Dilema Kebijakan Populasi China

Akhir Mei 2018, pemerintah China mengisyaratkan akan mengakhiri kebijakan two child policy yang implementasinya dimulai sejak 1 Januari 2016. Kebijakan tersebut merupakan pengganti kebijakan one child policy yang telah diterapkan China selama hampir empat dekade sejak pemerintahan Deng Xiaoping 1979. 

Kebijakan tersebut belum genap 3 tahun berjalan, namun realitanya implementasi kebijakan tersebut tidak sesuai dengan ekpektasi pemerintah China untuk meningkatkan angka kelahiran yang selama beberapa tahun terakhir telah mengalami penurunan.

Data statistik menunjukkan penerapan kebijakan tersebut dirasa tidak berhasil karena angka kelahiran di China tahun 2017 mengalami penurunan 3.5 persen dibanding tahun 2016. Padahal penerapan kebijakan tersebut diharapkan akan menambah angka kelahiran sebesar 3 juta jiwa, dari target sebelumnya yang mencapai 20 juta kelahiran tiap tahunnya.

Kebijakan pembatasan jumlah anak terbukti hanya berhasil mengontrol laju pertumbuhan penduduk di China namun menghadirkan banyak masalah sosial baru yang pelik antara lain berkurangnya angkatan kerja, ketidakseimbangan gender, dan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia.

Sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, angka kelahiran yang rendah sangat berpengaruh terhadap ketersediaan angkatan kerja dan usia produktif di China. Dimana pasar tenaga kerja China satu dekade terakhir mengalami gejolak akibat ketidakseimbangan permintaan dan penawaran.

Beberapa penilitian menunjukkan bahwa China pada 2010 telah mengalami lewis turning point, dimana terjadi shortage labor di dalam pasar tenaga kerja China dibarengi dengan kenaikan upah tenaga kerja tidak terampil secara konstan. Dalam penelitiannya, IMF memprediksikan fenomena serupa akan kembali terjadi di China pada 2020 dan 2025.

Tenaga kerja merupakan faktor produksi utama yang harus tersedia untuk menjaga stabilitas industri manufaktur China yang menjadi sumber terbesar pemasukan GDP China. Faktor produksi merupakan syarat wajib yang harus tersedia untuk menjaga produktivitas industri agar tetap berlangsung.

Jika dilihat dari dependency ratio yang menghitung jumlah penduduk yang tidak termasuk ke dalam angkatan kerja atau dibawah usia 15 tahun dan di atas usia 65 tahun, maka penduduk China yang bukan angkatan kerja adalah sebesar 35.9 persen.

Tingkat rasio ini terbilang wajar karena belum mencapai 50 persen. Akan tetapi bila kebijakan pembatasan jumlah anak tetap dilanjutkan, rasio tersebut tentunya akan semakin meningkat dikarenakan jumlah bertambahnnya penduduk lanjut usia tidak sebanding dengan angka kelahiran yang ada. Secara otomatis akan menambah rasio penduduk yang bukan angkatan kerja.

Masalah sosial lain yang timbul akibat pembatasan anak adalah meningkatnya beban anak tunggal untuk menghidupi keluarga lanjut usia mereka. Generasi yang lahir pada era 1980an hingga 2000an adalah generasi anak tunggal yang tidak memiliki saudara kandung.  Apabila mereka menikah dengan sesama anak tunggal dari generasinya tentunya mereka berdua akan menanggung beban hidup orang tua dari kedua belah pihak.

Selain itu masalah ketidakseimbangan gender merupakan masalah sosial lain yang sedang dihadapi China saat ini. Jumlah populasi laki-laki lebih besar dibanding perempuan, 106 laki-laki berbanding 100 perempuan. Hal ini menyebabkan laki-laki di China tidak mudah mendapatkan pasangan untuk menikah.

Saat ini pemerintah China sedang mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan baru dalam rangka menstimulus angka kelahiran. Kebijakan tersebut adalah independent fertility dimana masyarakat China tidak memiliki batasan jumlah anak dalam setiap keluarga.

Kebijakan tersebut diprediksikan akan diterapkan dalam kurun waktu beberapa bulan ke depan dan paling lambat awal 2019. Karena semakin meningkatnya kekhawatiran terhadap kekurangan angkatan kerja yang menghantui ekonomi China.

Sebenarnya pemerintah China telah menempuh berbagai langkah untuk meningkatkan angka kelahiran. Selain penerapan kebijakan two child policy, pemerintah China juga menerapkan pembatasan usia menikah dan izin cuti yang panjang, baik untuk cuti menikah atau cuti melahirkan.

