Ketiga, budaya “gotong royong”, saling menolong dapat bermuara dalam bentuk sogok yang membuahkan nepotisme. Promosi pegawai atau penetapan calon legislatif beberapa waktu lalu cenderung tidak lagi mengikuti sistem merit dalam tradisi Weberian. Tetapi lebih menunjukkan patronage system yang didasarkan pada “kedekatan” dan besarnya “tanda terima kasih” yang disiapkan seorang calon legislatif. Oleh karena itu, rekrutmen dan seleksi pegawai tidak hanya dilihat sebagai prosedur administrasi tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan pendapatan kepada keluarga, partai, klien dan patron lainnya.
Berdasarkan tujuan yang mendorong seorang pejabat publik melakukan korupsi, dibedakan dua bentuk korupsi. Pertama, korupsi politis yakni penyelewengan kekuasaan yang lebih mengarah pada praktik politik “kotor”, nepotisme, klientelisme, money politics dan sebagainya. Kedua, korupsi material kebanyakan berbentuk manipulasi, penyuapan, penggelapan dan sebagainya.
Pencegahan Korupsi
Pakar reformasi China, Wang An Shih, beberapa abad lalu sudah mengingatkan bahwa korupsi muncul karena kekuasaan bermoral rendah dan hukum yang lemah. Korupsi sebetulnya bukan tidak dapat dibasmi. Akar persoalannya terletak pada simton kegagalan akuntabilitas dalam kinerja pemerintahan. Oleh karena itu, demi akuntabilitas pemerintahan maka kebijakan yang diambil semestinya melibatkan peran masyarakat, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pers.
Masyarakat mesti selalu diingatkan bahwa tindakan korupsi adalah melawan norma. Semua komponen masyarakat harus aktif melakukan gerakan sosial untuk mencegah dan mencegah korupsi. Sikap cuek dan masa bodoh merupakan penghalang besar dalam mencegah meluasnya “budaya” korupsi dalam pemerintahan.
Beberapa cara yang dapat dipergunakan antara lain: Pertama, cara sistemik dengan membenahi dan memberdayakan suprastruktur maupun inprastruktur politik. Kedua, cara abolisionistik dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memberdayakan penegakkan hukum. Ketiga, cara moralistik dengan memperkuat benteng etika, moral birokrat dan politisi guna menangkal ancaman virus korupsi.
Ketiga cara itu: sistemik, abolisionistik dan moralistik mesti dilakukan untuk setidak-tidaknya tetap menjaga ajeg-nya kepercayaan publik yang diemban. Penerapan ketiga cara tersebut secara konsisten akan dapat mencegah korupsi sekaligus menumbuhkan integritas, karakter dan kebijaksanaan penguasa sebagaimana petuah Bhagawan Bhisma kepada Panca Pandawa dalam Wiracarita Bharata Yudha: charitum shakyum samyagrajayadhi loukikam. Hanya orang berkarakter teguh dan bijaksana yang dapat memimpin pemerintahan secara baik dan bersih.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
