Intervensi Seleksi Capim KPK?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara yang dibangun sejak 2002  adalah bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi di negeri ini.

Sebagai lembaga antirasuah yang independen sebagaimana hakikat makna kata independen secara kontekstual, maka KPK sudah seharusnya terbebas dari kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Selanjutnya, apakah independensi KPK dalam perjalanannya hingga saat ini benar-benar bisa real dibuktikan apabila ditolok ukur dari hasil kinerja yang telah dicapai? Sudah 22 tahun usia KPK dan sudah 6 kali pengurusnya bergulir secara periodik dan melewati 3 periode masa pemerintahan kepresidenan (Megawati, SBY dan Jokowi), maka indikator apakah yang patut ditunjukkan bahwa KPK adalah lembaga negara antirasuah yang nyata independen? 

KPK pada periode kepemimpinan Antasari Azhar (2007-2009) sempat berhenti di tengah jalan, akibat statusnya yang disangkakan dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, sehingga membuat Presiden SBY memberhentikan jabatan seorang Antasari Azhar dari ketua KPK pada 4 Mei 2009, yang kemudian jabatannya di-Plt-kan kepada Tumpak Hatorangan Pangabean (2009-2010). 

Apakah yang demikian itu bisa disebut independen? Walaupun pada akhirnya putusan 18 tahun penjara bagi Antasari Azhar mendapatkan Pembebasan Bersyarat pada 16 November 2016, dan berujung pada grasi dari Presiden Jokowi, 25 Januari 2017, yang berarti dengan grasi itu Antasari tak perlu menjalani sisa masa pembebasan bersyaratnya selama 6 tahun (BBC News Indonesia, 14 Februari 2017).

Tak berhenti hanya sampai di sini persoalan yang melilit tubuh KPK terkait dengan tujuannya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di negeri ini. Sekalipun banyak pula kasus-kasus korupsi yang berhasil diungkap yang melibatkan pelaku korupsi mulai dari kalangan eksekutif, legislatif, judikatif maupaun dari kalangan pengusaha. Namun, semua itu belum mampu menghentikan tindak pidana korupsi di negeri ini sepanjang perjalanan KPK yang dibangun sejak 2002. Tubuh KPK selalu dirundung persoalan. 

Sebut saja dimulai dari masa kepemimpinan Antasari Azhar, Busyro Muqoddas (2010-2011) yang sampai harus "turun pangkat", yakni dari yang semula menjabat sebagai ketua, turun menjadi wakil ketua? Lalu, perjalanan KPK memasuki pada masa Abraham Samad (2011-2015) sebagai pelanjut dari kepemimpinan Busyro Muqqodas yang harus turun pangkat, masa kepemimpinan Agus Rahardjo (2015-2019), sebagai satu-satunya ketua KPK yang bukan berlatarkan pendidikan formal hukum, yakni seorang teknolog, hingga sampai pada kepemimpinan Firli Bahuri (2019-sekarang) yang dililit kasus pidana korupsi pula, yakni menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan atau gratifikasi atau suap terkait dengan penanganan permasalah hukum di Kementan RI sepanjang 2020-2023, sekaligus menyeret mantan Mentan RI, Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai tersangka korupsi (koruptor), kian menambah deretan panjang persoalan di tubuh KPK yang seharusnya adalah independen dan kredibel (news.detik.com, 14 Mei 2024).

Periode kepemimpinan KPK, Firli Bahuri (FB) yang berlatar belakang purnawirawan komisaris jendral polisi pada akhirnya pun harus di-Plt-kan kepada Nawawi Pomolango akibat dari status FB sebagai tersangka tindak pidana korupsi, dan sudah jelang berakhir pada tahun 2024 ini. Oleh karenanya KPK sudah semustinya segera melaksanakan reformasi kepengurusan pimpinan maupun dewan pengawasnya dengan melaksanakan seleksi rekrutmen Capim dan Dewas KPK yang baru untuk masa bakti 2024-2029.

