Menyelisik Peran Oposisi terhadap Pemerintahan

Definisi atau arti oposisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah partai penentang di dewan perwakilan dan sebagainya yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa.

Selama ini, selalu ada dua kubu partai dalam parlemen. Kubu yang pertama adalah partai-partai pendukung pemerintah, lalu kubu yang kedua adalah yang memilih berada diluar zona kekuasaan pemerintah. Kelompok atau kubu yang berada diluar lingkaran pemerintah disebut sebagai kelompok oposisi.

Masih hangat jadi bahan perbincangkan publik perihal partai Gerindra yang tampaknya akan bergabung ke dalam koalisi pemerintah Jokowi-Ma'ruf yang sebelumnya berada dalam barisan oposisi. Hal tersebut juga mengundang Partai Nasdem untuk menyatakan sikap.

Melalui ketua umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh, baru-baru ini memberi sinyal akan menjadi oposisi pada pemerintahan yang dipimpin Jokowi Jilid II kali ini. Padahal partai ini sangat dikenal sebagai salah satu partai yang sangat mendukung Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres 2019 lalu.

Menurutnya, bila semua partai politik mendukung pemerintah, Partai Nasdem siap menjadi oposisi.

"Kalau tidak ada oposisi, Nasdem saja yang jadi oposisi", Ungkap Surya Paloh seperti dilansir dari Kompas TV, Senin (21/10/2019).

Namun, sinyal tersebut seolah ditepis oleh Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate, Menurutnya, seperti dilansir dari kompas.com, Selasa (22/10/2019), menegaskan partainya tetap berada dalam koalisi pemerintah.

Menurut Johnny, pernyataan Surya Paloh terkait akan menjadi oposisi pemerintah, tidak dikutip utuh oleh sejumlah media. Hal tersebut membuat sejumlah pihak salah tafsir.

Johnny mengatakan pihaknya akan tetap menyampaikan kritik yang konstruktif jika sistem checks and balance di DPR tak berjalan dengan baik.

Di lain pihak, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memang dari awal sudah berada di jalur oposisi, tetap menegaskan untuk mempertahankan posisinya menjadi oposisi dalam pemerintahan yang dipimpin Jokowi kali ini.

Saat ini, Banyak pihak yang khawatir akan maraknya partai politik yang berpihak ke Jokowi-Ma'ruf.

Menurut Direktur Presidential Studies-DECODE UGM Nyarwi Ahmad  seperti dilansir dari detik, (28/6/2019). Ia mengamati perjalanan politik nasional, oposisi di Indonesia memang cenderung sepi peminat sejak awal reformasi.

Hanya sedikit partai politik (parpol) yang mampu menjalankan tugas itu dengan baik. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa oposisi tetap diperlukan baik dalam sistem presidensial seperti di Indonesia maupun parlementer seperti di negara lain.

Oposisi memiliki tiga manfaat. Pertama, sebagai saluran pelampiasan gerakan ketidakpuasan terhadap pemerintah. Kedua, sebagai pemberi kritik maupun pandangan alternatif terkait kebijakan pemerintah. Ketiga, sebagai pembangun checks and balances dalam demokrasi.

Untuk menghindari kekuasaan absolut, dibutuhkan peran oposisi sebagai alat kontrol dan penuntut transparansi.

Bagaimana jika demokrasi tanpa oposisi?

Mengingat negara kita adalah negara demokrasi, dimana dari (of), oleh (by) dan untuk (for), semuanya untuk rakyat, maka disinilah peran oposisi. Karena berbicara mengenai demokrasi, kekuasaan itu dibatasi.

Adanya oposisi dalam pemerintah menjadi penyeimbang dalam menjalankan pemerintahan, karena tidak ada jaminan bahwa kedaulatan rakyat itu bisa dijalankan dengan baik sepenuhnya oleh pemerintah.

Kelompok yang berada diluar pemerintahan merupakan kekuatan yang akan terus bekerja untuk mengawal, mengawasi atau mengontrol serta memastikan kebijakan dan aturan yang dibuat oleh pemerintahan tetap berada dalam koridor kepentingan rakyat.

Oposisi sangat erat kaitannya dengan dunia politik. Adanya partai oposisi dalam pemerintahan sangat penting, apalagi negara kita menganut sistem demokrasi.

Menurut Lord Acton, sejarawan moralis Inggris dengan quotenya yang terkenal "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely" yang berarti, sebuah pemerintahan yang absolut diyakini akan melahirkan keburukan yang absolut pula, kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan absolut pasti korup total.

Dari sinilah peran kubu partai oposisi untuk mengawasi pemerintahannya agar tidak adanya pemerintah yang diktator yaitu yang memiliki kuasa mutlak atas rakyat.

Oposisi diperlukan agar pemerintahan bisa berimbang dalam menjalankan kebijakan dan aturan yang akan atau telah dibuat.