Joseon Exorcist Batal Tayang, Nasib Drama Snowdrop Dipertanyakan

Drama Exorcist Episode 1 sempat tayang pada bulan Maret 2021, drama tersebut mendapat banyak respon antusias dari penonton. Namun, salah satu adegan di drama Joseon Exorcist Episode 1 menuai kontroversi. 

Adegan Joseon Exorcist yang mengundang perdebatan adalah ketika Marco, salah satu tokoh di drama Joseon Exorcist yang mengunjungi rumah gisaeng dan menikmati makanan Cina. Kemudian K-netz ramai mengomentari: "Apa betul makanan Cina ada di dalam sejarah Joseon?" "Mengapa ada kue bulan di sana?" 

Adegan hidangan Cina di Joseon Exorcist Episode 1 (SBS)

Kue bulan yang dimaksudkan ada di adegan episode 1. Sontak, kontroversi kue bulan yang ada di drama Joseon Exorcist mengundang kemarahan K-netz untuk memboikot drama tersebut karena dianggap bertentangan dengan fakta sejarah.

Setelah didalami, ternyata penulis naskah drama Joseon Exorcist dan Mr. Queen adalah penulis yang sama. Makin besarlah amarah K-netz, hingga akhirnya setelah melalui berbagai pertimbangan drama Joseon Exorcist resmi batal tayang.

Drama Snowdrop

Drama Snowdrop berkisah tentang sejarah Korea di masa krisis politik dan memunculkan beberapa adanya karakter Korea Utara. 

Sempat ada dugaan bahwa drama Snowdrop berhubungan dengan gerakan pro-demokrasi dan tokoh aktivis bernama Chun Youngcho. 

Baca juga: Kim Hye Yoon Susul Jisoo Blackpink Bintangi Drama Terbaru, "Snowdrop" oleh Dinda Intan Nurulita

Spekulasi dan tuduhan semakin bertambah mengingat drama Snowdrop mengambil latar belakang tahun 1987, di mana tahun tersebut adalah tahun yang kelam bagi sejarah Korea Selatan. Sampai hari ini, belum ada kepastian mengenai nasib drama Snowdrop. 

JTBC selaku penyelenggara drama Snowdrop memberikan klarifikasi di bulan Maret 2021, yaitu:

1. Drama Snowdrop tidak berkaitan dengan gerakan terlarang dan hal tersebut tidak ada di dalam naskah.

2. Drama Snowdrop berlatar belakang pemilihan presiden tahun 1987 dan dibumbui fiksi mengenai kediktatoran Korea Utara.

3. Karakter intelijen negara yang disebutkan bukan dari perwakilan pemerintah atau organisasi.

4.