Membidik Pilpres 2024: Kampanye Online sebagai

Tidak terasa, sebentar lagi Indonesia akan dihadapkan kembali dengan suatu peristiwa krusial yang melibatkan mayoritas suara dari warga negara kita, apalagi kalau bukan Pemilihan Presiden 2024 mendatang. Perubahan masa depan negara serta terbukanya peluang menuju dimensi politik yang beragam, bergantung lebih pada Pemilihan Presiden 2024 di Indonesia ini. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa, jalannya Pilpres 2024 ini merupakan suatu peristiwa yang akan banyak dipengaruhi oleh perkembangan era digital, dimana media sosial ialah salah satu wadah untuk kandidat eksekutif berkomunikasi secara efektif dengan warga negara Indonesia. Dengan data statistik dari laman DataReportal yang memaparkan bahwa sebanyak 167 juta penduduk Indonesia merupakan pengguna aktif dari media sosial, maka frasa “kampanye online” pun pastinya bukan istilah baru lagi di telinga masyarakat Indonesia. Dalam situasi demikian, kampanye online sangat berpeluang besar dalam menjadi sumber informasi dan komunikasi yang sentral untuk para pemegang hak suara pemilu, tidak terkecuali para partisipan muda pemula yang akan mengggunakan hak pilihnya pada Pilpres 2024.

Maraknya berbagai isu kampanye online oleh masing-masing kandidat akhir-akhir ini membuat kita teringat kilas balik pada pemilihan presiden beberapa tahun silam, dimana kala itu terasa jelas bahwa kampanye online dilakukan secara gempar-gemparan. Kala itu, mayoritas pasangan calon eksekutif pada pemilu melakukan penyampaian pesan kampanye mereka, membangun basis pendukung, dan berinteraksi secara verbal dengan pemilihnya melalui platform media sosial. Beberapa kejadian yang membuktikan bahwa kampanye online saat itu dilakukan secara gempar-gemparan ialah, frasa “kerja, kerja, kerja” yang dislogankan oleh Jokowi pada saat Pilpres 2014. Frasa itu sangat ramai disebarluaskan pada portal-portal berita hingga ke media sosial, dimana Jokowi sendiri membuktikan slogan tersebut melalui diperlihatkannya proyek pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Selain itu, kegiatan blusukan yang dilakukan oleh Jokowi pada saat itu pun tak luput dari perbincangan warga media sosial (Harahap, 2020). Hal-hal tersebutlah yang menjadi bukti bahwa kampanye online melalui platform media sosial memiliki pengaruh signifikan dalam masa pemilihan presiden di era sebelumnya, terlihat dari kemenangan kandidat Jokowi-Ma’ruf dengan perolehan suara mencapai 55,50 % pada saat Pilpres 2019. Dikarenakan kampanye online ini, citra Jokowi pun terbingkai oleh masyarakat, dimana Jokowi dianggap sebagai sosok individu pekerja dengan personalitas sederhana dan apa adanya.

Melihat dampak media sosial sebagai wadah kampanye online bagi kandidat calon presiden pada pemilu sebelumnya, yang mana memberikan pengaruh kepada calon eksekutif ataupun masyarakat, apakah menjamin bahwa Pemilihan Presiden 2024 mendatang juga akan mendapatkan imbas yang sama? Tidak ada yang bisa memperkirakannya. Perkembangan teknologi dan juga digitalisasi di Indonesia yang mengalami transformasi pesat, menyebabkan semakin besarnya peluang untuk munculnya suatu hambatan atau masalah dan tantangan bagi kampanye online itu sendiri. Hal tersebut tentunya membuat esensi dari kampanye online terancam berubah. Dari yang awalnya dianggap sebagai “inovasi” untuk menyukseskan kandidat calon eksekutif, bisa saja menjadi sebuah “gangguan” yang menyebabkan keterhambatan dan kebingungan dalam kalangan pemilih. Permasalahan kampanye online ini seharusnya dapat segera ditindaklanjuti, karena kampanye online merupakan salah satu sarana yang fundamental dalam pembentukan opini publik.

