Badan Bank Tanah Hadir Memberi Solusi Permasalahan Pertanahan

Dalam program ini Badan Bank Tanah harus menyediakan 30 persen dari HP untuk warga yang terpilih. Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang diketuai Bupati/Wali Kota akan mendata dan memverifikasi masyarakat yang berhak mendapat Hak Pakai tanah HPL Badan Bank Tanah.

Hak pakai diberikan kepada masyarakat yang menjadi subjek reforma agraria selama 10 tahun. Jika tanah tersebut dimanfaatkan dengan baik dan produktif, Badan Bank Tanah akan memberikan Sertifikat Hak Milik (SHM).

Gambar sawah etan ratan (Dok. Pribadi/Sri RD)

Akhir Kata

Mengetahui program Badan Bank Tanah tentang reforma agraria, saya jadi teringat kisah yang diceritakan ibu mertua tentang bagaimana dia memiliki sepetak tanah. Konon orang tuanya dulu mendapat tanah dari pemerintah desa. 

Setiap kepala keluarga mendapat tiga petak lahan sawah, kroco'an, kulon ratan, etan ratan. Bukti kepemilikan tanah berupa petok. Petok ini menjadi salah satu syarat pembuatan sertifikat. 

Dengan adanya pemerataan tanah sawah, semua warga adat berprofesi sebagai petani. Seiring berjalan waktu, ada warga yang menjualnya, mewariskannya kepada anak cucu. 

Jika menengok ke belakang konsep Badan Bank Tanah sudah ada sejak zaman dulu. Akan tetapi baru ditetapkan tahun 2021 pada masa pemerintahan Jokowi.

Saya berharap program Badan Bank Tanah soal reforma agraria menjaring semua warga yang tidak memiliki lahan seperti Pak Yanto. Namun tetap menjaga tanah adat sebagaimana fungsinya.

Dengan adanya Badan Bank Tanah, semoga masyarakat sejahtera. Pun persoalan pertanahan lainnya terselesaikan. 

Referensi:

• https://banktanah.id/ 
• https://www.instagram.com/badanbanktanah.official 
• https://www.youtube.com/@BadanBankTanahRI 
• https://www.tiktok.com/@badanbanktanah 
• https://x.com/BadanBankTanah 
• https://www.facebook.com/profile.php?id=61563009502369