Menyoal Penghasilan Pustakawan di Indonesia

Profesi Guru dan dosen  diprioritaskan karena sebagai ujung tombak meningkatkan kualitas dan  daya saing sumber daya manusia (SDM) di Indonesia melalui pendidikan.  Sesuai dengan UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikatakan  bahwa:"dalam menjalankan tugas keprofesiannya guru dan dosen  mendapat penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan  kesejahteraan sosial" (pasal 14 ayat 1). Realisasinya guru dan  dosen mendapat gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta  penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional,  tunjangan khusus, dan maslahat  tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. 

Nilai nominal juga sudah jelas disebutkan untuk guru dan dosen yang sudah mengikuti sertifikasi (proses untuk mendapatkan sertifikat pendidik) mendapat tunjangan profesi sebesar satu (1) kali gaji pokok. Ini berlaku untuk guru dan dosen PNS, sedang untuk guru dan dosen swasta dan honorer berlaku ketetuan yang berbeda. Khusus untuk guru masih ada fasilitas yang diberikan dari pihak swasta, CSR dengan program-program "bagimu guru", yang intinya untuk meningkatkan kompetensi dan menambah wawasan dan pengalaman. Misal tugas belajar sampai jenjang S3, study banding ke luar negeri, diklat menulis, membuat buku ajar dan lain-lain.

Bagaimana dengan pustakawan ?. Untuk pustakawan ada lima (5) status kepegawaian, yaitu PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pegawai tetap, pegawai kontrak, dan pegawai outsourcing. 

Untuk  pustakawan PNS dan PPPK penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedang pustakawan berstatus pegawai tetap, tergantung dari kemampuan instansi/lembaga, ada yang menerapkan peraturan seperti PNS, atau PPPK. Pustakawan status pegawai kontrak, dan pegawai outsourcing penghasilannya sama dengan Upah Minimum Regional (UMR), bagi instansi ata lembaga yang mempunyai kemampuan finansial. Bahkan ada yang pustakawan yang bekerja di lembaga swasta yang bonafit, penghasilannya melebihi PNS dan PPPK. 

Sekedar ilustrasi, penghasilan pustakawan PNS golongan ruang IVc, masa kerja 30 tahun gaji pokok sebesar Rp 5.015.400,- tunjangan profesi pustakawan Rp 1.100.000,- tunjangan beras 10 kg Rp 120.000,-.  

Tidak ada tunjangan kinerja (tukin) bagi pustakawan yang bekerja di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), alasannya sudah otonomi, semestinya dibayar oleh PTNBH tersebut, namun belum/tidak dibayarkan. Tidak ada jawaban pasti dan konkrit tentang tukin di lingkungan PTNBH. Bahkan membicarakan tukin pun sangat "tabu", karena para pejabatnya sangat "sensitif" dan "alergi". 

Padahal menurut Permenristek dan Dikti No.49 Tahun 2015 tentang kelas jabatan, pustakawan madya masuk kelas jabatan 11, dan Peraturan Presiden No.32 Tahun 2016 tentang Besarnya Tunjangan Kinerja di lingkungan Kemenristek dan Dikti kelas jabatan 11 mendapat tukin sebesar Rp 4.519.000,- per bulan. Sementara untuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU), tunjangan kinerja dibayarkan sebagaimana ketentuan yang berlaku.  

Penghasilan pustakawan yang berstatus pegawai kontrak dan outsourching, walaupun sudah ada ketentuan UMR, kenyataannya masih sangat memprihatinkan. Khususnya untuk pustakawan di perpustakaan sekolah, penghasilannya bukan sangat memprihatinkan lagi, namun miris mendengar dan melihatnya, yaitu antara Rp 100.000,- sampai Rp 250.000,-. 

Kondisi ini sangat jauh dari besarnya UMR 2018 yang paling rendah sekalipun di Indonesia Rp 1.454.154,- (sumber). Namun pustakawan tetap pantang menyerah, karena penghasilan (rejeki) itu tidak mesti berupa nilai rupiah. Badan sehat jasmani dan rohani adalah salah satu bentuk rejeki yang tidak bisa dinilai dengan uang berapa pun besarnya. 

Semoga para pustakawan yang saat ini masih "berjuang" tetap semangat menyebarkan "virus" pengabdian yang penuh keikhlasan. Kata orang bijak:"pahlawan tidak harus menikmati kemerdekaan". Artinya pahlawan gugur di medan juang dengan rela dan ikhlas mengorbankan jiwa raganya untuk kemerdekaan, tidak pernah merasakan kemerdekaan. Diakui atau tidak nama pahlawan terukir dengan tinta emas di sanubari setiap insan di Indonesia dan jiwanya kekal abadi di "surga" Nya.

Yogyakarta, 22 Februari 2018