Sedangkan integritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yg memancarkan kewibawaan dan atau kejujuran. Â Selain itu integritas juga menunjukkan konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Integritas adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip.
Indepensi dan integritas ini sangat penting apalagi bagi lembaga yang diserahi tugas dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada seperti Bawaslu ini. Â Sebagai lembaga pengawasan tentu tarikan-tarikan berbagai kepentingan akan sangat kuat, berbagai tarikan kepentingan ini apabila tidak dimanage dengan baik dapat menyebabkan lunturnya integritas Bawaslu dan para personilnya. Â Oleh karena itu penting bagi Bawaslu dan personilnya sampai ke tingkat yang paling rendah untuk senantiasa menjaga indepensi dan integritasnya sehingga mereka dapat bekerja dengan penuh kemandirian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa terpengaruh berbagai tekanan, tarikan maupun terlibat dalam berbagai konflik kepentingan. Â
Dengan demikian sebagai rohnya lembaga pengawasan pilkada, maka indepensi dan integritas harus selalu dijaga dan dijunjung tinggi agar proses pilkada yang diselenggarakan dengan demokratis dan berntegritas akan mampu menghasilkan para kepala daerah yang berintegritas dan mempunyai legitimasi yang kuat di tengah-tengah masyarakat. Berkaitan dengan ini maka Bawaslu harus secara intensif melakukan supervisi untuk memastikan agar Panwaslu Kabupaten /Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS dapat selalu terjaga integitas dan profesionalitasnya.
3. Â Mengoptimalkan peran dan fungsi Sentra Gakumdu.
Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu) terdiri dari unsur pengawas pemilu, kepolisian dan kejaksaan bertugas salah satunya untuk menyidik terjadinya dugaan pelanggaran pidana pemilu (Pilkada).  Sentra Gakumdu berfungsi sebagai forum koordinasi antara  panwas, polisi dan jaksa dalam proses dan pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Pemilu (Pilkada); dalam peningkatan kompetensi penanganan dugaan tindak pidana pemilu; serta untuk monitoring dan evaluasi tindaka kerja penanganan dugaan tindak pidana pemilu (Pilkada).  Selain itu Gakumdu berfungsi sebagai  pusat data dan informasi serta pertukaran data dan informasi terkait dengan Tindak Pidana Pemilu (Pilkada). Â
Gakumdu dibentuk mengingat penangangan dugaan tindak  pidana pemilu / pilkada dibatasi oleh waktu sehingga memerlukan tindakan yang cepat berbeda seperti halnya dengan tindak pidana yang lain.  Peran Gakumdu perlu dioptimalkan sehingga penegakan tindak pidana pemilu dapat dilakukan secara terpadu, cepat, effektif dan tidak memihak.  Karena diopresionlakan secara terpadu sehingga dimungkinkan tak ada lagi perbedaan persepsi maupun kendala dalam penanganan dugaan tindak pidana pemilu (pilkada ) sehingga penanganan tindak pidana teresbut dapat dilakukan dengan cepat.
4. Â Pelibatan Masyarakat dan media secara partisipatif dalam pengawasan pilkada.
Pelibatan masyarakat dan media secara partisipatif penting mengingat keterbatasan Bawaslu dalam melalukan pengawasn semua tahapan Pilkada. dengan melibatkan masyarakat secara luas akan dapat membantu mengeffektifka kerja-kerja pengawasan yang dilakukan Bawaslu. Â Masyarakat dan media dapat menjadi mata dan telinga Bawaslu di lapangan, dengan bantuan masyarakat dan media pemantauan para pihak yang terlibat dalam Pilkada baik itu Pasangan calon, tim sukses maupun relawaan dapat dilakukan dengan lebih baik. Â Selain itu dengan partisipati masyarakat dan media pemantauan terhadap netralitas ASN, anggota TNI maupun Polri dapat dilakukan dengan lebih baik sehingga mempermudah Bawaslu dalam pengawasan netralitas mereka. Â Tentu harus dibangun koordinasi yang baik dengan berbagai elemen masyarakat dan media untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ini, selain itu Bawaslu juga harus membangun jejaring yang baik melalui para personil yang ada di kecamatan maupun desa .
Selain itu Bawaslu juga harus melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pilkada serta pengawasan pilkada bagi kehidupan masyarakat sehingga dapat mendorong masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pengawasan pilkada. Â Salah satu penyebab munculnya berbagai macam pelanggaran selama peyelenggaraan pilkada adalah berbagai dugaan pelanggaran tersebut dianggap sebagai hal yang biasa dan lumrah sehingga masyarakat menjadi abai terhadap hal seperti itu dan menganggapnya bukan sebuah pelanggaran. Â Dengan edukasi yang baik akan dapat meningkatkan pemahaman kolektif masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan rasa "kepemilikan " peyelengaraan pilkada sehingga masyarakat merasa tak rela jika pilkada harus dinodai dengan berbagi macam pelanggaran yang mengurangi makna Pilkada sebagai pesta demokrasi yang bermartabat untuk memilih pemimpin mereka sendiri.
Dan yang lebih penting lagi peran serta media akan sangat membantu terhadap pemantauan penyelenggaraan pilkada, oleh karena perlu dibangun kerjasama yang sinergis dengan media dalam proses pemantauan dan pengawasan pilkada. Â Kita harus bersepakat bahwa penangawasan pilkada adalah kerja besar yang harus dilakukan bersama-sama dengan masyarakat dan media, bukan hanya kerjanya Bawaslu dan jajaranya saja.
Dengan semakin dekatnya tahapan pemungutan suara maka aktivitas para pasangan calon dan tim suksesnya ditengarai akan semakin masive dalam melakukan berbagai upaya untuk memenangkan kontestasi pilkada, tak jarang  tindakan - tindakan yang berindikasi pelanggaranpun  akan dilakukan.  Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan dengan lebih intens agar tindakan - tindakan yang berpotensi melanggar dapat dicegah dan dapat menjaga agar penyelenggaraan pilkada dapat berjalan dengan baik sesuai peraturan perundan-undangan yang berlaku serta pilkada yang dilaksanakn dengan penuh integritas dapat dijaga dengan baik pula.  Peran Bawaslu penting karena bukan hanya menjaga itu semua berjalan dengan baik,  juga penting untuk mengantarkan kepada rakyat para kepala daerah yang dihasilkan dalam proses pilkada adalah pemimpin yang berintegritas dan legitimate pula.