Lagi-lagi berita persekusi terhadap Jamaah Muslim Ahmadiyah kembali mencuri perhatian di Negeri ini. Berita kali ini muncul dari kawasan Srimenanti Kecamatan Sungailiat, Bangka. Diberitakan banyak media bahwa puluhan warga mendatangi pemukiman Jamaah Muslim Ahmadiyah untuk mengadakan pengusiran. Hal ini dipicu oleh reaksi beberapa masyarakat yang merasa resah dengan kegiatan pengajian atau sosial lainnya. Kemudian mereka mengajukan keberatan dan ditanggapi oleh pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Bangka. Ironinya kemudian Pemerintah bukannya menjadi mediator yang baik dari masalah yang timbul tetapi malah menambah keruh masalah yang ada ditengah-tengah warganya dengan mengultimatum warga Jamaah Muslim Ahmadiyah per tanggal 5 Februari 2016 depan harus sudah keluar dari daerah Srimenanti. Bahkan Pemerintah daerah siap memfasilitasi evakuasi.
Sehari sejak dikeluarkan pernyataan sikap Pemerintah Daerah Bangka dalam hal ini Bupati, kontan memancing komentar Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, Mendagri mengingatkan, “agar Kepala Daerah bertanggung jawab atas apapun yang terjadi kepada warganya. Kepala Daerah diminta tidak lepas tangan jika ada masalah, seperti insiden massa yang meminta kelompok Jemaah Ahmadiyah Indonesia meninggalkan Bangka. Kalau ada yang salah dibina, diluruskan tidak boleh pakai diusir dan sebagainya. Kalau sampai ada Kepala Daerah yang mengusir warganya, yang wajib diusir Kepala Daerahnya," Disamping itu, jika menggunakan logika Bupati, bahwa dikarenakan ada warga yang merasa resah terhadap kegiatan kelompok tertentu lalu tanpa ada upaya investigasi terhadap kebenaran laporan lalu orang tersebut berhak diusir, hal ini jelas tidak tepat.  Nanti bisa saja kapan pun ada orang yang merasa berseberangan dengan warga lain berhak mengajukan pengusiran.
Dari sedikit gambaran dinamika yang berkembang, jika menilik tugas utama seorang Bupati atau kepala daerah adalah sebagai seorang pemimpin disuatu Kabupaten setara dengan Walikota. Pemimpin diberikan tanggung jawab untuk menyelenggarakan Negara bagi kemaslahatan rakyat yang ada dalam tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang ada dalam Negara tersebut. Dia disumpah untuk mentaati Konstitusi Undang Undang dan sepaket Ideologi Negera tempat dia mengabdi. Artinya seorang pemimpin itu bagaikan kepala keluarga, ketika ada perselisihan anggota keluarganya maka dia harus tampil sebagai seorang pimpinan yang adil, Bijaksana dan dapat menjadi pengayom bagi anggota keluarganya. Bukan malah berdiri dipihak yang satu dan menindas anggota keluarga yang lain untuk keluar dari rumahnya. Tentu ini bukan pribadi pemimpin yang baik terlebih bijak.Â
Bupati/Walikota/Gubernur/Presiden adalah Pemimpin yang ada di Daerahnya. Dia menjadi Pamong yang berarti Pengasuh, Pendidik (Guru), Pengurus. Pemimpin itu berarti Pengasuh, dia mengasuh orang-orang yang di amanahkan untuk di asuh dan bukan ditendang. Seorang Pemimpin itu adalah Pendidik (Guru), dalam Bahasa Jawa Guru Berarti di Gugu lan di Tiru (Di dengar ditaati dan diikuti). Dia akan menjadi menjadi uswah yang baik selama dia dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik tidak keluar dari norma aturan yang telah diamanahkan dan dia sanggupi dalam ucapan sumpah jabatan. Lebih-lebih dia seorang Muslim yang janjinya adalah bagian dari keyakinannya. Hakikatnya janjinya kepada apapun itu sejatinya janji dia kepada Tuhannya. Seorang pemimpin berarti juga seorang Pendidik Guru, yang akan menjadi contoh baik bagi Muridnya, bagi anak didiknya dalam hal bernegara, bermasyarakat dan dalam menjaga kedaulatan Negara, persatuan serta pembangunan di sebuah Daerah yang dipimpinnya. Bukan malah memberikan contoh tindakan sok jagoan, sok berkuasa dengan cara semena-mena menindak anak didiknya.  Dan yang terakhir Seorang Pemimpin adalah Pengurus, yaitu dia yang diserahin masyarakat untuk diurus, di bina dan bukan untuk dibinasahkan.
Saya tidak habis pikir bagaimana seorang Bupati dan perangkat di bawahnya begitu bersikeras membela laporan beberapa warga yang protes terhadap keberadaan Jamaah Muslim Ahmadiyah yang sudah cukup lama ada di sana, sehingga petunjuk dari atasannya (Mendagri) ditepis tidak dianggap penting. Apakah ada agenda tawar politik yang lain yang bermain di sana?
Dalam banyak temuan dilapangan, prihal menyangkut isu dimana Ahmadiyah dipersoalkan, sunnahnya untuk menutupi perbuatan kejahatan yang lain. Kita kenal banyak pejabat di Negeri ini yang terjerat kasus Korupsi dan getol sekali mempersoalkan Ahmadiyah, baik sebagai eksekutor langsung direct executor maupun dibalik layar. Singkatnya isu Ahmadiyah bukan pyur murni soal aqidah karena fitnahan aqidah ini sudah dijawab dengan baik oleh pihak Jamaah Muslim Ahmadiyah dan banyak pihak sudah mulai memahami duduk masalah sebenarnya dan tidak menyoal lagi. Penulis sendiri banyak melihat bahwa isu Ahmadiyah jamak dilakukan sengaja atau tidak munculkan sebagai alat pengalihan isu. Biasanya hal-hal yang berhubungan dengan kasus korupsi pejabat tertentu atau karena faktor kecemburuan. Tetapi perlu penulis acungi jempol, dalam hal ini Rakyat Indonesia perlu merasa berterimakasih kepada KPK yang walaupun masih banyaknya agenda menuntaskan korupsi, tidak hanyut dalam isu yang muncul terutama soal Ahmadiyah. Penulis tidak tau apa yang sedang terjadi pada Pemerintahan Bangka, sehingga mengikuti cara-cara yang telah dilakukan para seniornya di daerah lain dengan menggunakan isu Ahmadiyah sebagai kambing hitam menutupi kebobrokan pekerjaan mereka yang tidak ingin diketahui oleh khalayak ramai apalagi aparat hukum.Â
Meminjam istilah al Qur’an, …Fantazhiruu innii ma’akum minal muntazhiriin – Maka tunggulah, sesungguhnya aku bersama kalian juga sedang menunggu.  Kita akan melihat bagaimana akhir cerita sang Bupati.
Kita berdoa bersama semoga, dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, Tuhan berkenan memberikan kesehatan kepada kabinet beliau, sehingga segala produk hukum di Daerah yang keluar dari semangat Konstitusi dan UU dapat diselesaikan dengan baik tegas, dan bijaksana. Sehingga Pemerintah dapat berfokus memajukan Negara, dan harkat hidup masyarakat yang menjadi tugar kita bersama.
Â
Ref. http://m.news.viva.co.id/news/read/728145-mendagri--kepala-daerah-usir-warga--usir-lagi-dia