Masalah utama pada internet ataupun media sosial yang sampai sekarang berpengaruh kepada kredibilitas segala aspek informasi dalam bidang apapun ialah penyebaran berita hoaks atau berita palsu. Penyebaran berita hoaks ini pun tidak akan luput dari jalannya kampanye online untuk Pilpres 2024 mendatang. “Ini yang memang kita perlu perhatikan bersama, karena terkait isu informasi negatif maka tren hoaks dan berita tidak benar ini bisa meningkat. Kalau berkaca 2019, memuncak di April 2019 ketika berakhirnya tahapan kampanye sampai menjelang pemungutan suara. Nah kalau saat ini, bukan tidak mungkin, hoaks itu akan meningkat dan memuncak di akhir November 2023, pada tahapan kampanye sampai pada awal Februari 2024, menjelang tahapan pemungutan suara,’’ tutur salah satu anggota Bawaslu, Herwyn JH Malonda saat agenda mengajar secara daring mengenai topik kecerdasan digital di Universitas Gajah Mada (UGM), Sabtu (2/9/2023). Hoaks sendiri dapat memunculkan kebingungan di kalangan pemilih karena banyaknya disinformasi atau informasi tanpa sumber yang jelas bermunculan di media sosial mengenai Pilpres 2024. Melihat dari sisi partisipan, dimana banyaknya pemilih pemula yang akan berkontribusi dalam Pilpres 2024, maka permasalahan ini menjadi sangat genting dan perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah. Bila tidak segera ditinjau, permasalahan ini akan berpengaruh signifikan terhadap opini publik kedepannya.

Di samping itu, kampanye online yang akan digerakkan oleh seluruh kandidat calon eksekutif dalam Pilpres 2024 tentunya diharapkan memiliki sifat transparansi serta akuntabilitas yang memadai. Hal tersebut haruslah diutamakan untuk mencegah keterhambatan dalam proses pemilihan presiden di 2024 mendatang. Baik calon presiden, partai politik yang bersangkutan, ataupun platform media sosial yang digunakan wajib memberikan rangkaian informasi yang transparan terkait detail-detail dari kampanye online yang dilangsungkan. Seperti contoh, memberikan detail mengenai sumber dana kampanye online atau menyediakan laporan keuangan kampanye secara terbuka serta membagikan detail asal usul sumber data yang kandidat pergunakan dalam kampanye online. Calon presiden bersama tim kampanye mereka juga harus bersifat akuntabilitas, dimana mereka diharuskan untuk bertanggung jawab atas pesan atau informasi yang mereka sebar luaskan serta bagaimana imbasnya terhadap publik. Langkah untuk menciptakan klarifikasi yang tegas bila ada penyelewengan informasi, merupakan salah satu solusi yang membantu.

Terobosan signifikan dalam politik telah dibawa oleh kampanye online dengan memberikan akses yang berbeda kepada pemilih dan juga calon eksekutif itu sendiri. Namun, walaupun kampanye online dapat memberi imbas positif yang signifikan, mereka juga tidak luput dari hambatan ataupun tantangan. Kampanye online yang berlebih dapat menimbulkan polarisasi opini publik, penyebarluasan berita palsu atau hoaks, serta kurangnya transparansi info dan akuntabilitas kampanye itu sendiri. Sejalur dengan jalannya Pilpres 2024 yang akan datang, kampanye online diprediksikan akan melakonkan peran yang krusial dalam membingkai pandangan pemilih dan memengaruhi hasil pemilihan nantinya. Kuasa bakal calon presiden serta partai politik dalam mengontrol kampanye online perlu digunakan dengan sebijak mungkin. Maka dari itu, sebagai pemilik hak suara, kita perlu untuk berpikir kritis dan memeriksa segala informasi yang ada. Pilpres 2024 adalah peristiwa yang penting dalam sejarah politik Indonesia, pastikan diri kita terlibat dalam proses demokrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.