Untuk mendorong meningkatnya angka kelahiran, pemerintah masing-masing provinsi di China menerapkan batasan umur dalam menikah. Bagi laki-laki yang menikah sebelum usia 27 tahun dan perempuan yang menikah sebelum usia 25 tahun, mereka dapat menikmati izin cuti yang panjang hingga 30 hari.

Sedangkan untuk cuti hamil dan melahirkan, pemerintah masing-masing provinsi di China memberikan izin cuti yang panjang antara 128 hari hingga 160 hari. Reward ini diberlakukan dengan tujuan untuk mendorong para pasangan di China tertarik memiliki lebih dari satu anak karena mendapatkan izin cuti yang panjang.

Namun penerapan berbagai kebijakan tersebut belum terbukti berhasil meningkatkan angka kelahiran sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah China. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi ketidakberhasilan kebijakan pemerintah China tersebut.

Faktor pertama, masyarakat China telah terbiasa dengan kebijakan satu orang anak selama hampir empat dekade. Untuk mendobrak norma kebiasaan tersebut tentu tidaklah mudah. Karena kebijakan tersebut telah mengakar dalam kurun waktu yang cukup lama.

Kedua, biaya hidup yang tinggi. Kesejahteraan adalah masalah krusial yang dikhawatirkan oleh masyarakat China untuk memiliki lebih dari satu anak. Biaya hidup yang tinggi tentunya menjadi pertimbangan penting bagi masyarakat China untuk memiliki lebih dari satu anak. 

Semakin banyak anak akan menambah biaya perawatan yang harus dikeluarkan. Mereka khawatir tidak dapat memiliki kehidupan yang layak bila memiliki banyak anak. Apalagi nilai properti di China sangat tinggi dan tidak semua orang dapat memiliki rumah karena harganya yang selangit.

Ketiga adalah faktor kesenjangan ekonomi antar provinsi. Sudah menjadi rahasia umum bila terdapat perbedaan yang tajam antar daerah di China. Wilayah China bagian tenggara memiliki tingkat ekonomi yang lebih baik daripada wilayah China bagian barat laut. 

Hal ini bisa dilihat melalui Aihui Tengchong Line yang menggambarkan densitas penduduk China yang terkonsentrasi di wilayah tenggara China dibanding wilayah barat laut. Konsentrasi penduduk tersebut terjadi karena daerah tenggara China merupakan pusat industri yang menyediakan banyak lapangan kerja dan kontur tanahnya yang datar serta tidak berbukit sebagaimana wilayah barat laut.

Keempat, semakin menurunnya jumlah wanita dalam usia subur dan keinginan untuk memiliki keturunan. Faktor ini erat kaitannya dengan meningkatkan penduduk lanjut usia di China dimana wanita termasuk di dalamnya. Selain itu bagi wanita pekerja di China, memiliki banyak anak hanya akan memaksa mereka untuk berhenti bekerja dan menghambat karir.

Masalah populasi di China ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan tidak mudah untuk dipecahkan. Jumlah populasi yang banyak tidak menjamin tersedianya angkatan kerja bila tidak diimbangi dengan tingkat kelahiran yang sepadan. 

China sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas laju pertumbuhan penduduknya agar semakin positif. Hal ini terjadi karena munculnya kekhawatiran akan menurunnya permintaan konsumen di pasar global akibat menurunnya penduduk China. Dimana penduduk China merupakan konsumen manufaktur terbesar di dunia.

Selain itu penerapan kebijakan  independent fertility akan menimbulkan kekhawatiran baru bila tidak disertai insentif yang menstimulus meningkatnya angkatan kerja. Faktor rendahnya gaji karyawan terampil di China dianggap menjadi alasan utama menurunnya angkatan kerja di China di tengah populasi penduduk yang padat. 

Kesiapan ekonomi merupakan pekerjaan rumah yang penting bagi pemerintah China sebelum mulai menerapkan kebijakan independent fertility. Karena penerapan kebijakan tersebut tentunya akan menambah jumlah penduduk China di masa yang akan datang. Apabila tidak diimbangi dengan kesiapan ekonomi yang matang, maka akan menimbulkan kesenjangan pendapatan dan kejahteraan. 

***

Penulis:

Hilyatu Millati Rusdiyah

*Mahasiswi Doktoral jurusan Business Administration di School of Economic and Business Administration Chongqing University China & Kepala Pusat Kajian Strategis Belt and Road Initiative PPI Tiongkok.