Mohon tunggu...
Swara Warga Jakarta
Swara Warga Jakarta Mohon Tunggu... -
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

relawan dibopiss bantuan Mobil ambulans GRATIS, untuk wilayah JAKARTA, Silahkan hubungi Hp/WA 08129619472

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Pemilukada Jakarta 2012 , Birokrasi / PNS Harus Netral !!!

7 April 2012   16:25 Diperbarui: 25 Juni 2015   06:54 179
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

DKI Jakarta akan menggelar hajatan politiknya dalam beberapa bulan ke depan. Namun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), diminta untuk bersikap netral dalam pesta demokrasi masyarakat Jakarta itu. "Jangan ada PNS yang diminta untuk mendukung salah satu pihak dan tidak netral dan jangan ada usaha untuk mengarahkan PNS," ujar Mendagri Gamawan Fauzi usai menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional PNPM Mandiri di Hotel Sahid Jaya, Jalan Jend. Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (27/3/2012). Gamawan berharap, Pilkada DKI dapat berjalan dengan lancar, tepat waktu, jujur dan adil. Khusus bagi PNS, Gamawan berpesan agar seluruh PNS dapat patuh dengan peraturan yang sudah ada. "PNS harus netral dan tidak boleh terlibat politik praktis," katanya. Pelaksaan Pemilukada DKI Jakarta ini sebut Gamawan sangat menarik dengan banyak calon yang ikut berlaga untuk memperebutkan kursi daerah Ibukota negara ini. "Katakanlah incumbent itu di dalamnya didukung oleh PD. Ada Golkar dengan Alex, PKS dan ada PDIP yang menawarkan figur yang populer. Ini menarik dan demokrasi kita makin cantik," kata Gamawan. Terkait beberapa calon yang berlaga berasal dari daerah lain, Gamawan menyebut hal tersebut tidak menjadi kendala dan tidak ada larangan untuk hal tersebut. "Dulu ada Undang-undang nomer 12 tahun 2007 yang menyatakan Bupati/Walikota/Gubernur yang pindah ke daerah lain atau promosi harus berhenti. Tapi sekarang sudah dicabut oleh MK, karena itu sah saja Jokowi dan Alex Nurdin ikut berpartisipasi," terangnya. Jika tidak terpilih, lanjut Gamawan, Alex dan Jokowi dapat kembali ke daerahnya masing-masing karena Undang-undang memperbolehkan hak tersebut. "Sistemnya dia cuti dari daerah," kata mantan Gubernur Sumatera Barat ini. Pemilukada DKI JAKARTA ….2012 SUARA MASYARAKAT PASTI DIBUTUHKAN OLEH SEMUA CALON GUBERNUR…. SAATNYA MASYARAKAT MENENTUKAN PILIHAN ….!!! COBLOS SALAH SATU CAGUB YANG BERANI KONTRAK POLITIK DENGAN MASYARAKAT ATAU COBLOS SEMUA CALON GUBERNUR JIKA TIDAK ADA YANG BERANI KONTRAK POLITIK DENGAN MASYARAKAT..!!! JIKA  SEMUA CALON GUBERNUR TIDAK BERANI,KONTRAK POLITIK JANJI KAMPANYE MEREKA. ADA APA DENGAN JANJI KAMPANYE MEREKA..??? APAKAH MEREKA CUMA JANJI JANJI …KOSONG..?? TANYA KENAPA..? tolong bantu shaere (bagikan) ke teman lainya ,kampanye untuk memilih gubernur jakarta yang bisa dipercaya..trims

Mohon tunggu...

Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun