Biaya Konsumsi Rumah Tangga Naik! Berharap Intervensi Pemerintah

Konsumsi rumah tangga menjadi penompang pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data BPS, sepanjang tahun 2023 kebutuhan Rumah Tangga, meliputi kebutuhan konsumsi, transportasi dan komunikasi, serta restoran dan hotel tumbuh sebesar 4,82%, berkontribusi 53,18% terhadap pertumbuhan PDB nasional.

Kenyataan ini menegaskan bahwa peran konsumsi rumah tangga tidak bisa diabaikan dalam mendorong roda ekonomi. Oleh karena itu, tantangan terbesar Pemerintah saat ini adalah bagaimana menjaga, merawat dan meningkatkan daya beli masyarakat agar konsumsi rumah tangga tetap menjadi mesin penggerak utama pertumbuhan ekonomi.

Namun,kenaikan harga beras dan bahan pangan lainnya akhir-akhir ini, telah menyulitkan banyak ibu rumah tangga. Mereka terpaksa mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari di rumahnya.

Selain itu, lonjakan harga transportasi, terutama tiket pesawat yang mengalami kenaikan hingga 300% menjelang musim mudik lebaran, semakin membebani masyarakat.

Lonjokan ini, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena pendapatan per kapita atau per keluarga masih stagnan, tidak sejalan dengan kenaikan harga-harga tersebut. Hal ini membuat masyarakat cenderung untuk menahan diri dengan mengurangi pengeluaran, khususnya dalam hal berbelanja barang dan jasa.

Situasi ini, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena pendapatan per kapita atau per keluarga masih stagnan, tidak sejalan dengan kenaikan harga-harga tersebut. tentunya membuat masyarakat cenderung untuk menahan diri dengan mengurangi pengeluaran, khususnya dalam hal berbelanja barang dan jasa.

Kekhawatiran terhadap dampak kenaikan harga beras dan kebutuhan pokok lainnya terhadap inflasi semakin menguat. Langkah pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% juga menjadi sorotan,

Terutama bagi kelas ekonomi menengah yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia.

Menurut perkiraan Harian Kompas, ada sekitar 126 juta masyarakat Indonesia yang tergolong dalam kelas menengah atau kelompok susah kaya, dan calon kelas menengah atau kelompok rentan miskin.

Sayangnya, dalam situasi yang rumit ini, bantuan sosial untuk mengatasi kenaikan harga beras dan kebutuhan pokok bagi kelas menengah belum terlihat.

Dampak terburuknya calon kelas menengah atau kelompok rentan miskin akan kembali pada garis kemiskinan. Karena kenaikan harga barang dan jasa tidak dibaringi dengan naiknya penghasilan mereka.

Untuk itu, langkah-langkah strategis perlu segera diambil agar konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan mengintruksikan kepada Perusahaan Swasta untuk memberikan THR bagi karyawannya, patut kita apresisasi.

Harapannya, dengan tambahan pendapatan dari THR, daya beli masyarakat bisa terstimulasi kembali, yang pada akhirnya akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, sebagia golongan kelas ekonomi menengah, kami mengharapkan intervensi pemerintah dalam bentuk subsidi harga beras dan kebutuhan pangan lainnya, sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Subsidi ini akan membantu meringankan beban biaya hidup bagi rumah tangga, memastikan bahwa kebutuhan dasar seperti makanan tetap terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

Namun demikian, penting juga untuk menjaga agar subsidi harga beras tidak menjadi ketergantungan atau memicu distorsi pasar yang berkepanjangan. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang cerdas dalam mengelola subsidi ini, seperti penargetan yang tepat sasaran, pengawasan yang ketat terhadap penyaluran subsidi, dan upaya-upaya lain untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

Kemudian saat musim mudik, di mana jutaan orang di seluruh Indonesia melakukan perjalanan jauh untuk berkumpul dengan keluarga dan kerabat mereka. Namun, tantangan utama yang sering dihadapi adalah biaya transportasi yang melambung tinggi, terutama tiket pesawat terbang. 

Oleh karena itu, kami berharap Pemerintah juga dapat mengadakan negosiasi langsung dengan maskapai penerbangan untuk menetapkan tarif khusus atau menambah rute penerbangan selama periode musim mudik. Langkah ini tidak hanya akan memberikan keterjangkauan harga bagi masyarakat, tetapi juga membantu memastikan ketersediaan kursi yang memadai untuk memenuhi permintaan yang tinggi selama musik mudik.

Selain intervensi langsung terhadap harga tiket pesawat, pemerintah juga perlu memperkuat infrastruktur transportasi alternatif, seperti kereta api dan bus, serta meningkatkan kapasitas dan ketersediaan layanan tersebut selama musim mudik. Ini akan memberikan opsi yang lebih terjangkau bagi mereka yang tidak mampu membeli tiket pesawat atau yang lebih memilih untuk menggunakan moda transportasi darat.

Dengan adanya intervensi yang tepat dari pemerintah, diharapkan dapat menjaga, merawat konsumsi rumah tangga dan meningkatkan daya beli masyarakat.