Pasca Kemerdekaan, Jakarta dan Segala Isinya

Kota-kota di Indonesia beberapanya telah melewati tiga kekuasaan, yaitu masa kolonial Belanda, pendudukan oleh bangsa Jepang dan pasca kemerdekaan. Ketiga masa kekuasaan tersebut memiliki dampak terhadap pembangunan wajah kota serta keberlangsungan perkembangan sebuah kota.

Hal ini terjadi akibat kebijakan dalam pembangunan yang diterapkan tergantung siapa pihak penguasa pada pembagian masa tersebut. Setelah memasuki masa pasca kemerdekaan, dilakukan nasionalisasi yang bertujuan untuk menghilangkan atau paling tidak meminimalisir sisa-sisa pengaruh kolonialisme yang dalam hal perkotaan dapat merujuk kepada aspek sosial dalam masyarakat kota, kebijakan pemerintah dalam pembangunan dan kehidupan kota, dan bisa juga dalam bidang arsitektur kota yang menerapkan sistem kolonial.

Setelah memasuki masa pascaproklamasi kemerdekaan, pembangunan serta kebijakan yang dihasilkan untuk sebuah kota merupakan urusan pemerintah republik Indonesia yang baru saja memerdekakan diri dari jerat rantai kolonialisme Belanda dan pendudukan oleh bangsa Jepang. 

Bukan perkara yang mudah untuk meneruskan keberlangsungan dan pembangunan kota pada awal masa setelah kemerdekaan, urusan pendanaan dalam pembangunan kota menjadi permasalahan sendiri karena perekonomian yang belum stabil. 

Pembangunan kala itu dapat dijadikan sebagai ajang pembuktian jika Indonesia dapat berdiri diatas kakinya sendiri setelah memerdekakan diri, salah satu pembangunan yang menarik ialah pembangunan gelora bung karno. GBK dibangun setelah Asian Games Federation menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games ke IV, kota Jakarta dipilih karena letak geografisnya serta kemungkinan akan perkembangan kota Jakarta di masa mendatang. 

GBK yang memiliki taraf internasional menjadi sebuah kebanggaan di tengah krisis dalam negeri, kebanggaan dikarenakan belum banyak negara maju yang memiliki komplek olahraga bertaraf internasional serta menjadi kontroversi karena pembangunan dilakukan saat perekonomian belum stabil.

Pembangunan monumen-monumen lain selain gelora bung karno juga mengindikasikan bahwa Indonesia tidaklah bergantung pada Belanda, pembangunan monumen pada masa pasca kemerdekaan di Jakarta memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam membangun kota Jakarta sebagai ibu kota negara serta memperlihatkan potensi kota Jakarta di kemudian hari. 

Meskipun dengan pembangunan monumen yang beberapanya menggusur bangunan peninggalan milik pemerintah Belanda, tata letak dalam perencanaan pembangunan kota Jakarta tak serta merta berubah seutuhnya dari rancangan yang telah dibuat oleh Belanda. 

Glodok sebagai pemukiman etnis Tionghoa yang menempati kota Jakarta tak dihilangkan, sejarah panjangnya dari masa pemerintahan Belanda meninggalkan jejak penting pada wilayah ini. 

Bukti lainnya ialah gedung-gedung bekas pemerintahan Belanda yang sekarang telah dialih fungsikan untuk kepentingan pemerintah Indonesia tetap bertahan dan menjadi cagar budaya peninggalan masa pemerintahan Belanda, hal ini menunjukkan jika penghancuran peninggalan-peninggalan milik Belanda adalah kunci dari penghapusan jejak kolonialisme. 

Pembangunan tata letak di kota Jakarta, disusun berdasarkan letak geografis serta kegunaan wilayah yang sudah terbangun sebelumnya berdasarkan fungsinya masing-masing.

Seperti yang sebelumnya telah dituliskan, pembangunan sebuah kota memerlukan pendanaan yang tidak sedikit. Pembangunan monumen nasional merupakan urusan pemerintah pusat, lalu bagaimana dengan pembangunan sarana dan prasarana sebuah kota? 

Jawabannya terdapat pada gubernur yang bertanggung jawab dalam keberlangsungan pembangunan kota. Jakarta sebagai ibu kota tentunya memerlukan sebuah pembangunan yang dapat dikatakan 'wah', harapan yang tinggi pada perencanaan pembangunan Jakarta berbanding terbalik dengan rendahnya kas kota Jakarta untuk modal pembangunan di masa pasca kemerdekaan. 

Situasi yang menyulitkan memerlukan kebijakan yang cerdas untuk mengatasinya, hal tersebut terjawab melalui kebijakan kontroversional di masa pemerintahan gubernur Ali Sadikin.

Kebijakan daerah pada setiap kota dapat berbeda-beda tergantung sosok yang berkuasa mengurus kemajuan kota tersebut, kebijakan yang cukup kontroversial dapat hadir sebagai solusi tertentu dalam beberapa situasi. Pada masa Ali Sadikin, lokalisasi serta pelegalan perjudian dihadirkan untuk mendukung pendanaan pembangunan Jakarta ditengah tingginya harapan yang diberikan. Menutup beberapa tempat maksiat dan hanya menyisakan satu tempat berarti mengurangi dosa yang diperbuat oleh masyarakat, hal tersebutlah yang menjadi tameng Ali Sadikin dalam melawan permasalahan moral dari pemberlakuan kebijakannya. Pelegalan judi serta membuat lokalisasi berdampak kepada pemasukan kas Jakarta, hiburan malam seperti ini tentu saja membuat perputaran roda perekonomian berputar secara cepat meskipun tidak menghilangkan sisi negatifnya, hal ini terlihat pada kebijakan pelegalan perjudian yang menyebabkan angka stress cukup tinggi di masyarakat. Meskipun begitu, pajak yang dihasilkan oleh perjudian ini tak bisa dianggap remeh sebagai modal pembangunan Jakarta kedepannya.

Nasionalisasi kebijakan pasca kemerdekaan, dengan membuat bangsa sendiri sebagai perencana dan pembangun kota yang ada di Indonesia menciptakan beragam warna baru baik dalam pembentukan tata kota serta pembangunan kota dan juga dalam kebijakan yang dihasilkan pada tiap kota di Indonesia. Pembangunan kota pada masa pasca kemerdekaan ini masih melanjutkan pada fungsi sebelumnya mengenai kota tersebut dan juga kebijakan pada kota tersebut menyesuaikan kondisi dan permasalahan yang ada sehingga berbeda-beda dan memiliki ragam kebijakan antara satu kota dengan kota lainnya yang ada.