Kurikulum Merdeka: Dari Mana, ke Mana?

Selama ini, kita juga mungkin menganggap bahwa institusi pendidikan adalah tempat mulia, bahkan suci karena institusi pendidikan adalah tempat untuk mencari ilmu pengetahuan, terlebih ada adagium yang mengatakan bahwa guru adalah pahlawan tanpa jasa, mereka patut diberikan penghurmatan yang sebesar-besarnya. 

Tentu kita sepakat  dengan ungkapan itu dan memang tidak ada masalah jika mengatakannya demikian,  tapi bagaimana jika pendidikan harus terpolitisasi seperti apa yang diungkapkan oleh tokoh penganut mazhab pendidikan kritis (Frankfurt, Antonio Gramsci, dan Paulo Freire) bahwa pendidikan kita tidak lepas dari muatan-muatan politik.

Sebelum membahasnya lebih lanjut, pertama kita perlu apa itu mazhab pendidikan kritis? Pendidikan kritis (critical pedagogy) merupakan mazhab pendidikan yang meyakini adanya muatan politik dalam semua aktifitas pendidikan. Aliran ini dalam diskursus pendidikan diebut juga "aliran kiri". 

Sementara itu, Henry Giroux (1993) menyebut mazhab pendidikan ini sebagai pendidikan radikal (radical education), sedangkan Paula Alman (1998) menyebutnya dengan pendidikan revolusioner (revolutionary pedagogy). 

Visi pendidikan kritis dilandaskan pada suatu pemahaman bahwa pendidikan tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial, kultural, ekonomi dan politik. Institusi pendidikan tidaklah netral, independen, dan bebas dari berbagai kepentingan, tapi justeru pendidikan menjadi bagian dari institusi sosial lain yang menjadi ajang pertarungan kepentingan.

Jadi, untuk menjawab pertanyaan di atas, bisa kita bisa simpulkan dengan cara memahami terlebih dahulu pendidikan dalam kerangka relasi-relasi antara pengetahuan, kekuasaan dan ideologi. Berbagai kepentingan inilah yang akan membentuk wajah institusi pendidikan dan mempengaruhi subyektifitas peserta didik. 

Adanya gagasan kurikulum merdeka, dengan mengambil perpektif mazhab pendidikan kritis, tentu membuka cara pandang kita bahwa pendidikan kita selama ini mungkin bisa dikatakan terjajah, sebagai contoh pendidikan pada masa orde baru.

Pendidikan masa orde baru bisa disebut pendidikan yang terjajah, sehingga agenda reformasi 1998 perlu kita dipandang bukan sekedar agenda reformasi politik, tetapi juga ada hal yang penting yaitu tentang reformasi birokrasi pendidikan.

Pada zaman orde baru, kebijakan pendidikan kita memberikan penekanan pada sentralisasi dan birokratisasi. Di masa itu jalur birokrasi sebagai sebuah kepanjangan tangan dari pusat sangatlah kental. 

Orang-orang daerah didoktrin sedemikian rupa sehingga menjadi kader-kader yang "yes man", selalu patuh dan buta terhadap kepentingan pusat. Akibat yang terjadi dari kebijakan ini adalah matinya daya kritis, daya kreatif dan daya inovatif, yang ada hanya birokrat yang "sendikho dhawuh". Bahkan, sistem pada masa itu berhasil membunuh idealisme. Orang-orang atau cendekia yang idealis, kritis dan inovatif tiba-tiba memble ketika masuk pada jalur birokrasi. Itulah wajah pendidikan kita dulu.

Reformasi merupakan bentuk nyata dari kebobrokan birokrasi negara kita diberbagai bidang, baik sosial, politik, ekonomi dan juga termasuk pendidikan.