Apa Pandangan Politik Anda? Husainiyyah atau Yazidiyyah?

Jika ada, maka Imam Husain alaihissalam akan memilihnya. Tapi, Imam Husain alaihissalam memilih politik ber-keadilan. Sedang Yazid, kezaliman.

Adapun analisis politik, berguna sebagai pengantar menuju keyakinan tanpa ragu. Seorang yang mampu menganalisis sejarah perpolitikan dunia Islam secara cermat, ilmiah, adil, dan bijaksana, tentu akan lebih mudah menentukan arah pandangan politiknya. Keadilan, atau kezaliman? 

Inilah pentingnya seorang muslim melakukan penelitian sejarah secara tajam, ilmiah, dan jauh dari taassub (fanatik buta).  

Politik, Kotor?

Apakah politik itu kotor? Ya, kotor. Setidaknya inilah alasan yang dipakai oleh para rohaniawan gereja terdahulu, untuk mengeluarkan wabah politik dari rumah tuhan, hingga lahirlah sebuah aliran pemikiran baru bernama sekulerisme. 

Tapi apakah politik itu kotor, dan berpolitik sama artinya membenamkan jiwa raga ke dalam lumpur kotornya dunia?

Seyogyanya, politik adalah cara atau metode yang dipilih untuk mengurus negara dan jalannya pemerintahan. Olehnya, politik tidak pernah kotor. Apalagi jika agama (akal dan iman-spiritualitas) menjadi porosnya. Bukankah agama selalu mengajarkan kebaikan? Lalu mengapa kemudian politik dipaksa keluar dari tubuh agama, maka itulah politik kotor itu sendiri! Politik yang oleh politikusnya dibiarkan bebas (liberal) tanpa aturan baik-buruk (moralitas agama) yang akan mengikat dan menjegal semua bentuk kepentingan politik kotor yang ada.

Lalu bagaimana agar politik dapat menemukan jati diri sejatinya kembali? 

Apakah jalan terbaiknya adalah dengan mengembalikannya kepada agama? Apakah dengan mengembalikan politik ke pangkuan agama, tidak malah membentuk sebuah politik baru, bernama politik identitas? Yaitu satu wajah perpolitikan yang mengedepankan pertentangan agama, kepercayaan, ras, etnis, bahasa, atau identitas lainnya.

Politik Islam

Di beberapa negara, isu agama selalu dimunculkan dalam ranah politik (termasuk, Indonesia). Kasus yang bisa diangkat adalah saat Pilkada DKI Jakarta, 2017, (dianggap) terdapat poros kekuatan yang memainkan isu agama dalam proses demokratisasinya. Sehingga, sangat tampak banyak simbol agama dipakai untuk memobilisasi kelompok pemilih tertentu untuk memenangkan cagub/cawagub tertentu.