Debat Capres-Cawapres sebagai Referensi Menentukan Pilihan

Penyelenggaraan pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD I, DPRD II dan pemilihan Presiden dan Wapres akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 17 April 2019. Pileg dan pilpres dilakukan secara serentak, agar parpol sebagai unsur peserta dapat menekan biaya politik tinggi dalam penyelenggaraan pemilu yang harus ditanggungnya. Jamak terjadi akibat biaya politik tinggi dalam pemilu legislatif dan eksekutif dapat "menjebak" para wakil rakyat dan birokrat melakukan tindak pidana korupsi.

Sebagai orang awam tentang politik, yang setiap saat mendapat suguhan tentang politik melalui media massa elektronik dan cetak, menulis ini karena topik pilihan dari Kompasiana. Kadang "miris" kalau mendengar perdebatan seru saling bersaut-sautan untuk menyampaikan pendapat yang menurutnya paling benar. 

Nampak urat lehernya, raut wajah tegang, menyahut, memotong pembicaraan orang lain. Moderatorpun kewalahan untuk menghentikan para panelis yang sangat semangat untuk memberikan argumennya. Kalau sudah begini, chanel pun "terpaksa" diganti agar tensi tidak ikut naik, mencari hiburan atau informasi yang memberi wawasan pengetahuan.

Dalam pileg dan pilpres yang dibarengkan ini, ternyata pilpres lebih populer dibandingkan pileg karena paslon pilpres sudah dikenal dibandingkan dengan pileg yang tidak diketahui siapa calonnya. 

Walaupun diakui sudah dimuat di media massa cetak dan elektronik untuk mengetahui para calonnya dari partai apa dan nomor berapa. Dalam memilih caleg tidak mengetahui "track record" yang akan dipilih. Diakui sosialisasi lewat baleho dijalan-jalan sudah dilakukan oleh para calon anggota legislatif, namun karena terlalu banyak yang harus dipilih (apalagi nanti setiap pemilih mendapat lima kartu suara sekaligus), jadi belum masuk dihati.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai panitia penyelenggara yang independen, diakui sangat sibuk. Apalagi tanggal 17 Januari 2019 adalah debat capres dan cawapres putaran pertama. KPU sudah memberikan kisi-kisi pertanyaan dalam debat yang bertema Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme, kepada paslon Presiden dan Cawapres baru kali ini terjadi. Periode sebelumnya tiga (3) kali pilpres tidak pernah dilakukan hal semacam ini, yang dibagi dalam model pertanyaan terbuka dan tertutup.

Persoalan hukum, HAM, korupsi terorisme menjadi tema yang pertama dipilih, mengingat dari tema inilah yang menjadi landasan untuk menuntaskan persoalan lainnya. Indonesia sebagai negara hukum, semua kewajiban dan hak setiap warga negara sudah diatur, agar terjadi ketertiban. Penegakan hukum, yang masih tumpul keatas, tajam ke bawah, demikian juga HAM, korupsi dan terorisme menjadi persoalan yang perlu penanganan serius.

Jawaban paslon Presiden dan Wapres dapat menjadi referensi untuk menentukan pilihannya, agar tidak salah pilih. Masih ada pemilih yang sampai saat ini belum mempunyai keyakinan siapa yang akan dipilih dari paslon yang paling baik dari yang terbaik. Apalagi para pemilih pemula, generasi milenial yang masih "ngambang" untuk menentukan pilihannya. 

Acara debat ini sangat ditunggu-tunggu, sehingga harus seksama menyimak, sehingga dapat menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani. Hak pilihnya harus dimanfaatkan, karena satu suara dapat menentukan masa depan Bangsa Indonesia untuk 5 (lima) tahun kedepan. Sangat disayangkan bila tanggal 17 April 2019 tidak memberikan hak suaranya alias "golput".

Pemilihan umum pileg dan pilpres yang berpedoman Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil), diharapkan menghasilkan anggota legislatif dan eksekutif yang amanah, jujur, kredibel, transformatif, inovatif, memberikan rasa aman, nyaman, tenteram dan mensejahterakan rakyat. Siapa pun yang menang dan terpilih, wajib melaksanakan amanah yang diberikan rakyat dengan tanggung jawab. Bagi yang kalah, harus "ikhlas, rela", dan berbesar hati untuk terus mengabdi dijalur yang berbeda, namun tetap dengan semangat satu tanah air, satu bahasa, dan satu bangsa Indonesia.

Pilihan boleh berbeda, tetapi rasa persatuan dan kesatuan harus tetap dijaga, sebagai bangsa yang berdaulat dan merdeka. Tugas berat sudah menanti para anggota legislatif dan eksekutif, apalagi menghadapi era disrupsi 4.0 di segala bidang kehidupan.