"Nah, solusi apa yang bisa sampeyan kemukakan ketika menyadari dengan sepenuh tanggapan terhadap rumitnya kasus dan penanganan korupsi di negeri ini, lebih-lebih terhadap KPK sebagai lembaga antikorupsi yang independen dalam upaya membumihanguskan persoalan korupsi yang bagaikan penyakit Tumor ganas dan sudah berkategori stadium akut itu, Bro? Tanya si Nohes.
"Bagi saya, terutama terhadap institusi antikorupsi, KPK yang sangat diharapkan mampu berkinerja maksimal dan optimal  dalam rangka membarangus atau membumihanguskan korupsi di negeri ini, agar tak percuma dan sia-sia negeri ini membangun KPK sebagai lembaga antirasuah sejak 2002, yang tentunya tidaklah sedikit anggaran dan waktu yang dibutuhkan dalam membangun, menjaga dan memelihara demi pencapaian diberangus dan dibumihanguskannya korupsi di negeri ini secara efekktif dan efisien. Artinya, ke depan, memasuki periode 2024-2029 tentunya akan diseleksi siapa-siapa yang layak sebagai komisioner yang bakal menggawangi KPK yang bertolok ukur pada jiwa, mentalitas dan integritas. Ini sangat penting bila kita hendak menggantungkan harapan kepada KPK yang ideal sesuai dengan tupoksi-nya. Pertama, kepada panitia seleksi, agar  memilih calon pimpinan KPK yang benar-benar berani dan jujur serta tidak terkooptasi oleh pelbagai kepentingan sesaat. Kedua, Tidak perlu memilih calon pimpinan KPK yang terkenal atau populer yang tidak memiliki keberanian dalam melawan dan meberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Ketiga, tidak perlu memilih calon pimpinan atau komisioner KPK yang harus ahli hukum ataupun ahli keuangan bila tidak didukung oleh ingtegritas yang tinggi, apalah artinya? Keempat, plihlah calon pimpinan atau komisioner KPK yang berani menerjang dan siap dipecat atau mundur apabila dihalang-halangi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai KPK. Hal ini karena begitu seseorang mau menjadi pimpinan atau komisioner KPK, maka yang wajib disadari adalah bahwa KPK itu independen, pun demikian komisionernya wajib bersikap independen. Jangan sampai dipilihnya pimpinan atau komisioner KPK hanya didasarkan oleh rekomomendasi dari partai politik maupun pemerintah. Pasti runyam ke depannya. Demikian, advis saya apabila kita hendak mencapai tujuan ideal terhadap dibangunnnya KPK dalam rangka memberantas, memberangus dan membunmihanguskan korupsi di negeri ini. Ingat, korupsi sudah tak lagi dilakukan secara pribadi. Namun korupsi sudah berkembang dan melebarkan sayapnya laksana sebuah korporasi yang melibatkan semua pihak untuk berkolabarasi dalam melakukan korupsi," Ulas si Jhon menjawab pertanyaan si Nohes.
"Wah, masuk itu, Bro ..!" Sahut si Paneri dengan lantangnya.
Terngiang oleh kata-kata bijak dari sang arif bijaksana
Apakah untuk menjadi ahli hukum harus sebagai sarjana hukum?
Atau apakah untuk menjadi ahli terapi harus menjadi seorang dokter?
Bukankah manusia telah dibekali kecerdasan oleh Tuhan Sang Maha Pencipta Segala?
Karenannya, daya gunakanlah sebagai wujud syukur nikmat
Dan, korupsi sudah tak lagi sebagai pribadi
Namun, telah menjadi korporasi yang kian menjadi-jadi
Sadarilah!
*****
Kota Malang, Juli di hari kedelapan belas, Dua Ribu Dua Puluh Empat.Â
 Â
  Â
 Â
