Kriteria Penilaian Informasi Bank Syariah

Menurut penelitian Putu Krishna Yogiswara, Piers Andreas Noak, dan I Ketut Winaya, transparansi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan cara memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengawasan atas setiap inisiatif atau usaha bisnis yang dilakukan oleh pemerintah. pemerintah dengan tujuan meningkatkan keselamatan masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dede Abdurahman dan Tri Ferga Prasetyo yang menyatakan bahwa transparansi merupakan salah satu komponen upaya pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga membantu masyarakat dalam melancarkan fungsi kontrol terhadap setiap inisiatif atau usaha bisnis yang dilakukan. dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan keselamatan masyarakat. 

Berbeda dengan analisis Eva Julita, Syukriy Abdullah Transparansi merupakan organisasi yang bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat, relevan, mudah diakses dan dipahami oleh pembaca. Situasi lain serupa dengan penelitian Dimas Rizky Gunawa; hal ini melibatkan anggaran transparan yang dilakukan secara online dengan menggunakan teknologi informasi.

Namun analisis dari Budi Sukardi menyatakan bahwa perbankan syariah merupakan tindakan pencegahan dan sarana untuk memastikan bahwa kebijakan, prosedur, sistem, dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah selaras dengan kebijakan, prosedur, sistem, dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah dengan bank-bank di Indonesia. Berbeda dengan penelitian Haniah Ilhami yang menyatakan bahwa kepatuhan terhadap syariah sangat penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah, setiap bank syariah harus memiliki dewan (Dewan Pengawas Syariah, DPS) yang rajin mengawasi penerapan prinsip-prinsip syariah.

Kajian lain yang dilakukan Evony Silvino Violita, Gustining Handarbeni, menyatakan bahwa kepatuhan terhadap syariah diikuti, setelah itu biasa disebut secara internal sebagai "staf kepatuhan petugas". Bagian kepatuhan syariah ini berfungsi sebagai panduan bagi DPS dalam pengadministrasian opini dan peninjauan, membantu DPS dalam proses permintaan opini kepatuhan syariah, memberikan dokumentasi dan masukan terhadap temuan DPS, menangani permasalahan terkait kepatuhan syariah, serta menjaga dan mensosialisasikan Fatwa DSN-MUI.