Akhir-akhir ini institusi pendidikan sedang ramai di sosial media terkait kebijakannya yang menahan ijazah siswa-siswi. Hal tersebut bukan tanpa sebab, lantaran kewajiban untuk melunasi tanggungan belum dipenuhi oleh yang bersangkutan. Para alumni bertahun-tahun tidak dapat mengambil ijazahnya. Isu itu mencuat setelah Ronald Aristone Sinaga atau yang akrab disapa Broron mendapatkan banyak aduan dari masyarakat melalui pesan DM Instagram dan juga via email laporbroron@gmail.com. Kanal aduan yang masuk hingga ratusan setiap harinya.
Bahkan, salah satu pihak Pengelola Lapor Pengaduan dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia yang tidak mau disebutkan identitasnya curhat kepada Broron.
"Selamat siang Pak. Saya Salah satu pengelola Lapor (pengaduan) di kementerian. *tolong nama saya di sensor*. Sebagai pengelola pengaduan saya sering mendapatkan laporan terkait ada pungli, penahanan ijazah dll. Hal ini terjadi di berbagai daerah. Cuma saya kadang suka bingung, soalnya kementerian ga punya kewenangan sampe kesana. Mau ditegur pun ya udah, balik Iagi kalo dinasnya ga ngerespon mau gimana", ujarnya
"Ok bu... ijin saya naikkan kasus ini. Memang perlu perombakan besar2an di kemendikbud.", tulis Broron
"Setuju. Teman teman pengaduan sudah semaksimal mungkin menangani setiap aduan. Bahkan temen2 itjen pun juga cukup sibuk menangani. Tapi kalo Pemdanya masih gitu gitu aja kan ya gimana.", ujar admin Pengelolan Aduan Kementerian Pendidikan
Atas curhatan tersebut, bahwa sekolah negeri tidak diperbolehkan menahan ijazah. Karena melanggar aturan yang ada.
"Fix ya gaez, Sekolah Negeri yang menahan ijazah siswa adalah pelanggaran Peraturan Sekjen Kemendikbudristek 2022 Pasal 9 Ayat 2.
Tidak boleh menahan ijazah dengan alasan apa pun. Kementerian tidak berdaya atas pungutan liar karena kewenangan ada di Pemerintah Daerah. Hidup birocrazy INDONESIA RAYA", tegas Broron
Berawal dari Broron, Dedi Mulyadi selaku Gubernur Terpilih Jawa Barat ikut bicara meminta Pihak Sekolah Negeri dan Swasta memberikan Ijazahnya.Â
