anak dengan kekhasan dunia kedirgantaraan.
Pada kesempatan itu, Korwas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang juga mengingatkan tentang pentingnya pendidikan bernilai Pancasila bagi anak-anak TK.
Menurutnya ada 3 perilaku yang dihindari oleh anak-anak sebagai pelajar yang berkarakter Pancasila, yaitu menghindari perilaku bullying (perundangan); hindari kekerasan fisik dan verbal; dan sikap intoleransi.
"Kita harus saling menghormati setiap agama dan budaya orang lain," pesan Korwas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
Selain itu, ia juga mengingatkan agar anak-anak harus dibiasakan makan kelor dan pangan lokal yang sehat lainnya. Termasuk ajakam Penjabat Walikota Kupang untuk membiasakan anak sejak dini terlibat dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan dan tahu cara mengelola sampah.
Korwas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang juga menginformasikan cara pendaftaran di sekolah bagi peserta didik yang melanjutkan pendidikan dasar.
Menurutnya ada 3 mekanisme yang bisa ditempuh oleh pendaftar, yaitu melalui jalur prestasi, zonasi dan afirmasi.
Bagi anak-anak yang berprestasi bisa memilih sekolah favorit yang diinginkan oleh peserta didik. Sedangkan zonasi, anak-anak dibatasi hanya bisa mendaftar di sekolah terdekat dari tempat tinggalnya. Sedangkan jalur afirmasi diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu yang dibuktikan surat keterangan dari pejabat berwenang.
