[caption caption="sumber foto : harianterbit.com"][/caption]Kerja..kerja dan kerja adalah spirit dasar yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi)  sejak melantik Kabinet Kerja-nya. Tak butuh waktu lama, seluruh jajaran kementerian segera bekerja keras demi mewujudkan  program yang dicanangkan, baik program baru maupun sejumlah program warisan dari pemerintah sebelumnya.
Meskipun disertai sindiran dan kritik mengenai sejumlah pembangunan infrastruktur, toh Jokowi terus melaju, bagaikan anjing menggonggong khafilah berlalu. Tak juga surut melangkah meskipun suara sumbang dari tokoh yang pernah menjadi orang penting di negri ini menghampiri.
Dalam beberapa hari ini, Jokowi meresmikan sejumlah infrastuktur , antara lain  meresmikan pengoperasian Jalan Tol Surabaya-Mojokerto (Sumo) Seksi IV (Krian-Mojokerto) sepanjang 18,47 km. Dilanjutkan, selasa kemarin (22/3) meresmikan Jembatan Tayan  di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.
Jembatan  yang dibangun sejak 2012 itu diharapkan memperlancar lalulintas orang dan barang dari dan ke empat provinsi di Kalimantan.  Jembatan Tayan tersebut  menjadi penting  bagi daerah karena mampu memberikan pengaruh  dibidang ekonomi juga pariwisata, tak heran jika ditunggu lama oleh warga dan pemda setempat.
Â
Patahkan Kritikan SBY
Berkaitan dengan  SBY, secara halus, Jokowi kembali  mematahkan kritikan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengatakan pemerintah jangan memaksakan membangun infrastruktur jika perekonomian sedang sulit. Apalagi jika pada akhirnya bantuan atau subsidi kepada rakyat menjadi korbannya.
Jokowi  menjungkir balikkan  logika yang digunakan SBY. Jika SBY berpikir saat perekonomian sulit, negara jangan melakukan pemaksaan pembangunan infrastuktur, tetapi  justru Jokowi terus mengenjot pembangunan infrastruktur tersebut. Jokowi menegaskan, percepatan pembangunan infrastruktur sudah menjadi kewajiban (pemerintah), baik pembangunan jalan tol, bandara maupun pelabuhan harus dipercepat.
Justru dengan mempercepat pembangunan  infrastruktur , perekonomian negara akan membaik karena  dengan ketersediaan infrastuktur yang  memadai  akan menarik  minat investasi dari dalam dan luar negeri.
Jokowi mengunakan logika sederhana, dengan infrastruktur yang memadai maka mobilisasi orang, barang jasa akan lebih cepat. Dampak dari percepatan tersebut tentu saja  ongkos transportasi dan logistik akan murah. Sehingga akan mendorong harga komoditas, barang dan harga produk menjadi murah. Mau tidak mau akhirnya masyarakatlah yang akan merasakan keuntungan dari harga yang murah dan terjangkau.
Salah satu contoh kemudahan mobilisasi orang , barang dan jasa adalah, seperti yang diberitakan media, Â sebelum Jembatan Tayan dibangun, mobil dari Kalimantan Barat yang hendak ke Kalimantan Tengah, atau sebaliknya, harus naik kapal feri dan membutuhkan sekurang-kurangnya waktu tiga jam untuk naik dan turun. Tetapi dengan jembatan tayan, hanya mmebutuhkan waktu sekitar 15 menit dan hemat ongkos penyeberangan.
Bukti bahwa pemerintah  tidak Jawa Sentris
Jembatan Tayan salah satu bukti bahwa pemerintahan Jokowi tidak jawa sentris.  Jawa bukan prioritas utama bagi sejumlah perencanaan pembangunan terutama bagi pembangunan  infrastruktur.  Bukan rahasia lagi, jika selama ini ada ketimpangan pembangunan di Indonesia. Prioritas pembangunan lebih banyak dialokasikan ke jawa sementara untuk luar jawa seperti Indonesia timur , papua, belum mendapatkan alokasi yang layak.
Jokowi perlahan akan mematahkan  anggapan miring  masyarakat  dan menumbuhkan harapan masyarakat terutama yang tinggal di luar jawa. Pemerataan pembangunan infrastruktur  terus dilakukan demi menekan kesenjangan antara jawa dan luar jawa.  Bahkan pembangunan wilayah perbatasan terus  menjadi prioritas.
Jika semua sesuai yang direncanakan Kabinet Kerja Jokowi, kedepannya tidaklah heran jika sebagian besar wilayah di tanah air sudah merasakan pemerataan pembangunan.
Maka, sudahlah  tepat  jika pembangunan infrastruktur masih harus berlanjut. **
Â
_Solo, 24 Maret 2016_
Â
