Opini Politik yang Hanya Sekedar Catatan

Jatuhnya Ibukota ke tangan Gerindra - PKS, merupakan pukulan telak kepada pemerintahan pusat. Untuk menguasai beranda/halaman NKRI saja yaitu Banten dan DKI Jakarta memberi hasil jomplang, apalagi menguasai daerah-daerah lainnya di Pilkada 2018?  Bahkan bila jauh melihat pileg dan pilpres 2019, rasa-rasanya malah tipis harapan untuk menatapnya. Itulah fakta yang semestinya menjadi renungan dan introspeksi bagi Jokowi, dan itu merupakan gambaran bahwa memiliki koalisi segede gajah bunting, bukan jaminan jika akan diikuti juga oleh para petinggi parpol dibelakang layar disertai konstituen nya di tingkat akar rumput.

Jika dilihat dari kacamata luar. Jokowi sepertinya menguasai penuh eksekutif, padahal secara kenyataan tidak sepenuhnya karena Jusuf Kalla lebih disegani. Misalkan posisi PPP,PKB, dan PAN sebenarnya berkiblat kepada Jusuf kalla kecuali Golkar yang sudah tradisi bercabang dua, itupun bisa dilihat dari reaksi mereka dalam memberikan dukungan di Pilkada DKI. masa iya partai-partai tersebut tidak paham keinginan Jokowi agar Ahok bisa lanjut di DKI? Rakyat kecil juga bila ditanya pasti sudah tahu harapan Jokowi, agar Ibukota tetap dibawah kendali pemerintahan pusat.  Pada akhirnya terungkap dengan sendirinya, ada perintah lain agar Anies-sandi bisa menang sesuai intruksi Jusuf Kalla.

Kalaulah memang Jokowi memiliki ketegasan dan kekuasaan penuh, mengapa tidak berani ambil tindakan tegas kepada partai yang neko-neko dengan harapan Presiden? Malah isu yang terbaru menjadi bergeser kepada pembubaran ormas, padahal lebih subtantif membereskan dulu barisan koalisi yang tidak rapih, setelah itu baru urusan luar yang dikerjakan. Dan Jokowi harus hati-hati terkait pembubaran, karena salah perhitungan, maka akan ada sejumlah undang-undang yang dlianggar. Misalkan tanpa melewati proses SP1 ,SP2, pertimbangan MK dan utamanya proses peradilan yang objektif. Tapi tiba-tiba main bubarkan dengan Perppu, dan disitulah akan menjadi bahasan super panas untuk digoreng sampai matang.

kekalahan Ahok jangan sampai merembet kepada Jokowi, apalagi dengan mendorong agar ada tindakan represif kepada ormas-ormas yang diberi label radikal atau anti Pancasila. Dari sini pun kita sebagai rakyat sudah tidak memperdulikan pondasi NKRI yang dimana hukum merupakan panglima. Bahkan yang lucunya, sampai ada yang berharap agar Jokowi bertindak sebagaimana Mendiang Soeharto dalam menekan dan menyelesaikan masalah. Lalu apa arti dari reformasi jika bukan sebagai perlawanan rezim orde baru? 

Selain itu juga, jangan berlebihan menilai seorang Jokowi yang sepertinya memiliki 1001 strategi. seolah-olah Jokowi sedang membangun planning besar dalam menyikapi kondisi terkini di Indonesia khususnya perpolitikan. Saya walaupun mendukung Jokowi di pilpres 2014, melihat Jokowi ya apa adanya. Seorang pengusaha jujur yang ingin bekerja kepada rakyat Indonesia. Tapi tidak melihat Jokowi sebagai pakar politik, pakar intelijen, apalagi jika sampai menilai pakar militer. Seolah-olah sikap diam Jokowi sedang mempersiapkan langkah taktis sebagai ahli catur politik. Malah saya lebih cenderung menilai, jika Jokowi yang sekarang sedang pusing dan khawatir salah langkah.

Dan menjadi PR besar bagi seorang Presiden, jika 2 Jendral mempunyai penilaian barat dan timur. disatu sisi Kapolri meyakini adanya gerakan makar, sedangkan panglima TNI mengatakan jika itu hoax. Disitupun sudah bisa dilihat bila barisan internal Jokowi sudah tidak solid. Apalagi terkait 11 orang yang terduga makar belum ada kelanjutan informasi terkait perkembangan kasusnya, apakah sudah P21 dan akan dikirim ke kejaksaan? atau akan di SP3 kasus tersebut. Dan menjadi catatan penting bahwa dugaan makar merupakan kasus yang sangat besar. Sudah seharusnya publik diberitahu kelanjutannya!