Mohon tunggu...
Hazmi SRONDOL
Hazmi SRONDOL Mohon Tunggu... Jurnalis - Penulis/Jurnalis

Jika kau bukan anak Raja, bukan anak Ulama. Menulislah...

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Kabinet Zaken Prabowo dalam Kaidah 5M Jawa

29 September 2024   19:18 Diperbarui: 29 September 2024   19:42 147
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Dalam catatan sejarah--- antara tanggal 21 mei hingga 22 Mei 1998, adalah hari-hari yang panjang ketika tokoh nasional berdatangan dan berkonsultasi dengan Presiden Habibie. Nama-nama calon menteri, calon panglima angkatan senjata serta posisi lainnya silih berganti dikirimkan kepadanya.

Namun ia memegang sejumlah prinsip tersendiri dalam memilih pembantunya di Kabinet. Khususnya menjaga agar tidak salah pilih di era negara yang sedang porakporanda struktur ekonominya.

Di era Habibie, terjadi pemisahan jabatan Gubernur Bank Indonesia dan Jaksa Agung di luar struktur Kabinet. Khusus Jaksa Agung sendiri, Presiden Habibie memerintahkan Jaksa Agung Soedjono C Atmanegara untuk membebaskan tahanan politik.

Dalam kaidah 5M kepemimpinan Jawa--- terlihat Kabinet Habibie sangat fokus kepada Melek, Muluk dan Meluk. Kemudian kaidah milik dan melok ditempatkan pada prioritas selanjutnya. hal yang wajar dalam masa pemerintahannya yang pendek.

D. KABINET GUS DUR

KH Abdurahman Wahid atau yang kondang disapa Gus Dur ini, saat menjadi presiden ke-4---membentuk kabinet yang bernama Kabinet PERSATUAN NASIONAL. Kabinet ini berlangsung dari tahun 200 hingga 2002.

Pada masa itu, presiden dan kabinetnya mengadapi sejumlah masalah politik yang cukup pelik. Penyelesaian konflik politik dan penegakan hak asasi manusia menjadi sorotan di era kabinet ini. Pergantian menteri pun kerap kali terjadi.

Dalam eranya pula, Depertamen Penerangan dan Departemen Sosial dibubarkan. Hal yang sangat fundamental dalam kebebasan pers di Indonesia. Karena saat pembubaran Departemen Sosial, Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dicabut.

Pergantian nama Irian jaya menjadi papua pun terjadi di era kabinetnya. Hasil dari mendengarkan langsung pendapat rakyat dan masyarakat.

Respon dan langkah langkah Gus Dur dan kabinetnya dalam kaidah 5M Jawa sangat terlihat menempatkan persatuan bangsa dan menyerap aspirasi masyarapat. Urustannya kalau boleh saya pilih berdasarkan prioritasnya adalah: Meluk, Melok, Milik baru Melek dan Muluk.

E. KABINET MEGAWATI

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun