Masih menurut  data kementerian PANRB, bahwa belanja pegawai dan pensiun (BPP) pada APBN dan APBD tahun 2015 mencapai Rp707 triliun dari total belanja sebesar Rp2.093 triliun atau 33,8 %. Lebih besar dari belanja modal dan belanja barang jasa.
Terlebih banyak PNS di daerah yang kurang efektif. Seringkali ketika saya ke kantor pemerintahan melihat PNS yang hanya duduk santai, berbincang, atau  main HP .  Sementara ada PNS lainya yang sibuk bekerja  Ketimpangan beban kerja PNS ini, menurut saya tidak efisien karena terlihat masih ada PNS yang menganggur sementara setiap bulan menerima gaji dari pemerintah.
Maka,
Saya kira jika pemerintah berencana melakukan rasionalisasi bukan PEMECATAN adalah hal yang wajar bahkan memang harus dilakukan. Tidak mungkin postur APBD yang selama bertahun-tahun selalu timpang dengan memberikan sisa anggaran untuk porsi kepentingan publik  akan diteruskan.  Apalagi semua alasan rasionalisasi tersebut adalah sangat beralasan dan mendasar.
Untuk itu, PNS tidak sepatutnya baper dan marah berlebihan. Apalagi jika rasionalisasi dilakukan secara alami  bukan dengan pemecatan seperti berita yang berkembang  dan ‘di goreng’ seperti akhir-akhir ini.**
_Solo, 8 Juni 2016_
