Review Buku Agama Agenda Demokrasi dan Perubahan Sosial, Bab II Sub Bab Keterwakilan Perempuan

Dosen Pengampu : Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag.

Nama   : SUCI RAHMAWATI

NIM    : 212111247

Kelas   : HES 5G

 

IDENTITAS BUKU

• Judul Buku                  : Agama Agenda Demokrasi dan Perubahan Sosial
• Penulis                         : Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag.
• Jumlah Halaman         : 265 halaman
• Tahun Terbit                : 2015
• Penerbit                       : Deepublish Yogyakarta

BAB II            : PEMILU DAN PERUBAHAN SOSIAL

SUB BAB       : KETERWAKILAN PEREMPUAN

 

Dalam sub bab ini dijelaskan mengenai keterwakilan perempuan yang dimana itu adalah suatu bentuk keikutsertaan perempuan dalam pembuatan keputusan maupun pembuatan kebijakan (policy making) dalam lembaga politik maupun lembaga pembuat keputusan/kebijakan di Indonesia. Hal tersebut dilakukan karena untuk mencegah adanya diskriminasi terhadap perempuan seperti yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat. Perempuan merupakan bagian dari rakyat Indonesia yang dimana ia juga memiliki hak untuk turut menentukan nasib serta sejarah negara yang dapat dilakukan melalui proses pembuatan kebijakan nasional.

Analisis Yuridis Normatif

Berdasarkan yang dipaparkan dalam buku tersebut jika dianalisis dari sudut pandang Yuridis Normatif maka keikutsertaan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan (policy making) dapat diwujudkan dengan keikursertaanya terjun ke dalam dunia politik, karena jalur politik sangat menentukan semua kebjakan nasional. Menurut UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Pasal 65 ayat 1 menerangkan bahwa perempuan dapat berperan dalam lembaga politik dan adanya jaminan keterwakilan minimal 30%. Hal tersebut menjadikan peluang serta tantangan bagi perempuan untuk berani tampil dan maju dalam memasuki lembaga politik dan tentunya disertai dengan kemampuan yang memadahi.

Setiap kebijakan publik (public policy) harus tetap memperhatikan kesetaraan gender dalam pembuatan keputusan maupun kebijakannya. Hal ini juga mengubah pandangan terhadap perempuan yang selalu dinomorduakan, pemberlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan sehingga kebutuhan strategis perempuan dapat terpenuhi seperti mempunyai hak suara yang sama, memberikan usul ataupun pendapat dalam pembuatan keputusan atau kebijakan.

 

Analisis Yuridis Empiris

Dalam sudut pandang Yuridis Empiris dengan adanya keterwakilan perempuan dalam terjunnya kedalam lembaga politik dapat memberikan hasil perubahan dalam pembuatan kebijakan. Walaupun ada jaminan keterwakilan perempuan sebanyak 30% tetapi harus diikuti  dengan syarat-syarat  yang minimal dapat menyeimbangi atau bahkan melebihi kemampuan laki-laki yang dapat dipertimbangkan dalam lembaga politik. Dalam praktek keterwakilan  perempuan, perlu adanya dukungan dari pemerintah untuk mengedepankan kesetaraan gender dalam setiap kebijakan yang dibuat serta peningkatan skill, kepemimpinan, kemampuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (Human Resourches).