Tahun 2025 nanti, Indonesia sepertinya akan menghadapi perubahan besar dalam sistem perpajakan. Kabarnya, perubahan ini bertujuan untuk mendorong perekonomian negara, namun, apakah perubahan ini sudah sesuai dengan harapan masyarakat? Beberapa orang mungkin sudah mendengar soal skema pajak baru yang akan diterapkan, tetapi, apakah mereka benar-benar siap dengan perubahan tersebut? Skema pajak ini, yang dikatakan lebih progresif, memang diharapkan bisa menciptakan keadilan sosial, namun apakah tarif pajak yang lebih tinggi untuk kalangan berpenghasilan besar benar-benar cukup adil bagi semua pihak?
Salah satu hal yang paling mencolok dari perubahan ini adalah tarif progresif yang semakin tajam. Dikatakan bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar pajak yang harus dibayar. Kebijakan ini memang terdengar bagus di permukaan karena bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial. Namun, apakah kebijakan ini benar-benar akan memberikan efek yang diinginkan? Masyarakat yang berpendapatan rendah bisa jadi tidak merasa terlalu terbebani dengan kebijakan ini, tetapi bagaimana dengan sektor-sektor yang masih berkembang, seperti usaha kecil dan menengah (UKM)? Mereka mungkin merasakan dampaknya lebih besar daripada yang diperkirakan.
Selain itu, kebijakan baru ini juga mencakup sektor ekonomi digital dan e-commerce, yang selama ini tidak terlalu terjangkau pajaknya. Dalam era serba digital ini, sektor ini memang harus turut berkontribusi, tetapi, apakah mereka siap dengan kewajiban pajak yang lebih besar? Apakah kebijakan ini akan mendorong pertumbuhan sektor tersebut, atau malah menambah beban bagi mereka yang baru memulai?
Kompasianer, sebagai perwakilan dari masyarakat, memiliki berbagai pandangan tentang skema pajak terbaru ini. Sebagian besar menganggap kebijakan ini adil, terutama untuk kalangan yang lebih mampu. Tetapi, masih ada kekhawatiran, terutama dari kalangan usaha kecil yang merasa beban pajak bisa mengganggu daya saing mereka. Memang, pemerintah berencana untuk memberikan insentif, tetapi apakah itu cukup? Atau apakah kebijakan tersebut hanya akan menguntungkan sebagian kalangan saja?
Bagi mereka yang berada di lapisan menengah ke bawah, ada rasa tidak yakin apakah kebijakan ini akan benar-benar membawa perbaikan atau malah memperburuk keadaan. Mereka khawatir pajak yang lebih tinggi di beberapa sektor justru akan memperburuk daya beli mereka, mengingat perekonomian mereka masih rapuh. Pemerintah mungkin sudah memikirkan hal ini, tetapi apakah mereka sudah cukup memperhitungkan dampaknya?
Setelah paket kebijakan ekonomi ini ditetapkan, banyak yang merasa optimis bahwa perubahan ini akan membawa perbaikan, tetapi tidak sedikit juga yang ragu. Ada yang berpikir kebijakan ini bisa mendistribusikan kekayaan secara lebih merata, namun ada pula yang merasa bahwa penerapan pajak yang lebih tinggi ini justru akan memperburuk keadaan. Pada akhirnya, masyarakat ingin melihat apakah pemerintah benar-benar bisa menyeimbangkan antara peningkatan pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mungkin sudah menyiapkan segala sesuatunya, tetapi apakah itu akan berjalan sesuai dengan harapan? Itu masih menjadi pertanyaan.
Bisa dibilang, pemerintah memang harus menyesuaikan skema pajak dengan kemampuan masyarakat. Meskipun pajak yang progresif terdengar cukup adil bagi kalangan yang lebih mampu, sektor-sektor tertentu, seperti UKM, bisa jadi justru merasa terbebani. Hal ini perlu diperhatikan karena sektor UKM adalah salah satu penopang utama perekonomian Indonesia. Mungkin ada insentif atau pengurangan pajak yang bisa diberikan kepada mereka, tetapi apakah itu cukup untuk membantu mereka tetap tumbuh? Atau apakah penyesuaian ini bisa lebih luas lagi?
Selain itu, kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah juga mungkin merasa bahwa tarif pajak yang tinggi bisa semakin membebani mereka. Sebaiknya, pemerintah mempertimbangkan untuk memberikan pengecualian bagi mereka yang penghasilannya di bawah ambang batas tertentu. Dengan begitu, beban hidup mereka bisa sedikit lebih ringan. Tetapi, apakah itu akan benar-benar cukup? Atau apakah ada bagian lain dari kebijakan yang bisa diperbaiki agar lebih merata?
Penyesuaian ini penting, karena tanpa itu, kebijakan pajak baru ini mungkin akan menciptakan ketimpangan sosial yang lebih besar. Jika pajak diterapkan tanpa memperhatikan kemampuan masyarakat, bukan tidak mungkin ada rasa ketidakadilan yang muncul. Apalagi, di tengah kondisi perekonomian yang masih penuh ketidakpastian, penting untuk memastikan bahwa kebijakan pajak ini tidak membebani mereka yang paling rentan. Mungkin pemerintah sudah memperhitungkan dampaknya, tetapi apakah penyesuaian ini cukup adil bagi semua lapisan masyarakat?
Selain itu, jika penyesuaian ini tidak dilakukan, daya beli masyarakat bisa tergerus, yang pada akhirnya justru akan mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Rasa keadilan di masyarakat sangat penting untuk menjaga kestabilan sosial dan politik, dan hal itu hanya bisa tercapai jika skema pajak ini benar-benar disesuaikan dengan kemampuan masyarakat.
Skema pajak 2025 mungkin membawa perubahan yang diharapkan bisa meningkatkan perekonomian Indonesia, tetapi masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Tarif progresif yang diterapkan memang berpotensi menciptakan keadilan sosial, tetapi apakah itu sudah cukup adil bagi semua pihak? Pemerintah perlu mempertimbangkan penyesuaian yang lebih sensitif terhadap kemampuan masyarakat. Dengan langkah-langkah penyesuaian yang tepat, diharapkan kebijakan ini bisa benar-benar bermanfaat bagi semua pihak tanpa mengorbankan sektor-sektor yang lebih rentan.
