Hanya saja, hal yang pokok tidak diikut sertakan. Misalnya, negara masih melakukan impor pangan ke negara lain. Inilah masalah yang paling akut di sektor pertanian. Sektor kelautan dan perikanan tak kalah genting. Adanya PP No 85 tahun 2021 ikut mengesampingkan nelayan sebagai komoditas yang memiliki nilai tambah ekonomi. PP ini terlampaui ambisius mengejar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Padahal tidak ada pemaksaan PNBP terhadap kementerian kelautan dan perikanan. Mirisnya, proses pembuatan peraturan ini tidak melibatkan para pelaku ekonomi dan terkesan menguntungkan para perusahaan kakap di sektor perikanan.
Konstruksi Kesejahteraan
Dengan deskripsi dan pijakan semacam itu, situasi sudah sangat mencemaskan. Paling tidak terdapat tiga tahap penting yang perlu di selamatkan. Pertama, investasi sebagian besar harus di arahkan ke sektor primer (pertanian/perikanan) dan sekunder (industri pengelolaan). Kedua, sektor itu dijadikan satu paket sehingga pertumbuhan satu sektor akan memicu pertumbuhan sektor lainnya. Jika ini di lakukan, bukan hanya peneyerapan tenaga kerja yang di dapat, tapi juga nilai tambah. Tentu saja, aspek lingkungan harus di pertimbangkan agar pembangunan itu dapat berkesinambungan. Kedua, investasi harus dijadikan instrumen pemerataan pembangunan (wilayah), dan bukan sebaliknya. Konsekuensinya, lokasi investasi harus disebar ke semua wilayah secara proporsional. Ketiga, penguatan investor domestik harus mulai di rintis. PMA harus ditempatkan sebagai pelengkap bukan sebagai sumber investasi utama. Sekian peta jalan seyogyanya perlu direntangkan untuk memperbesar partisipasi pelaku ekonomi domestik dalam melakukan investasi.
Tentu saja untuk menuju ke arah sana, perlu kebijakan teknis yang sangat banyak dan bakal melalui jalan yang terjal. Negara tidak boleh melihat investasi sebagai deretan angka-angka kuantitatif, misalnya nilai dan jumlah proyek yang disetujui dan direalisasi.
Fokus kepada aspek tersebut terbukti lebih banyak menjebak bangsa ini ketimbang membawah berkah. Seluruh stakeholder perangkat negara perlu membahas soal ini secara serius agar pembangunan nasional bisa di selamatkan. Investasi merupakan hulu ekonomi yang akan menentukan konstruksi hilir kesejahteraan. Jika hulu ekonomi terpusat pada wilayah, sektor, dan pemain tertentu, maka format kesejahteraan juga akan mengerucut ke alamat para pemainpemain tersebut.
Tulisan ini pernah dimuat oleh Tabaos.id Pada 25 April 2023. Berikut link yang dapat di aksesÂ
http://tabaos.id/buah-pikiran-cak-imin-politik-hijau/P
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H