Seiring isu pemecahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjadi tiga kementerian terpisah, muncul berbagai pertanyaan yang menyentuh lapisan masyarakat, terutama terkait masa depan pendidikan, kebudayaan, dan riset teknologi. Pemisahan ini memicu kekhawatiran bagi masyarakat yang terlibat dalam dunia pendidikan, khususnya soal Kurikulum Merdeka. Apakah kurikulum ini masih relevan dalam struktur baru? Di sisi lain, urgensi pemisahan kementerian membuka peluang bagi setiap bidang untuk berkembang lebih fokus dan efisien.
Artikel ini menyajikan pembahasan mengenai isu-isu utama dari perubahan tersebut.
Pemecahan Kemendikbudristek menjadi tiga kementerian---Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan, dan Kementerian Riset dan Teknologi---didorong oleh keinginan agar setiap sektor dapat terkelola lebih efektif. Saat berada dalam satu kementerian yang luas, kebijakan sering kali menjadi tumpang tindih dan kurang fokus, sementara ketiga sektor ini masing-masing membutuhkan pendekatan kebijakan yang sangat spesifik.
Dalam struktur terpisah, setiap kementerian dapat memprioritaskan isu sektoral dengan lebih tajam. Misalnya, Kementerian Pendidikan dapat lebih fokus pada perbaikan sistem pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, dan pengembangan kurikulum tanpa terganggu oleh sektor riset dan kebudayaan. Sementara itu, kementerian yang khusus menangani kebudayaan dapat mengembangkan kebijakan pelestarian dan promosi budaya tanpa tekanan kebijakan pendidikan atau riset.
Pemecahan ini juga memungkinkan kementerian masing-masing untuk mengelola anggaran dan sumber daya manusia secara lebih efisien, karena target kerja dan prioritasnya akan lebih jelas. Di samping itu, pembagian fokus ini diharapkan meminimalisasi konflik kebijakan antar sektor, menciptakan ruang yang lebih luas bagi setiap sektor untuk berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.
Kurikulum Merdeka, yang lahir dari semangat untuk menghadirkan pendidikan adaptif dan kreatif, telah diadopsi oleh sejumlah sekolah di Indonesia. Kurikulum ini dirancang untuk mendorong kreativitas, kemampuan kritis, dan keterampilan siswa yang relevan di abad ke-21.
Namun, dengan adanya pemisahan kementerian, muncul kekhawatiran apakah Kurikulum Merdeka dapat terus relevan dan terlaksana dengan baik dalam struktur baru ini. Ada kekhawatiran bahwa perubahan struktural ini akan mengganggu fokus pada kurikulum yang tengah berjalan, dan mungkin mengharuskan adaptasi baru pada pihak sekolah dan tenaga pengajar. Di sisi lain, kementerian pendidikan yang lebih terfokus diharapkan dapat memberikan perhatian khusus pada keberlanjutan kurikulum ini, dengan melakukan evaluasi mendalam terhadap efektivitasnya sejauh ini.
Apabila Kurikulum Merdeka dinilai berhasil, evaluasi yang baik dapat membantu pemerintah mengidentifikasi hambatan, seperti kurangnya dukungan sumber daya atau pelatihan untuk tenaga pendidik. Ini akan membuka peluang bagi Kementerian Pendidikan untuk melakukan pembaruan yang lebih terarah sesuai dengan kebutuhan lapangan.
Pemisahan kementerian ini membawa keuntungan serta tantangan yang patut dipertimbangkan oleh pemerintah dan masyarakat.
Keuntungan Pemecahan Kementerian
- Fokus yang Lebih Spesifik: Dengan struktur yang terpisah, setiap kementerian dapat lebih fokus dalam menetapkan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan sektor masing-masing. Sebagai contoh, sektor pendidikan dapat memprioritaskan isu-isu seperti akses pendidikan merata dan peningkatan mutu kurikulum.
- Pengembangan Program Sesuai Sektor: Setiap sektor dapat mengelola program secara mandiri dan menjalankan kebijakan yang tidak bercabang sehingga lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
- Efisiensi Sumber Daya: Dengan target yang lebih spesifik, setiap kementerian diharapkan dapat menggunakan sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas yang ada untuk kebutuhan yang lebih terarah.
