Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolahan Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek vital dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi indikator penting untuk menilai kualitas pemerintahan di tingkat lokal. Keduanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mampu meminimalisir risiko penyimpangan serta meningkatkan kepercayaan publik dan stakeholders terhadap pemerintah daerah. Namun, pertanyaan mendasar adalah apa saja determinan yang memengaruhi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, mengapa hal ini penting, dan bagaimana cara meningkatkan aspek tersebut? Artikel ini akan menguraikan secara komprehensif tentang apa, mengapa, dan bagaimana dalam konteks transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Apa Itu Transparansi dan Akuntabilitas?

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua konsep utama dalam pengelolaan keuangan yang baik. Berikut adalah penjelasan detailnya:

TransparansiTransparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi kepada publik. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, transparansi berarti memberikan akses informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran. Contohnya termasuk publikasi dokumen anggaran, laporan keuangan, serta data pengadaan barang dan jasa yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Dengan transparansi, masyarakat dan stakeholders dapat memahami bagaimana dana publik digunakan dan dikelola.

AkuntabilitasAkuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas melibatkan penyampaian laporan kinerja dan keuangan kepada publik serta institusi pengawas, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini mencakup pelaporan hasil, audit keuangan, serta evaluasi untuk menilai apakah pengelolaan keuangan telah memenuhi standar yang berlaku.

Transparansi dan akuntabilitas saling berkaitan: transparansi menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengawasi, sementara akuntabilitas memastikan bahwa pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Mengapa Transparansi dan Akuntabilitas Penting?

sumber gambar : media a

Menurut Mardiasmo (2009) mendefinisikan Good Governance yaitu : "Suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik kepada pemerintahan yang baik".
Sedangkan menurut  Sukrisno Agoes (2011:101) Good governance ialah : "Sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata Kelola pemerintahan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan pemerintahan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya."
Secara Umum, Good Governance bisa diartikan sebagai pemerintahan yang efisien, transparan, akuntabel demi kesejahteraan masyarakat yang maksimal, juga merupakan sistem pemerintahan yang memiliki tata kelola yang terbuka dan tepat, dengan pemilihan dan pengelolaan sumber daya manusia dan material secara efisien dan efektif. Good Governance juga melibatkan pengembangan dan pelaksanaan politik dan program yang menghasilkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat, serta menanggapi konflik secara profesional dan berdasarkan hukum. Dalam hal ini, Good Governance merupakan prinsip utama dalam pemerintahan yang menjamin keadilan, berdasar hukum, dan kebebasan individu.
Transparansi dan akuntabilitas memiliki peran strategis dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Berikut adalah alasan-alasan mengapa keduanya sangat penting:

1. Meningkatkan Kepercayaan PublikKetika pemerintah daerah bersikap terbuka dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan, masyarakat akan merasa lebih percaya terhadap integritas dan kredibilitas pemerintah. Kepercayaan ini membangun stabilitas sosial dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program pemerintah.

2.