RUU Cipta Kerja Omnibus Law Benarkah untuk Kesejahteraan Pekerja?

RUU Cipta Kerja Omnibus law yang menjadi bahan pemberitaan akhir-akhir ini karena adanya penolakan dan gelombang demo besar-besaran oleh para buruh, merupakan PR tersendiri bagi Pemerintah untuk menjembatani antara yang pro dan kontra RUU tersebut agar tidak semakin meluas dampaknya. 

Berbagai upaya musyawarah untuk mencapai titik temu belum juga ada kata sepakat. Bahkan pihak buruh telah merencanakan demo besar-besaran yang melibatkan ribuan bahkan ratusan ribu buruh dalam skala nasional.

Penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja (khususnya) klaster Ketenagakerjaan sepertinya belum juga reda. Mereka berpendapat bahwa RUU Cipta Kerja Omnibus Law yang juga disebut sebagai RUU sapu jagat akan merugikan para buruh. Padahal berbagai cara sosialisasi telah dilakukan, agar pekerja memahami bahwa tujuan pemerintah justru untuk  memperbaiki kesejahteraan pekerja.

Para Buruh menilai bahwa RUU Cipta Kerja lebih memihak dan menguntungkan pengusaha, sehingga perlu ditolak dengan mogok nasional dan demo secara besar-besaran.

Poin yang menjadi penolakan para buruh, yaitu dibebaskannya penggunaan buruh kontrak dan outsourcing di semua jenis pekerjaan dan tanpa batasan waktu, dihilangkannya Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota ( UMKSK), hingga pengurangan nilai pesangon.

Menurut Ketua Umum KASBI -- Nining Elitos, RUU Cipta kerja Omnibus Law tidak jauh beda dengan usul reisi UU 13/2003 yang telah diupayakan sejak tahun 2006, namun telah ditolah para buruh.Karena banyak hak buruh yang dihapus atau tidak berlaku. Misalnya pada kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

RUU CIPTA KERJA TELAH SELESAI DIBAHAS

Pembahasan RUU Cipta Kerja telah selesai  dibahas oleh pemerintah dan Badan Legislasi (Baleg) DPR, melalui diskusi yang cukup alot. Banyaknya yang pro dan kontra serta demo buruh secara yang bermunculan.

Pembahasan soal pesangon, upah minimum dan jaminan kehilangan pekerjaan semuanya telah diputuskan dengan tuntas. Bahkan seluruh fraksi telah setuju dengan poin-poin tersebut, termasuk juga elemen terkait mulai DPR, pemerintah, Serikat Pekerja dan pengusaha.

Pemerintah dan DPR telah mendapat mendapat masukan dari stakeholder, yang akhirnya menyetujui tetap adanya pesangon dengan jumlah 32 kali gaji. Dengan rinciannya, 23 kali ditanggung oleh pemberi kerja dan pengusaha, sedang sisanya ditanggung oleh pemerintah. Masih tetap sama dengan Undang-undang existing yang berlaku sekarang.

Upah minimun Kabupaten (UMK) telah disepakati untuk tetap dijalankan, namun dengan syarat atau kriteria tertentu. UMK tetap menyesuaikan inflansi dan tidak dikelompokan secara sektoral. Dan UMK tetap dengan dasar pertimbangan pertumbuhan dan inflasi daerah.

Dalam klaster ketenagakerjaan soal jaminan kehilangan Pekerjaan, Jaminan Hari Tua, dan jaminan Kecelakaan Keja semua telah disetujui. Semua jaminan Kehilangan pekerjaan ini, tetap disetujui dengan adanya subsidi melalui upah dengan menggunakan data BPJS. Jaminan kehilangan pekerjaan ditanggung oleh pemerintah, yang realisasinya diatur sebagai bagian iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Rencana demonstrasi besar-besaran yang disepakati oleh Serikat pekerja untuk tetap meleksanakan mogok nasional selama 3 hari dari tanggal 06 Oktober sampai 08 Oktober 2020, saat sidang paripurna. Demo aksi buruh ini menyasar di sekitar Istana Negara, Kantor Menko Perekonomian, Kantor menteri Ketenagakerjaan dan Gedung DPR RI. Untuk daerah demo dipusatkan di kantor Gubernur dan Gedung DPRD setempat.

Demo besar-besaran dilakukan bersamaan dengan sidang paripurna  yang akan mengesahkan RUU Cipta Kerja pada tanggal 08 Oktober 2020.

Mogok kerja nasional otomatis akan menghentikan proses prodoksi Pabrik, karena karyawannya akan melakukan demontrasi di Gedung DPRI selama berlangsungnya sidang paripurna.

Berbagai upaya dan mediasi agar demo tidak dilakukan, namun semua tergantung dari diri masing-masing. Kalaupun dilaksanan sebaiknya tetap memenuhi aturan protokol kesehatan. Tidak menimbulkan kegaduhan yang bisa menimbulkan adanya korban. Semoga titik temu kedua belah pihak segera didapatkan. Upaya pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan para pekerja melalui RUU Omnibus Law, semoga menjadi kenyataan sehingga tak ada lagi ada pihak yang saling curiga dan merasa dirugikan.

Semoga menjadi ulasan yang bermanfaat bari para pembaca sekalian

Salam hangatku,

Dinda Pertiwi