Kerancuan ini belum selesai sampai di sana, belum lagi kalau kita memikirkan orang-orang yang tidak bisa divaksin karena memang mereka tidak bisa divaksin dengan alasan kesehatan mereka yang tidak memungkinkan untuk dapat vaksin, tentu saja kebijakan ini sudah melanggar hak mereka untuk melakukan perjalanan.
Kita belum tahu keperluan-keperluan mendesak seseorang untuk melakukan perjalanan, jika kartu vaksin ini diberlakukan dengan pertimbangan kelangkaan vaksin, maka kebijakan ini jelas-jelas bukanlah kebijakan yang bijak dan diskriminatif.
Saya tentu belum lupa ketika mendapat kabar dari mulut ke mulut (tidak ada pengumuman resmi) tentang adanya vaksinasi massal di daerah saya. Ada banyak orang yang juga mendapat kabar itu dari mulut ke mulut datang ke lokasi vaksinasi tanpa memiliki kupon sebagai syarat untuk mendapatkan vaksin yang ternyata sudah dibagikan sebelumnya, entah siapa yang membagi dan apa kriteria orang-orang yang mendapat bagian kupon itu.
Sementara saya curhat di sosial media saya tentang langkanya vaksin di sini, teman-teman di Jakarta menganjurkan saya untuk datang ke Jakarta karena di sana (katanya) ada banyak Vaksin dan memang beberapa kali saya mendapatkan informasi secara terbuka (terutama melalui flyer yang tersebar di media sosial) mengenai adanya vaksinasi massal di sana.
Sebagai penutup, pada laman https://www.antaranews.com/ tertanggal 6 April 2021, WHO melalui juru bicaranya, Margaret Harris menyatakan "...pada tahap ini kami tidak ingin melihat paspor vaksinasi sebagai persyaratan untuk masuk atau keluar karena kami tidak yakin pada tahap ini bahwa vaksin tersebut dapat mencegah penularan." Artinya dengan mendapatkan vaksin seseorang masih mungkin untuk menularkan virus ini.
Kalau demikian, untuk apakah kebijakan memiliki kartu vaksin ini diterapkan selain untuk semakin meresahkan masyarakat yang sudah lama resah karena virus ini?
