Jangan salah kaprah dengan politik! Dunia politik bukan hanya berbicara tentang kekuasaan, otoritas, penindasan dan intrik. Ilmu politik dipandang sebagai satu cabang dari ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka dan fokus yang jelas.Â
Ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas sebagai pembahasan rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik, sehingga ilmu politik dikatakan jauh lebih tua umurnya.Â
Bahkan ilmu politik dikatakan ilmu sosial yang tertua di dunia. Pada taraf perkembang terdahulu, ilmu politik masih bersandar pada sejarah dan filsafat.Â
Di Yunani Kuno, pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada tahun 450 SM seperti terbukti dalam karya-karya ahli sejarah Herodotus atau filsuf lainnya seperti Plato, Aristoteles dll. Di Asia ada beberapa pusat kebudayaan antara lain India dan China yang telah mewariskan berbagai tulisan politik yang bermutu.Â
Tulisan-tulisan dari India terkumpul antara lain dalam bentuk kesusastraan Dharmasastra dan Arthasastra yang berasal dari 500 SM. Diantara filsuf China yang terkenal ialah Confucius (350 SM), Mencius (350 SM) dan Mazhab Legalists antara lain Shang Yang (350 SM).Â
Di Indonesia kita mendapati beberapa karya tulis yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan, seperti misalnya Negarakertagama yang ditulis pada masa Majapahit sekitar abad 13 dan ke-15 Masehi dan Babad Tanah Jawi.Â
Sayangnya, di negara Asia tersebut kesusastraan yang menyangkut bahasan politik mulai akhir abad ke-19 telah mengalami kemunduran karena terdesak oleh pemikiran Barat yang dibawa oleh Negara Inggris, Jerman, Amerika Serikat, dan Belanda dalam rangka imperialisme.Â
Di negara-negara benua Eropa seperti Jerman, Austria dan Prancis bahasan mengenai politik abad ke-18 dan abad ke-19 banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum. Karena itu, fokus perhatiannya adalah negara semata.Â
Perkambangan yang berbeda terjadi di Amerika Serikat. Mula-mula tekanan yuridis seperti yang terdapat di Eropa mempengaruhi bahasan masalah politik, akan tetapi lama-lama timbul hasrat yang kuat untuk membebaskan diri dari tekanan yuridis dan fokus pada pengumpulan data secara empiris.Â
Sesudah Perang Dunia II perkembangan politik semakin pesat lagi. Di Negeri Belanda, dimana sampai dengan saat itu penelitian mengenai negara masih dimonopoli oleh Fakultas Hukum, didirikan oleh Faculteit der Sociale en Politieke Wetenschappen (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik) tahun 1947 di Amsterdam.Â
Di Indonesia pun didirikan fakultas yang serupa yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIPOL) seperti Universitas Gajah Mada (UGM) di Yogyakarta. Disini ilmu politik menjadi jurusan tersendiri dengan nama ilmu pemerintahan.Â
Selain itu ada juga ilmu-ilmu sosial, kemudian berganti nama menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) seperti di Universitas Indonesia.Â
Dimana ilmu politik merupakan jurusan tersendiri. Tetapi karena pendidikan tinggi ilmu hukum sangat maju, tidaklah mengherankan apabila pada awal perkembangannya, ilmu politik di Indonesia terpengaruh secara kuat oleh ilmu itu.Â
Dewasa ini, konsep ilmu politik berangsur mulai dikenal dan sudah diterima baik oleh masyarakat. Pesatnya perkembangan ilmu politik setelah perang Dunia II menyebabkan dorongan yang kuat dari beberapa badan internasional, terutama UNESCO.Â
Terdorong oleh tidak adanya keseragaman dalam terminologi dan metodologi dalam ilmu politik, UNESCO pada tahun 1948 menyelenggarakan suatu survei mengenai kedudukan ilmu politik di 30 negara.Â
Proyek ini dipimpin oleh W. Ebenstein dari Pinceton University Amerika Serikat. Dibahas oleh beberapa ahli didalam suatu pertemuan di Paris menghasilkan buku "CONTEMPORARY POLITICAL SCIENCE"
Tindak lanjut UNESCO bersama dengan International Political Science Association (IPSA) yang didirikan tahun 1949, menyelenggarakan penelitian mendalam terhadap 10 negara diantaranya India, Mexico, Polandia.Â
Pada tahun 1952 laporan-laporan ini dibahas dalam suatu konferensi di Cambridge, Inggris dan hasilnya disusun oleh WA Robson dari London School Economics and Political Science dalam buku "THE UNIVERSITY TEACHING OF SOCIAL ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE".Â
Buku ini merupakan bagian dari rangkaian penerbitan UNESCO guna pengajaran beberapa ilmu sosial (termasuk ekonomi, antropologi budaya, dan kriminologi) di perguruan tinggi. Kedua karya ini merupakan usaha internasional untuk membina perkembangan ilmu politik dan mempertemukan pandangan yang berbeda.Â
Pada masa berikutnya ilmu sosial banyak memannfaatkan penemuan dari antropologi, psikologi, ekonomi, dan sosiologi dengan demikian ilmu politik telah mendapatkan mutu dengan banyak mengambil model dari cabang ilmu sosial lainnya. Hal ini telah banyak mengubah wajah ilmu politik.Â
Salam,Â
Sumber Referensi : Dasar Ilmu Politik, Prof Miriam Budiharjo