Koalisi Partai Pendukung Lukas Enembe Sedang Diuji Kekompakannya

Situasi dunia politik di Tanah Papua kembali "agak bergejolak" pada pertengah bulan Juli tahun 2021 ini, yaitu sehubungan dengan penunjukan siapa calon Penganti Wakil Gubenur Papua sampai masa jabatan tahun 2023. Sebelum membahas lebih lanjut tentang gejolak yang terjadi, marilah bersama-sama kita pahami apa makna Koalisi itu, dan apa Etikanya dalam berkoalisi serta kita kembali ke tahun 2017, yaitu dimana Koalisi Partai ini dibentuk, dan selanjutnya Partai Politik tersebut kerja secara" berdarah-darah" untuk memenangkan pasangan LUKMEN Jilid II.

Koalisi adalah sebuah atau sekelompok persekutuan, gabungan, atau aliansi beberapa unsur, yang dalam kerjasamanya, masing-masing memiliki kepentingan bersama. Aliansi seperti ini mungkin bersifat sementara atau bersifat permanen sampai suatu periode pemerintahan dan memegang teguh Etika serta Komitmen untuk saling membantu dan juga saling berbagi mamfaat dan hasil perjuangan yang dilakukan bersama . 

Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiarti mengatakan, koalisi merupakan partai atau gabungan partai yang dibentuk dalam periode tertentu untuk tujuan politik bersama dan saling berbagi serta memegang teguh Etika berkoalisi untuk saling berbagi. Ketua Partai Koalisasi sangat menyadari bahwa konseukuensi dalam berkoalisi ini ada untuk saling berbagi dan saling membantu. 

Salah Satu tugas partai politik yang tidak kalah beratnya ialah membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta berkoalisi. Jika etika dan budaya politik itu dilanggar untuk kepentingan politik suatu Partai tertentu, bisa mengakibatkan kehancuran koalisi serta merosotnya pamor kenegarawanan seorang Ketua Partai Koalisi. 

Penilaian "Serakah" bisa juga diberikan jika sorang Ketua Partai Kolalisi yang hanya melihat kepentingan partainya sendiri. Akibatnya kedepannya bisa akan timbul "perlawanan" secara terus menerus sampai akhir masa jabatan seorang ketua partai koalisi itu.

Dengan adanya koalisilah, suatu partai politik akan berbagai dengan partai politik yang lain dalam suatu jabatan strategis di suatu Pemerintahan. Contohnya di Provinsi Papua, jika Gubernurnya sudah dari Partai Demokrat, wakilnya dari partai lain, jangan dari demokrat juga.

Jika dipaksakan juga wakil Gubernurnya dari partai demokrat, ini namanya kemunduran bagi demokrasi Tanah Papua dan merupakan suatu pengkhianatan terhadap komitmen bersama dengan partai politik yang ada di Papua. ketika awal-awal rapat team koalisi ini, tanda-tanda ketidakpuasan dari para kader Partai Demokrat sendiri sudah mulai terlihat ketika dari 6 nama yang diajukan dari kader demokrat, Lukas Enembe sebagai ketua Partai Demokrat, menunjuk Yunus Wonda sebagai wakilnya.

Dan dikemudian hari, apabila benar-benar Yunus Wonda yang jadi terpilih wakil Gubernur Papua, gelombang protes dan penolakan yang lebih besar pasti akan terjadi di Papua.

Seharusnya Lukas Enembe, sebagai Ketua/Pemimpin Partai Koalisi, bersikap bersikap dengan jiwa Kenegarawanan yang tinggi. Partai Demokrat tidak ikut didalam bursa calon wakil gubernur Papua, karena sudah terwakili oleh figur Lukas Enembe sebagai Gubernur. Untuk wakilnya biarlah dari Partai lain diluar Partai Demokrat. 

Apa Itu Fungsi Partai Politik dan Etika Politik ?

Menurut Almond dan Coleman, fungsi partai politik yang ideal adalah berpartisipasi dalam sektor pemerintahan yang dilakukan dengan menempatkan orang-orangnya menjadi pejabat pemerintah sehingga dapat turut serta dalam menentukan keputusan politik.2 Menciptakan sosok pemimpin yang baik adalah kunci partai politik dalam memenangkan pemilihan umum. Partai politik memainkan peranan yang sangat penting sebagai penghubung yang sangat strategis antara proses–proses pemerintahan dengan warga negara.