Jangan Biarkan Natuna Bernasib seperti Pulau Sipadan dan Ligitan

Badan Keamanan Laut RI (Bakamla) mendeteksi puluhan kapal ikan Tiongkok dengan pengawalan kapal perang Fregat memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sejak Desember lalu. Kapal ikan Cina tersebut masuk dalam wilayah teritori Indonesia tanpa izin di area perairan Natuna.

Kejadian ini pun membuat masyarakat Indonesia meradang dan semakin memanas setelah adanya klaim dari Cina yang menyatakan negara tersebut memiliki hak atas perairan Natuna. Natuna sendiri merupakan kepulauan paling utara di Selat Karimata yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.

Yang lebih menyakitkan dan menimbulkan rasa kecewa, ketika bangsa Indonesia memiliki semangat patriotik yang tinggi dan siap tempur demi mempertahankan kedaulatan negaranya, ada sosok pemimpin yang santai dalam menanggapi polemik Natuna ini, karena khawatir mengganggu investasi dan persahabatan antarnegara.

Seperti yang diberitakan oleh sejumlah media, sikap yang ditunjukkan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan terkait perairan Natuna, berbanding terbalik dengan sikap masyarakat Indonesia. Dua menteri tersebut menganggap keributan masalah Natuna akan membuat investasi terganggu.

"Kita cool saja, kita santai," ujar Prabowo. Sementara menurut Luhut, "sebenarnya enggak usah dibesar-besarin lah. Soal kehadiran kapal itu (di Natuna), sebenarnya kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE." (dilansir dari laman kompas, 3/1/2020).

Sikap Prabowo dan Luhut berbeda dengan sikap Bu Susi yang banyak diapresiasi oleh masyarakat.

Seperti yang tertulis dalam akun twitter pribadinya @susipudjiastuti, ia menyatakan, "persahabatan antara negara tidak boleh melindungi pelaku pencurian ikan dan penegakan hukum atas pelaku Ilegal Unported Unregulated Fishing (IUUF), karena IUUF adalah kejahatan lintas negara".

Cuitan Bu Susi tersebut pun membuat Nitizen merindukan sosok kepemimpinannya yang tegas.

Jika kita berpikir secara logika, bagaimana bisa ada seorang sahabat yang tega menjatuhkan harga diri sahabatnya sendiri. Kedaulatan itu harga diri bangsa, maka dalam konteks memahami persahabatan jangan sampai melumpuhkan logika, demi adanya "kepentingan" lain di dalamnya.

Jika semua kecurangan bisa dikondisikan, harga diri yang sepatutnya diperjuangkan malah akan terinjak-injak hanya karena tidak adanya wibawa dan ketegasan.

Wilayah Perairan Natuna sejatinya menjadi perhatian bersama. Kabar mengenai kesiapan TNI yang siap tempur dalam menyelamatkan Natuna tentunya patut diacungi jempol. NKRI adalah harga mati, menjaga keutuhan Republik Indonesia ini sangat perlu dan penting bagi kehidupan bangsa dan negara.

Masih tercatat dalam sejarah tentang polemik Pulau Sipadan dan Ligitan yang menjadi persengketaan antara Indonesia dan Malaysia atas kepemilikan terhadap kedua pulau yang berada di Selat Makassar tersebut.

Negara Malaysia dan Indonesia sama-sama memasukkan kedua pulau tersebut ke dalam batas-batas wilayahnya. Namun pada keputusan akhir, Mahkamah Internasional (MI) memenangkan Malaysia atas klaim effective administration atas Pulau Sipadan dan Ligitan dibandingkan dengan klaim yang diajukan oleh Indonesia.

Tentunya kita tidak menginginkan kasus Sipadan dan Ligitan terulang kembali, pertahanan maritim kita tidak boleh lemah. Laut Natuna yang kaya akan sumber daya alam patut dijaga dan dipertahankan, jangan sampai beralih kepemilikan, apalagi hanya karena adanya kebijakan yang dapat meruntuhkan kebajikan.