Latar Belakang Peristiwa Madiun 1948
Kota Madiun, terletak di Provinsi Jawa Timur, memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara Surabaya dan Yogyakarta. Pada masa kolonial, Madiun merupakan karesidenan penting yang mencakup beberapa kabupaten. Pada tahun 1948, Madiun adalah salah satu kota besar di Republik Indonesia setelah Yogyakarta dan Solo.
Peristiwa Madiun 1948 terjadi di tengah kondisi sosial dan ekonomi yang memburuk akibat Agresi Militer Belanda I. Blokade oleh Belanda menyebabkan harga-harga melonjak, wabah penyakit, dan kesulitan logistik bagi pemuda di garis depan.
Ketika Presiden Soekarno menunjuk Amir Syariffudin untuk membentuk kabinet, perundingan dengan Belanda menghasilkan Perjanjian Renville pada 17 Januari 1948. Meski banyak pihak menganggap perjanjian ini merugikan Indonesia, kabinet Amir tetap berjalan hingga akhirnya mendapat kritik keras dari Partai Masyumi dan PNI. Amir Syarifuddin akhirnya mengundurkan diri, dan Drs. Mohammad Hatta ditunjuk sebagai pengganti.
Hatta berusaha membentuk "Pemerintah Nasional" yang melibatkan semua partai besar, namun hal ini menimbulkan pertentangan politik. Golongan oposisi, termasuk Partai Komunis Indonesia (PKI) dan organisasi-organisasi kiri lainnya, membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang memiliki pengaruh kuat di Madiun. Pada 18 September 1948, pasukan FDR menguasai Madiun setelah mengalahkan pasukan pemerintah tanpa perlawanan berarti.
Upaya Penumpasan Pemberontakan Madiun 1948
Upaya penumpasan pemberontakan dimulai pada 16 September 1948 di Yogyakarta. Panglima Besar Jenderal Soedirman mengadakan rapat dengan Kolonel A.H. Nasution dan Kolonel Gatot Soebroto. Kolonel Gatot Soebroto kemudian diangkat sebagai Gubernur Militer Solo dan diberi wewenang penuh untuk mengakhiri pertikaian di Solo dan Madiun.
Pada 19 September 1948, pemerintah mulai mengambil tindakan dengan mengirim Mohammad Yasin dari Mobiele Brigade Besar (MBB) Jawa Timur untuk melucuti pasukan Brigade XXIX di Blitar. Pada 20 September 1948, Panglima Besar Soedirman memerintahkan penumpasan pemberontakan di Madiun. Pasukan pemerintah mulai merebut kembali wilayah yang dikuasai PKI. Pada 30 September 1948, Madiun berhasil direbut kembali oleh pasukan pemerintah.
Pada 31 Oktober 1948, Musso, pemimpin PKI, tewas ditembak. Penangkapan tokoh-tokoh pemberontak lainnya terus berlanjut hingga akhir November 1948. Pemberontakan berhasil dipadamkan, dan Republik Indonesia menunjukkan kemampuannya mengatasi ancaman komunis di dalam negeri.
Dampak Peristiwa Madiun 1948
Peristiwa Madiun 1948 memiliki dampak besar terhadap politik Indonesia. PKI terpecah menjadi dua fraksi: pro-Soviet dan pro-Tiongkok. Partai ini dinyatakan sebagai organisasi pemberontak dan dilarang oleh pemerintah. Banyak anggotanya ditangkap, diasingkan, atau dihukum mati, menyebabkan runtuhnya infrastruktur politik PKI.
Peristiwa ini juga mengarahkan politik Indonesia ke arah yang lebih anti-komunis. Dampak lainnya termasuk gangguan terhadap pembangunan, ketidakamanan masyarakat, tingginya korban jiwa, dan gangguan terhadap aktivitas harian. Namun, ada juga dampak positif, yaitu solidaritas dan kesatuan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman Belanda. Pemberontakan ini juga mendorong Belanda mengadakan perundingan Meja Bundar pada tahun 1949.
Dengan berhasilnya pemerintah Indonesia menumpas pemberontakan, Republik Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa mereka mampu mengendalikan ancaman internal dan mempertahankan kedaulatan negara.
Sumber:
Harry A. Poeze. Madiun 1948: PKI Bergerak. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011)
Harun Arrasyid. “Pemberontakan Madiun 1948”, dalam artikel https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/55488004/Madiun-libre.pdf. diakses 25 Mei 2024.
Imma Ghoida Risanti. “Madiun 1948: Menggali Akar Pemberontakan PKI dan Dampaknya Terhadap Sejarah Indonesia”, https://www.researchgate.net/publication/375952084_MADIUN_1948_MENGGALI_AKAR_PEMBERONTAKAN_PKI_DAN_DAMPAKNYA_TERHADAP_SEJARAH_INDONESIA, diakses pada 29 Mei 2024.
Rachmat Susatyo. Pemberontakan PKI-Musso di Madiun 18 – 30 September 1948. (Bekasi: Koperasi Ilmu Pengetahuan Sosial, 2008).
