Belajar dari Kemuliaan Pemilu 1955

Tahun 1955 kontestasi pemilu untuk pertama kalinya dilaksanakan, saat bangsa Indonesia baru 10 tahun merdeka dengan segala dinamika tantangan politik yang dihadapinya terkait eksistensi negara, mulai dari agresi militer belanda, perundingan-perundingan politik dengan belanda dan sekutunya serta pemberontakan pemberontakan sparatis dalam negeri. 

Sebuah kondisi yang sangat tidak ideal bagi pesta demokrasi di suatu negara yang belum stabil secara politik, belum aman dari sisi pertahanan negara, penduduknya lebih  60% buta huruf dan miskin, tidak didukung  pranata sosial yang memadai, jauh dibawah standar indeks prasyarat sistem demokrasi.

Bagi Herbet Feith, seorang profesor ilmu politik asal Australia yang diperbantukan sebagai advisor untuk pelaksanaan pemilu 1955, sebagaimana digambarkan dalam bukunya " The Indonesian Election Of 1955", dia berdecak kagum karena dalam kondisi sosial mayoritas penduduknya buta huruf dan miskin justru Pemilu 1955 bukan saja aman dan lancar akan tetapi juga berlangsung jujur, adil dan demokratis dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi dan mencerminkan "kecerdasan batin"pemilihnya. 

Dalam konteks inilah, Irene Tinker dan Mill Walker, dua peneliti pemilu Indonesia dan India yang dikutip oleh Herbet Feith dalam bukunya di atas menulis dalam kesaksiannya,  "Indonesia berani mempertaruhkan proses pemilu pada tingkat kecerdasan para penduduk desa yang buta huruf, dan pertaruhan itu dibayar tunai".

Pelajaran yang dapat kita petik dari "kemuliaan" pemilu 1955 dalam konteks menghadapi proses pemilu 2019 bagi kita semua baik pemerintah, penyelenggara pemilu, para kontestan, pendukung dan rakyat secara umum yang dalam segala hal lebih "modern" dibanding pemilu 1955, setidaknya:

Pertama, pemilu 1955 dilaksanakan dengan persiapan kurang dari dua tahun.Bung karno (PNI) sebagai Presiden/kepala negara, Burhanudin Harahap (Masyumi) sebagai  Perdana Menteri dan Panitia Pemilu dari  unsur partai politik peserta Pemilu dengan kewenangan yang melekat  dalam jabatannya tidak bekerja untuk "memenangkan" partainya kecuali   berkomitmen demi mensukseskan pemilu berlangsung jujur, adill dan demokratis. 

Inilah satu dari "kemuliaan" warisan Pemilu 1955 yang diapresiasi para pemantau Pemilu dari belahan dunia, yang dalam aspek-aspek tertentu harus diadaptasi dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Prinsip jujur , adil dan demokratis  tdk berhenti  sebagai  dasar yuridis  melainkan aplikatif dalam seluruh tahapan tahapannya  agar  legitimated hasil dan produks politiknya.

Kedua, hampir seluruh representasi sosial dengan perbedaan ideologi yang tajam  (nasionalis, agama, komunis) dan unsur  profesi serta etnisitas (seperti partai pegawai Polisi, partai keturunan Arab, Sunda, Tiongha dan lain lain) tercermin dalam partai-partai peserta pemilu 1955. 

Meskipun terkadang saling sindir secara tajam akan tetapi tidak mengurangi "kemuliaan" dialektika gagasan dan kontestasi program yang ditawarkan dalam konteks meyakinkan dan merebut " hati" rakyat pemilihnya. 

Sesuatu yang mulai hilang dalam narasi narasi  pemilu 2019 yang "sesak" dengan saling lempar ujaran kebencian, ujaran keangkuhan dan  tuduhan stigma negatif lainnya. Seolah olah  apemilu hadir untuk saling "menghancurkan" satu sama lain sesama anak bangsa.

Ketiga, Pemilu 1955 diikuti 118 peserta Pemilu, terdiri dari 38 partai politik, 32 gabungan ormas dan 48 calon perseorangan dengan daftar pemilih tetap sebesar 43.104.464,  dibagi 16 daerah pemilihan. 

Dilaksanakan dalam empat tahap, yaitu Pemilu untuk memilih anggota DPR  pada 17 September 1955 disusul tiga bulan berikutnya, 15 Desember 1955 pemilu untuk memilih anggota Konstituante (MPR). Selanjutnya pemilu untuk memilih  anggota  DPRD dilaksanakan untuk wilayah barat pada bulan juni  1957 dan wilayah timur pada bulan juli 1957. 

Tingkat partisipasinya sungguh sangat mengangumkan, yakni sebesar 87,77% dengan tingkat kesalahan(suara tidak sah) hanya 2,4% dari 60% pemilih, buta hutuf dan miskin terhadap banyaknya opsi pilihan peserta pemilu.

Dalam konteks pemilu 1955 yang bersifat nasional,dari sisi prosentase perolehan suaranya relatif sama, baik Pemilu untuk memilih angggota DPR maupun Pemilu untuk memilih anggota Konstituante (MPR), meskipun dilaksanakan tidak bersamaan, berjarak waktu selang tiga bulan, yakni  secara berurutan empat besar yakni PNI (22%), Masuymi (20%), NU (18%) dan PKI (16%). 

Inilah cermin "kemuliaan" dari konsistensi dan kecerdasan pilihan yang digerakkan kontestasi gagasan berbasis ideologi partai yang hari-hari ini mulai tergerus dan tenggelam oleh pencitraan semu dan permainan pialang politik dalam proses Pemilu 2019 sehingga pilihan politiknya mudah zig-zag mengikuti alur fluktuasi harga indeks saham di pasar politik yang tuna ideologi, miskin kontestasi gagasan dan "fakir" dialektika pikiran programatik yang mencerahkan.

Demikianlah sedikit "kemuliaan" warisan Pemilu 1955 yang setelah 64 tahun berlalu seharusnya dengan tingkat sumber daya manusia (SDM) dan peradaban politik yang lebih maju, pemilu 2019 yang akan kita hadapi bersama makin meningkatkan  taraf kedewasan dan kesadaran para politisi (dan kita semua) bahwa kontestasi Pemilu bukanlah ajang untuk mencaci maki satu sama lain (yaskhor qaumun min qaumin), bukan pula kontestasi "membeli" suara rakyat untuk tujuan "at takatsur". 

Yakni bermegah-megahan diri melainkan instrument ibarat lokomotif yang bertanggungjawab menarik gerbong panjang persoalan rakyat yang diwakili dan dipimpinya karena sejatinya kepemimpinan dan prinsip keterwakilan dalam sistem demokrasi adalah kontrak politik untuk maslahat bagi yang dipimpin dan diwakilinya (tashorruful imam 'ala ar roiyah manutun bil maslahah).

Penulis : Adlan Daie (Wakil Sekretaris PWNU Jawa Barat)