Prawacana
Akhir tahun 2024 menyisakan banyak pelajaran berharga bagi perkembangan politik dan pemerintahan baik di tingkat nasional maupun internasional. Tahun ini menandai banyak dinamika yang menguji ketahanan demokrasi, pemerintahan yang transparan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Di tengah perubahan cepat yang terjadi di seluruh dunia, refleksi terhadap tantangan yang dihadapi dan pencapaian yang diraih dalam bidang politik dan pemerintahan akan sangat penting untuk merumuskan resolusi dan langkah-langkah strategis untuk tahun 2025.
Refleksi Bidang Politik dan Pemerintahan Akhir Tahun 2024
Pertama, Pemilu dan Pergantian Kepemimpinan. Pemilu 2024 di Indonesia menjadi salah satu momen penting dalam kehidupan demokrasi. Proses pemilihan umum berjalan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi, namun tidak lepas dari tantangan seperti polarisasi politik dan kampanye hitam. Meskipun demikian, proses demokrasi yang berjalan dengan lancar menunjukkan kematangan dalam sistem politik Indonesia. Di sisi lain, ketegangan politik antara kubu pendukung calon presiden dan legislatif mencerminkan adanya ketegangan dalam hubungan eksekutif-legislatif yang perlu dikelola dengan bijak oleh pemerintahan yang baru. Pemilu 2024 juga membawa dampak signifikan pada perubahan kepemimpinan di berbagai tingkat pemerintahan. Banyak negara di dunia mengalami pergantian kepemimpinan yang tidak hanya berdampak pada kebijakan domestik, tetapi juga pada hubungan internasional. Pada tingkat internasional, beberapa negara besar mengalami ketegangan politik internal, yang menyebabkan ketidakstabilan politik di kawasan-kawasan tertentu.
Kedua, Polarisasi Politik dan Fragmentasi Sosial. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi di banyak negara, termasuk Indonesia, adalah semakin dalamnya polarisasi politik. Di Indonesia, perbedaan politik antara kelompok-kelompok yang mendukung pasangan calon yang berbeda dalam pemilu sering kali menimbulkan konflik sosial yang tajam. Polarisasi ini tidak hanya terjadi di dunia maya (media sosial), tetapi juga merembet ke dalam kehidupan sehari-hari, mengganggu hubungan sosial antarwarga dan mengurangi kemampuan untuk berdialog secara konstruktif. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang terus berlangsung memperburuk kondisi ini. Ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan kesempatan ekonomi membuat sebagian besar masyarakat merasa terpinggirkan. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, gerakan populisme semakin kuat, yang banyak dipicu oleh rasa ketidakpuasan terhadap pemerintah yang dianggap tidak mampu mengatasi masalah ketimpangan sosial.
Ketiga, Pemerintahan dan Transparansi. Korupsi terus menjadi masalah utama dalam pemerintahan di banyak negara, termasuk Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi sering kali terkendala oleh praktik-praktik politik yang tidak transparan. Meskipun lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bekerja keras, namun masih terdapat tantangan besar dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Pada sisi lain, ada upaya signifikan untuk meningkatkan transparansi pemerintah melalui teknologi dan sistem digital. Misalnya, beberapa daerah telah mengimplementasikan e-government dan pemerintahan berbasis data untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun, penerapan teknologi ini masih terbatas dan belum merata di seluruh wilayah Indonesia.
Keempat, Isu Global dan Pengaruhnya terhadap Politik Nasional. Masalah perubahan iklim semakin mendominasi politik internasional, dan pada tahun 2024, banyak negara mulai menyadari urgensi untuk mengadopsi kebijakan lingkungan yang lebih ambisius. Bagi Indonesia, yang rawan terhadap bencana alam dan perubahan iklim, tantangan ini menjadi isu politik yang mendesak. Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengelola sumber daya alam dan mencapai target pengurangan emisi karbon yang telah dijanjikan dalam perjanjian internasional. Ketegangan geopolitik, terutama yang melibatkan perang Rusia-Ukraina, dan dampaknya terhadap ekonomi global, turut mempengaruhi kebijakan ekonomi dalam negeri. Indonesia, yang sangat bergantung pada perdagangan internasional, harus menghadapinya dengan kebijakan yang adaptif terhadap krisis energi dan inflasi global.
Resolusi Bidang Politik dan Pemerintahan Tahun 2025
Pertama, Meningkatkan Kualitas Demokrasi dan Partisipasi Politik. Untuk mengurangi polarisasi dan ketegangan politik, pemerintah perlu memperkuat pendidikan politik yang berbasis pada nilai-nilai demokrasi. Pendidikan politik yang inklusif dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya toleransi, dialog, dan partisipasi aktif dalam proses politik. Selanjutnya pemerintah harus mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam proses politik melalui platform digital dan forum diskusi publik yang dapat mengakomodasi suara-suara masyarakat. Ini juga termasuk melibatkan generasi muda yang semakin kritis terhadap kebijakan pemerintah.
