Masa kampanye Pilgub DKI Jakarta yang sudah memasuki bulan kedua, membuat para paslon Cagub dan Cawagub semakin berlomba-lomba memikat hati warga. Ada yang datang jauh dari Jakarta ke Kepulauan Seribu. Ada yang besilat dan mengunakan pakaian khas Betawi, hingga berlaga bak penyanyi rockdengan menjatuhkan diri di tengah penonton konser.
Semua upaya tersebut dilakukan demi mendapat simpati pemilih, terutama pemilih swing voters. Salah satu cara yang menjadi andalah para Cagub dan Cawagub, adalah blusukan dan mengkritisi berbagai masalah yang ada di likungan yang didatanginya.
Jika dinilai fasilitas dan pemeliharaan di wilayah tersebut kurang, tidak jarang parah paslon Cagub dan Cawagub tersebut melontarkan kritik kepada pemimpin terdahulu. Hal serupa terjadi saat Cawagub nomor urut satu, Sylviana Murni melakukan kritik kepada Dinas Kebersihan.
Sylvi bahkan tidak segan untuk langsung menelpon Kepala Dinas Kebersihan. Tentu tidak mengherankan jika Sylvi bisa memiliki koneksi langsung dengan jajaran pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengingat dirinya merupakan PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Tak hanya menelpon Pejabat di Dinas Kebersihan Sylvi juga melanjutkan aksinya dengan menelpon Kepala Dinas Tata Air. Aksi Sylvi tersebut diakhiri dengan perdebatannya dengan seorang ketua RT di wilayah sekitar Pasar Poncol.
Aksi yang dilakukan Sylvi pun mendapat teguran dari PLT Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya Sylvi tidak memiliki wewenang untuk memerintah PNS, menginggat dirinya saat ini berstatus Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan non aktif.
Lalu yang menjadi pertanyaan mengelitik adalah, apa wewenang Sylvi sehingga dirinya bisa langsung menyuruh PNS Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pembenahan? Bukankan tiap PNS yang sedang maju sebagai Cagub dan Cawagub diharuskan cuti dari jabatan mereka? Apakah perintah tersebut diberikan Sylvi demi mendapat simpati warga?Â
Sejalan dengan Sylvi, Djarot juga melakukan blusukan. Saat mendapat keluhan warga tentang pelayanan publik, Djarot tidak memanfaatkan jabatannya. Ia memilih untuk melaporkan keluhan warga melalui aplikasi Qlue.
Qlue adalah platform yang berfungsi untuk memudahkan masyarakat Jakarta untuk melaporkan berbagai masalah yang ada di sekitar mereka. Ia merupakan bagian dari program smart city Jakarta.
Peristiwa tersebut terjadi saat Djarot mengunjungi rumah susun Penjaringan. Seorang warga mengadu jika kondisi rusun saat ini semakin berantakan, bahkan warga disuru mengosongkan rusun. Listrik dan air di rusun juga dimatikan. Menanggapi keluhan tersebut Djarot langsung melaporkan keluhan warga mengunakan aplikasi Qlue.
Djarot mengatakan bahwa dirinya saat ini tidak lagi memiliki wewenang untuk memberikan perintah kepada PNS. Nanti kalau saya sudah aktif lagi, saya akan perbaiki dengan cepat masalah di rumah susun Penjaringan. Saat ini masalahnya langsung saya laporkan pakai Qlue dulu.
Melihat apa yang dilakukan Djarot memperlihatkan bahwa dirinya tidak menggunakan jabatannya untuk kepentingan kampanye. Padahal jika dirinya ingin memerintah, ia hanya tinggal menelpon dan memerintah PNS yang ada dibawah jajarannya, mengingat kapasitasnya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.
