Momentum Kemerdekaan bagi Profesi Pustakawan

Setiap tanggal 17 Agustus mempunyai kesan yang dapat menggetarkan sanubari yang palling dalam. Betapa tidak, pernah menjadi bagian dari para undangan untuk mengikuti acara detik-detik Proklamasi di Istana Merdeka itu adalah "sesuatu" yang membanggakan. Bagi orang lain mungkin biasa saja, namun tidak bagi orang yang mempunyai profesi pustakawan. 

Meniti karier sebagai pustakawan adalah pilihan hidup, yang dalam perjalanannya penuh dengan perjuangan dan air mata. Untuk mendapatkan undangan pun diawali dengan mengikuti kompetisi dari daerah, dengan peserta dari berbagai instansi dan menjalani serangkaian tes tertulis, wawancara, membuat makalah yang dipresentasikan di depan dewan yuri dan peserta seminar. 

Lolos seleksi dengan rangking pertama, pamit Gubernur sebagai duta daerah propinsi menuju ibukota Jakarta, melangkah dengan penuh rasa syukur.

Di Jakarta oleh Perpustakaan Nasional sebagai penyelenggara, para duta daerah itu ditandingkan dengan peserta dari perwakilan propinsi di Indonesia, dengan menjalani tes tertulis dan wawancara. 

Para pustakawan dari perwakilan propinsi ini mendapat undangan mengikuti upacara detik-detik Proklamasi di Istana Merdeka. Sehari sebelumnya dengan sistem undian ada perwakilan pustakawan propinsi yang mendapat kesempatan mengikuti sidang Paripurna DPR dengan acara tunggal pidato kenegaraan Presiden RI. 

Waktu itu yang berangkat ke Senayan perwakilan dari Jawa Barat, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Pontianak, Lampung, Aceh, dan Sulawesi Tengah. Pengalaman yang tidak pernah terlupakan dan membanggakan ketika disebut Pustakawan "teladan" oleh Presiden dalam sidang Paripurna DPR.

Mengikuti upacara 17 an di Istana Merdeka bagi profesi pustakawan sebagai apresiasi pemerintah agar para pustakawan di Indonesia memberikan yang terbaik dalam pelayanan dan pengelolaan perpustakaan. 

Apresiasi ini sekaligus sebagai pengakuan bahwa profesi pustakawan sejajar dengan profesi lain (guru, dosen, dokter, perawat, bidan, laboran, akuntan). Artinya, diakui atau tidak pustakawan mempunyai andil dalam mengisi kemerdekaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Walaupun sering instansi dimana pustakawan berada tidak pernah memperdulikan pengembangan karier profesi pustakawan, karena "dianggap" kurang memberikan kontribusi yang langsung dapat dirasakan. 

Diakui kontribusi pustakawan memang termasuk "intangibel" (tidak kasat mata) yang tidak dapat dilihat wujud dan warnanya, namun dapat dirasakan dan dinikmati.

Di lingkungan pendidikan (perguruan tinggi dan sekolah mulai PAUD sampai SMA), dan instansi pemerintah, profesi pustakawan selalu di barisan paling belakang diakui keberadaannya. 

Jangankan diperhatikan pengembangan profesinya, keberadaan profesi pustakawan tidak pernah ada dalam benak para pimpinan tertinggi yang membawahinya. Kalaupun pustakawan dapat berprestasi karena usaha yang dilakukan secara mandiri dengan kerja keras dan berjuang tanpa mengenal lelah demi mendapatkan "pengakuan" dari lingkungannya. 

Kondisi ini dialami pada tahun 2006, walaupun membawa nama instansi, namun apresiasi dari lingkungannya nihil. Namun bukan berarti tidak ada apresiasi tidak ada prestasi dari pustakawan. 

Buktinya tahun 2009 dapat membuktikan lagi mendapat undangan mengikuti upacara detik-detik Proklamasi di Istana Merdeka untuk prestasi pustakawan di lingkungan Dirjen Dikti, Kemendiknas (waktu itu).

Bagi pustakawan momentum Kemerdekaan itu, bukan sekedar mendapat apresiasi mengikuti upacara di Istana Merdeka bagi yang berprestasi, namun dapat mengembangkan profesinya secara "merdeka" sesuai dengan kompetensi profesional dan personal. 

Artinya kalau profesi pustakawan diakui, semestinya tidak ada pembatasan dan diskriminasi untuk naik jabatan/pangkat sampai menjadi pustakawan utama, karena secara alamiah pun dengan sendirinya dapat terhenti sebelum mencapai puncak, mengingat syarat dan ketentuan. 

Jadi kalau di lingkungan Kemenristek dan Dikti ada Peraturan Menristek dan Dikti No. .49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kemenristek dan Dikti, secara legal formal sudah tidak memberikan kemerdekaan bagi profesi pustakawan mencapai posisi puncak (pustakawan utama).

 Kalaupun peraturan itu diganti sehingga ada posisi pustakawan utama, bagi penulis tidak ada pengaruhnya, sudah "dipaksa" pensiun karena terganjal peraturan Menristek dan  Dikti No.49 Tahun 2015. Anehnya ada pustakawan yang lolos tetap melaju ke pustakawan utama dengan mendapat Surat Keputusan Menteri Ristek dan Dikti dan Surat Keputusan Presiden. 

Apakah ini bukan diskriminasi, kenapa untuk peraturan setingkat Menteri yang semestinya berlaku seluruh Indonesia itu berlaku untuk orang per orang/subyektif ?

Di hari kemerdekaan ini semestinya menjadi momen yang tepat untuk melakukan "instrospeksi" Kemenristek dan Dikti mendata, menelusur, jumlah pustakawan utama yang Surat Keputusannya terjadi kekeliruan (tidak sampai 15 orang). 

Agar semuanya menjadi jelas, transparan, terbuka, sehingga para pustakawan dengan suka cita menuju ke jenjang pustakawan utama, tanpa ada dusta. Dirgahayu Indonesia !.

Yogyakarta, 17 Agustus 2018 Pukul 08.48