Laptop Sebagai Penunjang Belajar Mengajar, Kenapa Walkot Madiun Menolak?

Laptop, sejak masa pandemi menjadi sangat penting bagi siswa dan guru, terutama siswa sekolah menengah. Pembelajaran daring menuntut mereka memilikinya. Namun, tidak semua orang tua bisa memenuhi kebutuhan anak sekolah.

Sebelum pandemi, Pemkot Madiun sudah memikirkan apa yang menjadi kebutuhan siswa. Secara bertahap pembagian laptop dilaksanakan. Sasaran utama adalah seluruh siswa kelas 5  dan 8 tanpa kecuali, baik orang tuanya yang mampu atau tidak.

Pembagian jilid I, dilaksanakan pada Agustus 2020. Saya mendapat undangan dari SMPN 9 sebagai perwakilan dari orang tua siswa kelas 8 yang menerima bantuan laptop. Anak saya kebetulan ditunjuk dari sekolahnya untuk memeragakan cara pengoperasian laptop pada saat penyerahan secara simbolis 5.425 unit laptop.

Simbolis penyerahan bantuan laptop jilid 1 kepada siswa kelas 8 oleh Wali Kota Madiun. Foto by madiunpos

Untuk jilid I, Wali Kota Madiun, Maidi  meminjampakaikan laptop dengan harapan bisa menunjang kegiatan belajar para siswa.

"Dunia pendidikan kita harus bagus agar menghasilkan SDM yang berkualitas. Di mana-mana orang pintar pasti dicari. Bahkan, sebelum selesai sekolah sudah banyak yang menawari pekerjaan," kata wali kota.

Pembagian laptop pada jilid I tidak ada masalah. Saya sering mengantar anak  untuk melakukan pengecekan berkala di sekolah. Masalahnya hanya satu, laptop kurang banter, kata anak saya lemot. Saya mencoba membuka, ternyata untuk masuk dari tekan power, star, loadingnya membutuhkan waktu 5 menit. Membuka word juga prosesnya lama. 

Laptop merk HP tanpa saya tahu memorinya berapa, magrak di rumah. Anak saya memakai laptop pribadi untuk tugas-tugas sekolah yang mendesak. 

Mungkin karena lemot ini, untuk jilid II Pemkot memesan dengan kapasitas tinggi, memori DDR4. Namun, ini menjadi permasalahannya.

Laptop jilid II ditolak Walkot

Akhir-akhir ini banyak pemberitaan terkait wali kota menolak kiriman laptop dari pihak penyedia. Hal ini mengakibatkan ribuan siswa dan guru batal menerima bantuan laptop dari Pemkot.

Seperti diketahui, Pemkot  Madiun memesan laptop bermerk Axioo Mybook Pro G5 (8H9), memori DDR4 anggaran sebesar Rp35 miliar lebih. PT PINS Indonesia sebagai penyedia laptop jilid II mengirim laptop dengan memori DDR3. Artinya spesifikasi tersebut lebih rendah.

Wali Kota Madiun memberi penjelasan terkait penolakan ribuan laptop. Foto by IG PemkotMadiun

Kata wali kota, "Kita pesan nasi pecel lauk daging, ko dikasihnya nasi pecel lauk telur. Ya tentu ini tidak bisa diterima dan kita tolak semua."

"Kota kita ini benar-benar menerapkan mekanisme yang benar dan sesuai aturan. Kalau tidak, ya mohon maaf tidak bisa dilanjutkan dan tidak ada pembayaran sepeser pun," tegas Maidi pada press conference di Balai Kota (4/1)

Noor Aflah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan laptop jilid Il, sebelumnya juga menjelaskan, "Untuk laptop tahap dua sejatinya semua laptop sudah datang dan sudah kita lakukan pengecekan dengan menggandeng dari Politeknik Negeri Madiun (PNM). Laptop berfungsi dengan baik tetapi ada ketidaksesuaian dengan kontrak Sehingga sesuai aturan e-purchasing (e-katalog), kami harus menolak." 

Dari kasus ini kabarnya Pemkot akan menggugat secara perdata kepada anak perusahaan PT Telkom sebagai penyedia. Alasannya karena telah merugikan secara immaterial. Kalau secara material memang tidak dirugikan, karena belum ada pembayaran.

"Yang jelas, selanjutnya kita akan membentuk tim penuntut perdata untuk memperkuat Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom). Kita sudah dirugikan karena proses pembagian laptop ke siswa serta program unggulan tertunda," tegas wali kota. Seperti mengutip dari metasatu (4/1)

Kesimpulan dari perjalanan bantuan laptop jilid I dan II

Sejauh yang saya ketahui sekolah di Madiun masih menggunakan kurikulum 2013 dan belum semua sekolah melakukan pembelajaran tatap muka 100 persen. Dalam hal ini Pemkot tidak mau terburu-buru, karena belum semua siswa mendapatkan vaksin, terutama usia 6-11 tahun.  

Terkait bantuan laptop bagi siswa, sejatinya bukan tanggung jawab Pemkot semata. Pihak penyedia pun harus ada bentuk tanggung jawab untuk mencerdaskan anak bangsa. Sejauh ini pihak penyedia belum memberi konfirmasi terkait kirimannya. 

Selaku orang tua, harapannya bantuan laptop itu segera terealisasi. Kita tahu tidak semua orang tua mampu membeli laptop, sementara pembelajaran menuntut mereka memiliki laptop. Namun, secara pribadi, saya lebih setuju jika anak-anak kembali kepada buku sebagai sumber pembelajaran, laptop hanya sebagai penunjang saja.

Semua dikembalikan kepada pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Jika ada bantuan laptop, ya terima saja, tidak ada salahnya, hihikhik. 

Salam, semangat belajar mengajar.

Baca juga Tenaga Projasih di Madiun tetap Bekerja di Tahun Baru