Membangun Super App, Perlukah?

Akhirnya pemerintah buka suara juga terkait dengan Super App. Apakah sebenarnya Super App itu ? 

Super App adalah aplikasi super, dimana aplikasi berbasis website atau berbasis mobile yang dapat menyediakan beragam layanan, saya pertegas ya: beragam layanan. Bila hanya bisa mengerjakan satu jenis layanan, maka bukan dianggap sebagai Super App. 

Salah kaprah awal ini sudah menjadi hal biasa. Maka banyak aplikasi (App) yang dibuat hanya untuk satu fungsi tertentuk disebut Super App. Saya masih ingat, lima tahun lalu, tren buat App di Google Play dan IoS Store mendadak booming. 

Semua orang bicara, silahkan download App saya di GP/IoS, padahal isinya hanya profil usahanya. Mengapa tidak cukup gunakan website ?

Salah kaprah berikutnya adalah hanya perlu App, tidak perlu Web. Padahal aplikasi mobile yang kita akses, juga merupakan aplikasi berbasis web dengan teknologi berbeda agar bisa diakses via perangkat mobile. Maka banyak UMKM yang 'terjebak' membuat App agar bisa diakses di mobile. Padahal dengan website saja sudah cukup. 

Salah kaprah berikutnya, App tidak perlu promosi. Bila website dapat dengan mudah diakses, maka dapat dengan mudah juga di viralkan dengan bebagai media. Tapi App bila diviralkan, tetap saja tidak semua orang bersedia mendownload dan memasangnya. Jadi salah bila kita menganggap App tidak perlu promosi. Yang benar, App bahkan Super App harus lebih extra mempromosikannya, agar semakin banyak orang tahu dan memasangnya. 

Jadi jelas sekali, bila kita tinggal di satu kota, satu daerah, dan tiap unit kerja membuat App nya sendiri, maka kita akan punya puluhan App terpasang di smartphone kita. Disinilah perlunya digabungkan menjadi satu, agar menjadi Super App. 

Kalau bicara aplikasi Super App pemerintah, terus terang, jumlahnya sangat terbatas, karena semua masih bicara egosentris. Semua mau punya sendiri-sendiri, dan sulit membuatnya menjadi Super App. 

Jadi upaya pemerintah bila ingin menggabungkan SuperApp, bisa dengan satu langkah awal, meminta semua App yang ada di satu propinsi bergabung menjadi satu App saja. Coba kita lihat apakah ini mungkin dilakukan? 

Mau tidak mau, biaya pengembangan App dan Super App ini telah menjadi salah satu anggaran yang cukup besar di pemerintahan kita. Ini baru bicara per propinsi, per kabupaten, per kota, mungkin juga per desa. 

Membangun Super App, atau App, bisa dimulai dengan membuat integrasi di website nya terlebih dahulu. Satu kendala terbesar pemerintahan saat ini adalah tidak bersatunya data yang ada. Nama kerennya data silo, datanya masih di unit kerja masing-masing. Dan meskipun secara fisik sudah digabungkan di satu ruang server. Namun kenyataannya yang ada sekarang ini, semua unit mengembangkan aplikasi masing-masing, dan hanya terkoneksi secara link, URL. 

Ya itulah sebabnya, mengapa kita melihat angka 24.000 aplikasi yang ada di pemerintahan.  Semua buat website aplikasi sendiri, dan semua membuat Apps nya, dan semua membuat sosialisasi nya. Bayangkan betapa borosnya anggaran pemerintah kita. 

Bagaimana baiknya bila kita telah mengalami kondisi seperti ini? Sebenarnya ini bukan hal yang baru. Pemerintah kita sejak tahun 2000 telah mengembangkan berbagai aplikasi di segala level. Bedanya dalam lima tahun terakhir tren menjadi App dan bahkan mengarah ke Super App menjadi fokusnya. 

Pertama, kita harus punya integrasi data. Kesamaan data sangat penting. Bersyukur sekarang kita sudah punya NIK, ada AdminDuk, minimal data penting ini sudah terintegrasi. Semua data tertentu sudah bisa diintegrasi dan punya kesamaan data. Data yang duplikasi sedapat mungkin dihilangkan, dan dibuat menjadi satu titik data saja. 

Kedua, deduplikasi data. Ini effort yang luar biasa rumit, bagi pemerintahan. Duplikasi data sangat tinggi. Tiap kali kita mengisi data di aplikasi, semua berulang, nama, NIK dll. Membingungkan bukan. Maka pemilahan data sangat penting.

Ketiga, integrasi fungsi aplikasi. Tiap unit kerja memang seolah memiliki tanggung jawab atas datanya, jadi dulu tiap unit kerja punya server sendiri, karena ada aplikasi dan website sendiri. Tapi sekarang sebenarnya sudah bisa digabungkan. Data sudah disatukan, dikelola bersama. Aplikasi yang beragam digabungkan fungsinya. Fokus ke fungsi aplikasi, bisa saja menjadi menangani per modul. Datanya tetap di satu tempat, aplikasi bisa saja beragam secara fungsi, tapi terintegrasi. Sekarang ini yang terjadi hanya memberikan link / URL ke aplikasi lain, seharusnya tidak. 

Keempat, bila tidak sangat bisa terintegrasi, setidaknya tersedia interkoneksi API. Ini yang mungkin bisa dilakukan selama tahapan penggabungan. API saling terkoneksi. Saling mengupdate, sehingga tidak ada kesulitan untuk saling mengirimkan data. 

Kelima, penggabungan fungsi. Sebagian besar tidak hanya duplikasi data saja, duplikasi pengumpulan data, tapi juga duplikasi fungsi. Ini sangat penting memerlukan 'kerelaan' pemilik data untuk bisa menggabungkan fungsinya. Penggabungan ini akan mematikan fungsi aplikasi, Apps yang tumpang tindih. 

Apapun kerumitan di atas, memang manajemen data menjadi kunci penting. Dan ini juga yang sedang dirasakan pemerintah, namun tidak bisa mengandalkan kekuatan pemerintah daerah , tapi harus diambil alih secara terpusat. Maka aturan Satu Data, kemudian integrasi aplikasi SPBE, dan sekarang penyederhanaan fungsi aplikasi Apps , ini langkah berani pemerintah pusat. Bila menunggu terlalu lama maka tentu akan sangat sulit mencapai Digital Melayani yang ditargetkan Presiden Jokowi. 

Mari kita lihat, apakah waktu tersedia, 2 tahun ke depan, kita bisa mencapai Digital Melayani yang ditarget atau tidak. Kita sebagai warga negara, tentu mendukung semua upaya untuk bisa membuat pemerintah kita lebih baik dari waktu ke waktu. 

Ini sangat menarik, mari kita bahas dalam webinar EventCerdas mendatang, melibatkan anggota APTIKNAS, perlukah Super Apps dalam digital transformation kita. Nantikan webinar kami di bulan Agustus 2022.