Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolahan Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders

Mengurangi Risiko Korupsi dan PenyimpanganTransparansi menciptakan kontrol sosial yang memungkinkan masyarakat mengawasi penggunaan anggaran daerah. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap tindakan atau keputusan terkait keuangan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mengurangi peluang terjadinya korupsi atau penyalahgunaan anggaran.

Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan KeuanganDengan transparansi, alokasi sumber daya dapat dilakukan secara efisien sesuai kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas memastikan bahwa anggaran digunakan secara tepat untuk mencapai hasil yang maksimal, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Memenuhi Tuntutan Regulasi dan Standar NasionalDi Indonesia, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Kepatuhan terhadap regulasi ini juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan tugas secara profesional.

Meningkatkan Kredibilitas di Mata StakeholdersPemerintah daerah yang transparan dan akuntabel lebih dipercaya oleh berbagai stakeholders, termasuk sektor swasta, lembaga donor, dan masyarakat internasional. Hal ini penting untuk menarik investasi dan memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak.

Menguatkan Legitimasi Kebijakan PemerintahTransparansi memungkinkan masyarakat untuk memahami proses pengambilan keputusan, sementara akuntabilitas memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini meningkatkan legitimasi kebijakan di mata publik.

Mendorong Partisipasi Aktif MasyarakatKeterbukaan informasi mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat rasa memiliki terhadap program-program pemerintah.

Determinan Transparansi dan Akuntabilitas

Tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh berbagai determinan berikut:

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)Kompetensi SDM yang memadai menjadi faktor utama dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Aparatur pemerintah yang memiliki kemampuan teknis serta pemahaman mendalam tentang tata kelola keuangan cenderung lebih mampu menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan mempublikasikannya dengan baik.

2. Teknologi Informasi dan Sistem Informasi Keuangan DaerahPemanfaatan teknologi, seperti sistem e-budgeting, e-planning, dan e-audit, dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keterbukaan informasi. Teknologi ini memungkinkan akses real-time oleh masyarakat terhadap informasi keuangan daerah, serta mendukung pengawasan yang lebih efektif.

3. Partisipasi PublikTingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran berperan signifikan dalam meningkatkan transparansi. Partisipasi aktif menciptakan ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat, serta membuka peluang bagi pengawasan publik yang lebih baik.

4.