Menelanjangi Hitamnya Lautan Dunia

Kondisi perikanan di dunia semakin tahun semakin miris. Meski saat ini masyarakat global masih bisa mengonsumsi ikan laut yang mudah dijumpai di berbagai tempat, faktanya kondisi perikanan semakin tahun semakin menunjukkan tantangan yang lebih serius. 

Luas laut di dunia yang justru lebih besar dari daratan yang mencapai dua per tiga dari total luas bumi, tak menjadi jaminan bahwa dunia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar.

Melihat data Food and Agriculture Organization (FAO), sebanyak 80 persen hasil laut mengalami eksploitasi secara besar-besaran sejak 2015 hingga saat ini. Sementara itu, hasil penangkapan yang terekspos dalam pendataan masih di bawah 10 persen. Segala hasil di lautan kini mengalami eksploitasi. Lantas, nasib ikan-ikan di laut ke depannya yang merupakan salah satu pangan favorit masyarakat global kini semakin menunjukkan posisi terancam.

Di balik data tersebut, salah satu akar permasalahan yang mengancam keberadaan hasil laut adalah aktivitas Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing. Secara sederhana, IUU fishing merupakan kegiatan perikanan yang dilakukan secara illegal, tidak berdasarkan aturan dan tak terlaporkan. Lantas, mengapa aktivitas semacam ini justru menjadi sebuah akar permasalahan keberadaan hasil laut global?

 Menurut Watson , Reg, dan Tidd dalam laporan yang berjudul "Mapping Nearly a Century and a Half of Global Marine Fishing: 1896-2015" menunjukkan sebanyak 50 persen penangkapan ikan di Samudera Pasifik tidak terlaporkan yang diperdagangkan secara illegal di pasar internasional setiap tahunnya. 

Aktivitas ini pun turut memengaruhi 20 persen kondisi perekonomian global yang harus kehilangan pendapatan sebesar $US23 milyar dalam setahun. Global juga mengalami kerugian hingga 27 persen ketika terjadi pembuangan dan penghilangan ikan di pelabuhan karena kapasitas cold storage yang tak menjamin hasil penangkapan ikan tetap hidup yang juga tidak terlaporkan.

Tak hanya itu, kompetisi dengan para nelayan, khususnya Indonesia turut mengalami hal yang serupa dan ini menjadi sebuah permasalahan besar bagi warga Indonesia yang sebagian bermatapencaharian sebagai nelayan. 

Signifikansi ekspoloitasi perikanan yang sangat besar ini tentunya menghalangi kesempatan para nelayan untuk menangkap ikan juga. Aktivitas IUU Fishing menjadi problematika baik secara global maupun para nelayan kecil.

Tantangan semakin berat ketika dunia dilanda pandemi Covid-19 yang menyebabkan para penggerak sektor perikanan harus memikirkan kembali terkait ketahanan pangan ikan di laut. 

Di era pandemic, ketahanan pangan menjadi permasalahan utama yang harus diatasi oleh pemerintah dalam menjamin keberlangsungan hidup masyarakat. Pengolahan sektor perikanan harus menjadi perhatian lebih melihat aktivitas IUU fishing yang semakin marak.

Melihat kondisi IUU fishing semakin meraja rela di berbagai laut, hanya kebijakan pemerintah yang mampu mengontrol dan mengatasi permasalahan ini. IUU fishing terjadi akibat lemahnya pemerintah dalam memanajemen kebijakan kelautan dan perikanan sehingga membuat para nelayan liar bebas bertindak secara leluasa. Tak hanya masalah manajemen, hukum yang diciptakan saat ini masih belum membuat para nelayan liar jera untuk melakukan IUU fishing.

Meskipun bidang perekonomian menjadi perhatian utama negara dalam menjamin kehidupan masyarakat, bidang kelautan dan perikanan turut berkontribusi dalam devisa negara. Perhatian lebih terhadap sektor ini menjadi salah satu kunci dalam menjamin ketahanan pangan sekaligus keberlangsungan hidup masyarakat.

Pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan kelautan dan perikanan yang turut menjadi penentu ekonomi negara. Hal ini dapat ditunjukkan menurut data World Resources Institute yang melihat bahwa negara kehilangan ekonomi di sektor perikanan mencapai estimasi $10.8 - $21.1 milyar per tahun. Data tersebut semakin menyakinkan bahwa potensial ekonomi di sektor perikanan jika dilakukan dengan baik mampu memberi signifikansi terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara nasional maupun global.

Tak hanya melihat dari sisi perdagangan saja menjadi sumber devisa negara, tetapi pajak yang menjadi sumber devisa utama tiap negara harus kehilangan estimasi sebesar $0.2-$1.6 milyar per tahun. 

Kondisi ini semakin menunjukkan peran sektor perikanan menjadi salah satu kontributor besar dalam pendapatan negara. Pengetatan dalam kegiatan perikanan menjadi kunci dalam mengembalikan kerugian yang dilakukan oleh pelaku liar IUU fishing.

Kerugian yang dialami secara global turut memengaruhi pendapatan rumah tangga. Masyarakat berprofesi sebagai nelayan kecil mengalami kompetisi berat akibat IUU fishing berada estimasi $0.2-$1.6 milyar per tahun. Nelayan kecil menjadi korban dari kebijakan dan manajemen pemerintah yang masih belum tertata baik.

Nelayan kecil tentu kesulitan dalam mendapatkan ikan. Analoginya, dalam waktu 2 jam nelayan mampu menangkap 50 ikan, tetapi nelayan saat ini harus menangkap 10 ikan dalam waktu 2 jam karena aktivitas IUU fishing yang telah melakukan eksploitasi penangkapan. Momentum ini akan menjadi ancaman bagi global dan nelayan kecil jika praktik illegal fishing masih belum dapat diberantas.

Kurangnya kesadaran penggerak global terhadap lingkungan di laut menjadi permasalahan krusial ketika pemerintah masih belum menyadari dampak dari IUU fishing. Kondisi kelautan dan perikanan yang dilakukan secara eksploitasi tentu merusak siklus kehidupan ikan dan hasil laut lainnya. Nilai lingkungan menjadi sulit dikalkulasi ketika kondisi IUU fishing meraja rela. 

Tak hanya itu, kemampuan ikan dan hasil laut lainnya dalam melakukan regenerasi semakin sulit melihat kondisi laut yang menjadi rusak akibat eksploitasi. Tentu ini menjadi sebuah tantangan berat bagi regenerasi ke depannya. Perlu sekali peranan pemerintah dalam mengatasi isu perikanan dalam menjamin kehidupan perikanan dan kelautan yang lebih baik.

Sumber: Web Binar WRI Indonesia yang didapatkan dari sini