Biofuel
Kalangan swasta nasional sebenarnya sudah siap menjadi pemasok biofuel, tetapi Pemerintah yang tidak siap. Kebijakan pemerintah juga cenderung tidak konsisten, sehingga pengembangan biofuel di Indonesia tak semaju di Brasil. Biofuel termasuk EBT yang diproduksi dari berbagai bahan baku yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau produk samping dari agroindustri, atau juga merupakan produk hasil proses ulang dari berbagai limbah, seperti minyak goreng bekas, sampah kayu, dan limbah pertanian.
Pengembangan biofuel di dalam negeri sampai saat ini masih menghadapi banyak hambatan, antara lain: Belum adanya insentif dalam bentuk subsidi atas harga jual biodisel di pasar domestik, saja. Adanya kebutuhan lain dari bahan baku bioetanol, seperti etanol yang juga digunakan dalam industri alkohol, rokok, dan plastik, serta CPO yang masih lebih dibutuhkan sebagai bahan baku minyak goreng di dalam negeri. Adanya kekhawatiran dari pihak produsen biofuel bahwa kemungkinan ada pihak-pihak yang berkepentingan agar program mandatori biodiesel tidak berjalan karena selama ini ada keuntungan dengan adanya impor BBM.
Di Indonesia pada umumnya, biomassa digunakan sebagai sumber bahan bakar. Sumber energi ini memiliki nilai ekonomis rendah, atau merupakan limbah yang telah diambil produk primernya, seperti limbah pertanian dan perkebunan, limbah hutan, dan kotoran ternak. Potensi sumber daya biomassa di Indonesia diperkirakan sebanyak 49.810 MW, yang berasal dari
Berdasarkan data Kementerian ESDM 2013 (angka sementara), pasokan biomassa tercatat sebesar 280 juta BOE, dan sebagian besar digunakan langsung sebagai bahan bakar di sektor rumah tangga dan industri.
Tenaga air
Pemanfaatan tenaga air (hidro) di Indonesia masih jauh dari optimal, terutama untuk skala kecil, misalnya, pembangkit minihidro atau mikrohidro. Potensi tenaga air yang berasal dari sungai-sungai kecil, termasuk saluran irigasi banyak dijumpai dan merupakan peluang yang bagus untuk dikembangkan menjadi energi listrik di daerah pedesaan, khususnya yang tidak dapat dijangkau listrik PLN. Pengembangan dapat dilakukan dalam bentuk PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro). Menurut Direktorat Jenderal Energi Baru dan Terbarukan, Kementerian ESDM, di Indonesia terdapat 266 titik lokasi PLTMH dengan perkiraan daya 1.200 MW, dan sampai saat ini baru dikembangkan sebanyak 33 PLTMH kapasitas 67,68 MW.
Dalam jangka menengah (10-15 tahun mendatang), Indonesia sudah selayaknya mempunyai PLTN, terutama untuk wilayah Indonesia Barat bagian tengah. Lokasi di Pulau Bangka merupakan pilihan yang sangat tepat bila dilihat dari posisi geologi dan geografis. Ketakutan terhadap radiasi nuklir perlu diabaikan. Masyarakat di sepanjang jalur timah (tin belt) yang memanjang dari wilayah Kepulauan Riau di utara hingga Bangka-Belitung di selatan sudah terbiasa makan dan minum dari sumber air yang sebenarnya telah terkontaminasi radiasi thorium sejak nenek moyang mereka. Unsur thorium merupakanmineral sekunder dalam bijih timah.
Ide membangun PLTN di Indonesia sudah bergulir sejak 1970-an. Sebagai lembaga Pemerintah yang khusus menangani penelitian dan pengembangan pemanfaatan nuklir di Indonesia, Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) sudah melakukan studi kelayakan di Semenanjung Muria, Kabupaten Jepara dan Bangka. Namun, ide tersebut banyak mendapat tentangan dari berbagai lapisan masyarakat karena menyangkut risiko kebocoran radiasi radio aktif oleh gempa bumi; teknologi dan SDM-nya belum siap; investasinya mahal, serta harga energi fosil saat itu masih murah.