Mensesneg, Pratikno, baru-baru ini menyatakan bahwa proses seleksi Capim dan Dewas KPK periode 2024-2029 merupakan kewenangan panitia seleksi (pansel), dan Presiden Jokowi tidak akan ikut campur (intervensi) dalam hal seleksi dimaksud. Kapasitas Presiden Jokowi hanya akan menerima laporan terkait dengan daftar nama yang muncul dan membuat surat presiden (surpres) yang ditujukan kepada DPR (inews.id.com, 1 Agustus 2024). 

Sebagai pemerhati, tentunya sudah pada proporsinya bila sang Presiden Jokowi untuk bersikap tegas dan menyatakan haram perihal intervensi kekuasaan apapun terhadap KPK yang wajib bersifat independen. Justru akan menjadi preseden buruk bila ada gejala intervensi sang Presiden terhadap upaya intervensi yang tak diharapkan terhadap keberadaan dan keberlanjutan KPK sebagai lembaga negara antirasuah yang pada prinsipnya berpijak pada upaya memberantas korupsi yang sudah berlevel stadium akut dan emergency di negeri ini.

Panitia Seleksi (Pansel) Capim dan Dewas KPK untuk masa jabatan 2024-2029, telah bekerja dan sudah memasuki tahap test tertulis bagi peserta pendaftar. Test tertulis dilaksanakan pada 31 Juli 2024 bertempat di Gedung Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementrian Sekretariat Negagara (Kemensetneg), Jl. Gaharu I No. 1, Cilandak, Jakarta Selatan (kompas.com, 31 Juli 2024). Peserta yang dinyatakan lulus test tertulis akan diumumkan pada 8 Agustus 2024 melalui website Kemensetneg dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Selanjutnya, Pansel akan melakukan hasli laporan pemeriksaan psikologis (baik potensi maupun kompetensi seseorang) atau dikenal sebagai  profil assessment terhadap peserta Capim yang lolos seleksi tertulis kepada Presiden. Oleh karenanya, Pansel berharap ada tanggapan dari masyarakat terhadap nama-nama peserta seleksi Capim dan Dewas dimaksud sebagai masukan demi terpenuhinya harapan dalam meloloskan peserta pendaftar Capim dan Dewas KPK untuk masa jabatan 2024-2029, yakni yang benar-benar berintegritas tinggi sebagai syarat dasar dan mutlak untuk dipenuhi.

Sebagai warga negara yang bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, sekaligus sebagai pemerhati sosial-budaya dan korupsi di negeri ini, pesan yang perlu saya sampaikan kepada Pansel Capim dan Dewas KPK masa jabatan 2024-2029, adalah sebagai berikut:

• Integritas merupakan dasar atau kunci pokok yang wajib dimiliki oleh para personil penyangga KPK (Pimpinan hingga staf KPK) sebagai lembaga anti-korupsi yang sangat diharapkan dalam memberantas korupsi.
• Integritas bersifat personality yang seharusnya dimiliki oleh seluruh Pimpinan KPK dan seluruh unsur yang terlibat dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karenanya, integritas yang tinggi wajib dimiliki bagi siapapun yang sudah bergabung dalam Lembaga KPK.
• Kapasitas KPK harus ditingkatkan secara terus menerus agar tugas dan kewenangannya dalam pemberantasan korupsi bisa berjalan efisien, efektif dan sesuai dengan target yang hendak dicapai (ultimate goal).
• Upaya peningkatan integritas dan kapasitas KPK dalam pemberantasan korupsi adalah indikator betapa kinerja KPK semenjak dibangun pada 2002 hingga saat ini, masih jauh panggang dari api dalam pencapaiannya.

Tak ada yang sulit dalam membasmi tindak kejahatan korupsi. Asalkan, tolok ukur sebagai sang pengemban amanah dan sang pembasmi penyakit korupsi, benar-benar berintegritas tinggi demi: "Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami mengabdi, dan dengan seluruh jiwa raga kami bagimu negeri kami berbakti", nyata dipenuhi tanpa basa-basi.

Sekian dan terima kasih. Salam Seimbang Universal Indonesia Nusantara ....

*****

Kota Malang, Agustus di hari kedua, Dua Ribu Dua Puluh Empat.