Kumpulan Bimtek Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar

Guru TIK
16. Pelatihan perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan sekolah menggunakan platform SDSplatform rapor pendidikan,dan platform merdeka belajarKepala Sekolah Semua Jenjang
Wakasek
Kasubag TU SMA, SMK
Kasatlakpend SMP2Pelatihan/Bimtek Pemanfaatan PMM
3Bimtek implementasi PSP
4Kerjasama Mitra Untuk PSP
5Bimtek Perencanaan Berbasis Data kepada Satpen

Semoga bermanfaat dan bisa menjadi rujukan. Memang pekerjaan besar melaksanakan Kurikulum Merdeka Belajar. Selain ini kebijakan baru dari Kemendikbudristek yang tidak semua sekolah mendapat bimbingan langsung dari pihak pertama. Pelatihan- dan perekrutan Guru Penggerak yang sudah memasuki Angkatan ke-8 semoga saja terus bergerak dan tidak kehabisan dana. Sehingga kebingungan bapak ibu guru di tempat mereka berdinas bisa diminimalisir oleh desiminasi guru penggerak. 

Platform Merdeka Mengajar (PMM) sebagai cara terbaru bapak ibu guru untuk mandiri belajar kurikulum merdeka belajar sepertinya perlu di sokong oleh subsidi kuota internet. Jangan sampai guru yang sudah login dan mulai tertarik belajar mandiri melalui internet mandek di tengah jalan. Nonton video pembelajaran memang di PMM penting tapi lebih penting lagi adalah bagaimana mempertahankan semangat guru untuk menerima edukasi melalui layar HP dan laptop.

Secara umum tantangan melaksanakan kurikulum merdeka belajar adalah larangan melaksanakan "copy paste". Ini perlu dipahami oleh Kepala Sekolah di semua jenjang satuan pendidikan.  Apakah bapak ibu Kepala Sekolah bisa menjamin bahwa Kurikulum Operasional Sekolah (KOS) yang mereka buat memang mengikuti aturan baku melalui In House Training (IHT) ? Kalau saja KOS adalah dupliasi dari sekolah lain maka pendapat saya pribadi sekolah tersebut tidak layak menjalankan kurikulum merdeka. 

Paradigma baru pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar memang baru sampai "gejala demam" dengan guyon yang penting ikut Kurikulum Merdeka Belajar. Bagaimana kedalaman dan pemahaman semua stakeholder pendidikan di satuan pendidikan PAUD, TK, SLB, SD, SMP, dan SMA/SMK. Mengingat Penilik/Pengawas sekolah sedang dalam "tidak baik2" status mereka dan tentunya berdampak pada profesionalisme pengawas menjalankan tugas.

Caatatan akhir saya bahwa pelaksanaan kurikulum merdeka belajar masih menjadi misteri ke depannya jika semua program-program atau Bimbingan Teknis terkendala dana APBN. Apakah semua pemerintah daerah/provinsi mampu menyiapkan dana dalam APBD mereka terus menerus mengingat besarnya dana pelaksanaan Bimtek. Semoga guru-guru kita punya kesadaran untuk menggunakan komunitas pendidikan seperti KKG (kelompo Kerja Guru), MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) dll serta organisasi guru juga mau terlibat untuk swamndiri menyongsong kurikulum merdeka yang dikaitkan dengan bonus demografi penduduk untuk mencapai Indonesia emas 2045. 

Wallahu'alam bis sawab